Riak-riak pertarungan Pilkada DKI Jakarta 2017 terus beras meski sudah jelas siapa pemenangnya. Beberapa waktu lalu, saya mendapat foto tanpa sumber yang jelas yang menyebutkan bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak ada dalam penjara, tapi berenang di kampung halamannya.
Dulu ketika pertarungan pilkada baru dimulai, ketika ketiga calon ditetapkan, tidak ada yang mengira petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa dikalahkan. Gerakan yang dimotori FPI (GNPF MUI) berhasil meyakinkan mayoritas pemilih Jakarta untuk tidak mencoblos Ahok karena agama. Ketika pada Maret 2016 hanya 40 persen dari yang tidak mendukung Ahok dilatari agama. Pada Desember, momen aksi besar 212, angka itu melonjak menjadi 65 persen. Meski muncul gerakan pendukung Ahok dalam berbagai bentuk, namun tetap tampak gagap dalam menandingi gerakan yang terlanjur terkonsolidasi sebelumnya.
Setelah hingar-bingar Pilkada lewat, meski tidak sepenuhnya berlalu, apa yang bisa dipelajari gerakan buruh dari kedua jenis gerakan massa tersebut? Dinamika pergerakan masyarakat ini memberikan sejumlah pelajaran bagi buruh. Dengan mempelajari gerakan-gerakan tersebut, saya berharap kelas buruh dapat membuat terobosan-terobosan.
Spontanitas Lawan Pengorganisiran
Berbagai aksi lilin menyala di berbagai kota menanggapi vonis bersalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Aksi lilin bermula di Jakarta Jumat, 12 Mei 2017, malam setelah Ahok divonis. Aksi ini terus menyebar hingga ke Sorong, Papua.
Ribuan masyarakat di berbagai provinsi tampak secara tiba-tiba bergerak membela Gubernur DKI Jakarta non-aktif yang kini mendekam dengan vonis dua tahun. Di Padang, bahkan seorang perempuan berjilbab, Nurul Indra, sendirian membakar enam lilin. Ia lantas meletakan lima di depannya.
Gerakan lilin Ahok jelas tampak spontan. Memang, ada sejumlah orang mengatasnamakan Forum Silent Majority yang tampak mengorkestra gerakan tersebut. Sebelum Ahok divonis, sudah ada ancang-ancang persiapan untuk aksi. Aksi itu merebak di berbagai kota dengan cepat. Berbagai jejaring organisasi atau simpul masyarakat tiba-tiba menggelar aksi lilin.
Di sini, jelas aksi tersebut memiliki satu kelemahan. Ia cenderung spontan dan digerakan oleh kelompok-kelompok yang cair, perekat lemah dari mereka semua mungkin hanya vonis bersalah Ahok. Seperti halnya gerakan Occupy di mana-mana mengajarkan kita, protes massa sebanyak apapun tanpa ikatan yang erat tidak akan berubah menjadi daya desak yang kuat.
Bagaimanapun, simpul-simpul itu muncul secara cepat dan tiba-tiba. Tidak tampak sebelumnya kegiatan-kegiatan yang menautkan ribuan orang yang berkumpul menyalakan lilin. Dengan kata lain, persatuan mereka tidak pernah terjalin dalam satu dinamika sebelumnya.
Sedikit berbeda dengan gerakan lawan Ahok, yang dipelopori FPI, dengan kemasan membela agama. Aksi pertama pada Oktober 2016 hanya diikuti ribuan orang. Gerakan ini pada awalnya menjadi cibiran.
Namun, gerakan tersebut dengan konsisten terus dijadikan sarana untuk menjahit tenun persatuan di antara kelompoknya. Alhasil, lem perekat semakin terjalin di antara mereka. Massa dari berbagai kelompok yang berkaitan dengan aksi menenteng Ahok tersebut berhasil menemukan momentum untuk bersatu akibat tafsiran Ahok di Pulau Seribu. Sejak Oktober-Desember, meski singkat, ada proses untuk menguatkan keeratan sosial dari berbagai kelompok yang mengikuti aksi ini.
Dukungan dana elit seperti dari Tommy Soeharto, Harry Tanoe, dan SBY, sebagaimana hasil investigasi jurnalis Allan Nairn, semakin menjadi bahan bakar bagi gerakan ini untuk terus mengorganisir gerakan, menarik simpati dan dukungan masyarakat umum, dan menyatukan berbagai kelompok.
Konsolidasi meski berlangsung dalam hitungan bulan, terus dilakukan dengan gencar. Di antara aksi-aksi bela tersebut, gerakan ini juga melakukan berbagai acara-acara kecil di berbagai tempat. Konsolidasi politik yang menyaru melalui kegiatan yang seolah murni agama itu bahkan berlangsung subuh di tingkat kecamatan.
