Buruh.co, Jakarta – Sektor perburuhan menunjukan demokrasi di Indonesia semakin mengalami kemunduran. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menjelaskan kemunduran demokrasi di Indonesia tampak jelas di sektor perburuhan.
LBH Jakarta melihat tidak adanya kebebasan berserikat bagi buruh sebagai ukurang penting kemunduran demokrasi. “ Demokrasi mundur ketika teman-teman buruh yang berserikat justru diberangus,” kata Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa di hadapan ribuan buruh dalam rapat akbar Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia, Minggu, 19 Maret 2017 di Jakarta Utara. Ia menjelaskan pemberangusan itu berwujud dalam PHK ketika buruh membentuk serikat.
Tanda kemunduran demokrasi juga muncul dalam pemberangusan terhadap kebebasan berpendapat. “Status media sosial, berbicara di press conference, dipidanakan dengan pencemaran nama baik dan pidana-pidana lainnya. Itu di rasakan tidak hanya oleh buruh,” serunya.
Proses pembungkaman bahkan menjadi-jadi ketika rezim pemerintah memberangus kritik melalui kriminalisasi. Rezim melakukan penggembosan terhadap para pengkritiknya dengan menggunakan hukum untuk kepentingannya. “Ada 7 orang Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia dikriminalisasi ketika berjuang menunjtut. Tidak hanya kawan buruh tapi juga petani, kendeng sudah dua,” jelas Alghief. Empat terdakwa dari KPBI berasal dari FBTPI. Semua 26 terdakwa divonis bebas pada November 2016 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Lembaga penelitian The Economist Intelligence Unit bahkan menempatkan Indonesia pada peringkat 48 pada 2016. Peringkat itu lebih buruk dari Timor Leste di peringkat 43 dunia.
