Buruh,co, Jakarta – Unjuk rasa buruh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina Patra Niaga dan PT.Elnusa Petrofin di depan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menegaskan sikap untuk terus melawan. Para buruh AMT mendesak penghapusan outsourcing/kontrak di kedua perusahaan pelat merah tersebut. Selain itu, kedua perusahaan mesti membatalkan PHK liar pada para buruh yang berserikat.
Aksi di depan Kementerian Tenaga Kerja itu dihadiri ratusan buruh AMT dari 1o depo dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka berasal dari Banyuwangi, Surabaya, Tegal, Ujung Berung, Padalarang, Plumpang, Lampung, Makasar, Merak, dan Tasikmalaya. Para buruh tergabung dalam Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI-KPBI).
Sekretaris Jendral KPBI Damar Panca Mulya menyebutkan kehadiran ratusan buruh AMT itu merupakan bukti keteguhan sikap dalam perjuangan. “Kita datang ke sini buruh amt di FBTPI yang berafiliasi pada KPBI menyatakan sikap bukan hanya untuk memperjuangkan hak normatif yang diatur uu yang seharusnya diberikan perusahaan pada buruhnya, kita ke sini juga menyatakan sikap akan melawan bentuk eksploitasi pada tenaga kerja,” ujarnya dalam orasi pada Selasa, 4 Juli 2017 di depan Kemenaker.
Untuk itu, buruh AMT mendesak negara untuk segera turun tangan menegakan hukum ketenagakerjaan. “Kalau kemudian negara, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, tidak segera turun tangan, kita akan semakin memperjelas posisi kita,” serunya.
Selain itu, buruh dari federas-federasi lain di bawah KPBI juga terlibat dalam perjuangan AMT. “Apakah salah jika berjuang memperjuangkan hak?” ungkap Komariah, dari Federasi Buruh Lintas Pabrik.
Sementara, Herman Beib dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, menyerukan bahwa tidak ada perjaungan yang sia-sia. “Apa yang saat ini kita lukukan adalah awal mewujudkan cita-cita,” katanya ketika mendapatkan kesempatan berorasi.
Hingga berita ini diturunkan, aksi masih terus berlangsung. Menaker Hanif Dhakiri juga belum menunjukan sikap tegas untuk memaksa Pertamina Patra Niaga dan Elnusa untuk menghapus outsourcing/kontrak dan membatalkan PHK liar.