Warga yang hadir terus dan terus diajak serta diyakinkan untuk hadir dan “berjuang” dalam letupan besar, baik yang dinamai 212 maupun 411. Aksi-aksi itu akhirnya berhasil meyakinkan tidak hanya anggota dari simpul-simpul organisasi anggota Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI untuk turut bergabung. Bandingkan dengan nama pendukung Ahok yang menyebut mereka sebagai forum dengan keeratan sosial yang lebih rendah dari gerakan.
Korban penggusuran Ahok di Pasar Ikan, Jakarta Utara, dan sejumlah masyarakat, bahkan sebagian anggota gerakan buruh, juga tergabung dalam aksi-aksi tersebut. Wadah persatuan dan konsolidasi GNPFMUI bagaikan magnet yang menarik mereka yang mengambang dan yang protesnya tidak tersalurkan demi melawan Ahok.
Konsolidasi gerakan ini juga terus berjalan melalui pasukan media sosial yang terorganisir. Cobalah kunjungi grup Facebook, Muslim Cyber Army,232 ribu akun ada di situ. Belum terhitung kampanye-kampanye melalui siaran di grup-grup whatsapp yang sulit terukur.
Demi konsolidasi dan menarik simpati msyarakat luas, mereka melakukan langkah-langkah delegitimasi pada media mainstream karena dianggap sesat dan menyodorkan “kebenaran-kebenaran” versi mereka. Meskipun tidak dibarengi dengan data yang kuat, kebenaran itu terus disampaikan pada massa dengan balutan bahasa emosional.
Bandingkan dengan media sosial pro-Ahok. Grup FB Teman Ahok dihuni oleh 120 ribu akun. Mereka juga tampak baru muncul dengan tiba-tiba menjelang pilkada. Gerakan ini mendapatkan dukungan media massa pro-Jokowi untuk menghebatkan konsolidasi. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap media massa sudah terkikis sejak pemilu 2014.
Singkatnya, berbeda dengan aksi lilin, aksi dengan kode-kode angka itu merupakan hasil dari suatu proses panjang. Jika aksi lilin menyatukan hanya beberapa saat menjelang vonis, aksi GNPFMUI sudah dijalin berbulan-bulan sebelum akhirnya mampu meledak dalam 212.
Targetan dan Daya Tahan Gerakan
Gerakan GNPFMUI juga berbeda dengan gerakan lilin bahkan setelah aksi. GNPFMUI tidak pernah menghentikan laju gerakan setelah demonstrasi. Meski menjadikan Ahok sebagai sasaran tembak, vonis dan kurungan Ahok bukan menjadi titik akhir dari gerakan. Mereka kini terus melanjutkan dengan kemasan Bela Ulama.
Gerakan-gerakan dengan balutan agama itu kini juga bergeser dengan mencoba menyasar kekuatan-kekuatan di balik Ahok. Kekuatan ini dilabeli dengan berbagai nama dan mitos. Semisal, para taipan atau orang-orang tajir Indonesia, dianggap sebagai kaki tangan atau pion-pion dari nasionalisme Tiongkok untuk menjajah Indonesia. Tidak tergambar dengan jelas siapa saja nama-nama mereka, tapi mereka menjadikan Jokowi sebagai sasaran tembak. Ini karena Jokowi dianggap sebagai eksekutor dari kekuatan-kekuatan itu.
Bagaimana dengan Teman Ahok? Seperti halnya relawanan Jokowi, gerakan ini diragukan daya tahannya. Apakah gerakan ini akan terus berlangsung menjadi gerakan pro-pluralisme atau apapun seperti melawan persekusi setelah Ahok menyatakan tidak banding? Keraguan ini muncul dengan wajar karena seolah-olah sasaran dari aksi lilin hanya satu, “bebaskan Ahok.”
Buruh Sebelum GNPFMUI dan Lilin Ahok
Sedikit Pada malam 30 Oktober 2015, hampir semua televisi nasional live untuk meliput aksi 30 ribu buruh menolak Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan 78/2015.
Jelas, aksi di depan istana itu tidak muncul begitu saja. Aksi 30 Oktober merupakan hasil dari gelombang penolakan upah murah yang terus bergulung dan membesar. Ada banyak persiapan-persiapan, seperti aksi Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia pada 24 Oktober 2015. Seperti aksi GNPFMUI, aksi 30 Oktober merupakan bagian dari konsolidasi yang terus berjalan.
Lebih 30 ribu buruh di depan Istana menolak PP Pengupahan sejak pagi hingga sore jelas memberi tekanan politik luar biasa. Buruh adalah kelompok yang memiliki keeratan sosial karena sama-sama hidup mengandalkan upah.
Alhasil, pemerintah menanggapi dengan represif. Tito Karnavian, yang saat itu menjadi Kapolda Metro Jaya dan sekarang menjadi Kapolri, melakukan akrobatik hukum yang gagal untuk berusaha mempidanakan 23 buruh, 1 mahasiswa, dan 2 pengacara LBH Jakarta.
Aksi 30 Oktober menolak PP Pengupahan juga bukan sebuah muara. Perlawanan terus terjadi pasca aksi tersebut. Penolakan PP Pengupahan terus berlanjut setelah aksi itu dengan Mogok Nasional ke-III. Aksi-aksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membela 26 aktivis yang dikriminalisasi juga menjadi bagian dari penolakan PP Pengupahan. Dinamika pada 2015 mengajarkan bahwa gerakan buruh sudah memulai aksi-aksi yang sistematis dan terogasiri sebelum GNPF MUI.
Hingga kini, pemerintahan Joko Widodo semakin menunjukan wataknya. PP Pengupahan seolah hanya perkenalan watak pemiskinan rezim ini. Pemagangan dan pencabutan subsidi listrik makin mencekik buruh dan rakyat. Baru-baru ini, watak itu semakin jelas dengan dikeluarkannya PERPPU Ormas. Produk hukum yang seharusnya dikeluarkan dalam kondisi darurat itu dapat membubarkan organisasi tanpa proses yang jelas dan dipertanggungjawabkan secara publik.
Sekarang, sudah saatnya buruh kembali memperkuat, atau bahkan menemukan terobosan, dalam konsolidasi perlawanan. Seperti pada 2015, pembelajaran dari GNPFMUI seharusnya bisa membukakan mata bahwa penting untuk melakukan aksi protes secara sistematis dalam simpul-simpul persatuan.
Saatnya Buruh Memotori Konsolidasi Rakyat
Tidak hanya itu, aksi protes juga mesti berkelanjutan dan menjadi magnet bagi masyarakat umum. Masyarakat umum, baik itu buruh informal, pelaku UKM, atau rakyat miskin lainnya semakin gelisah dengan kehidupan yang semakin sulit. Jelas mereka membutuhkan penyaluran protes dan bisa menjadi rekan strategis gerakan buruh.
Gerakan buruh sebaiknya mulai melihat bagaimana cara untuk bergerak bersama dengan masyarakat luas ini. Gerakan Buruh untuk Rakyat pada 1 Mei sudah mencoba menginisasi dengan melakukan aksi May Day dari titik Salemba. Masyarakat bertanya-tanya ada apa dengan buruh yang berkumpul sebanyak itu? Gerakan inipun menyambut pertanyaan dengan selebaran-selebaran.
Langkah Gerakan Buruh untuk Rakyat tidaklah cukup. Perlu gerakan-gerakan lain untuk mengajak rakyat bergabung. Jika GNPFMUI membaur di masyarakat hingga tingkat kecamatan, kenapa gerakan-gerakan buruh tidak bisa melakukannya? Bukankah buruh juga merupakan bagian dari masyarakat, tinggal di tengah masyarakat, dan bersama-sama mengalami penindasan dalam sistem yang mengistimewakan orang kaya ini.
Jika tidak semua masyarakat langsung siap dengan bentuk perlawanan unjuk rasa, gerakan buruh dapat mengorganisir mereka untuk melakukan perlawanan-perlawanan lain.
Seperti halnya aksi lilin yang berhasil merangkul masyarakat luas. Aksi ini merupakan upaya untuk merangkul mereka yang belum siap berdemonstrasi di terik matahari dan ketika jam kerja. Aksi lilin dilakukan malam hari ketika masyarakat tidak bekerja dan tidak ada terik matahari. Strategi-strategi seperti apa inilah yang harus dibahas bersama secara kreatif untuk menerobos kebekuan. Bukan tidak mungkin gerakan buruh akan menghasilkan perlawanan terus-menerus untuk memotori masyarakat.
Tidak hanya itu, gerakan buruh juga memiliki perspektif yang panjang. Tujuan gerakan buruh tidak sesaat pada satu tuntutan saja. Sebaliknya, Kepentingan elit politik dan segelintir orang kaya yang menyaru dalam gerakan sosial sering kali hanya menghasilkan relawan pemenangan atau seperti Teman Ahok.
Berbagai kelas pendidikan ekonomi dan politik menyadarkan gerakan buruh bahwa persoalan rakyat itu sitematis. Gerakan penolakan terhadap pencabutan subsidi listrik bisa menjadi sekedar permulaan untuk membuka mata, bahwa persoalan listrik mahal ada pada sistem yang menyengsarakan.
Berbeda dengan gerakan-gerakan politik elit dengan balutan agama, gerakan buruh memiliki ruang untuk aspirasi dan bisa merangkul semua. Jika gerakan buruh berhasil mendorong partisipasi dan mengerti suara masyarakat, gerakan buruh berpotensi untuk meningkatkan tekanan politiknya.
Kelas buruh bisa mendorong masyarakat untuk terus berjuang mengganti sistem yang memperkaya orang berpunya dan mempermiskin rakyat. Di berbagai negara, gerakan buruh bahkan bisa mendorong kekuatan politik bersama rakyat untuk memperbanyak anggaran sosial bagi rakyat, menciptakan pembangunan yang pro-rakyat, dan meningkatkan partisipasi.
Dengan itu semua, gerakan buruh sangat mungkin untuk melampaui GNPFMUI maupun lilin ahok. Terlebih, gerakan buruh lahir dari rahim rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elit.