Dinamika Buruh

Tidak Ada Peraturan Rinci Lindungi Buruh Transportasi

Buruh.co, Jakarta – Peraturan Pemerintah 51/2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi dinilai belum mampu melindungi buruh di sektor yang menjadi urat nadi ekonomi tersebut. Berbagai organisasi yang menaungi buruh transportasi sampai pada satu pemahaman bahwa kelemahan itu terletak pada pengawasan dan kurangnya aturan turunan.

Pembacaan situasi terebut merupakan hasil dari diskusi lanjutan tentang penerapan PP yang mengatur buruh transportasi di sekretariat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) pada Sabtu (17/11/18) malam. Selain tuan rumah, hadir perwakilan Fron Transportasi Jakarta (FronTjak) dan Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI).

Organisasi tersebut menganggap kesamaan pandangan sangat dibutuhkan bagi para organisasi di bidang transportasi. Semua sepakat, kondisi ketenagakerjaan di bidang transportasi seperti termarjinalkan. Dari mulai status hubungan kerja yang belum jelas, pengupahan, hingga soal hak jaminan sosial baik kesehatan maupun ketenagakerjaan yang jarang bisa dinikmati oleh para pekerja di bidang transportasi. Kondisi kerja yang unik, seperti resiko dan mobilitas tinggi, dari buruh transportasi turut menyumbang peliknya permasalahan ketenagakerjaan pada sektor ini.

Munculnya PP No. 51 Tahun 2012 sebenarnya mampu membayar kegalauan para pekerja di bidang transportasi, namun sayangnya sejak PP tersebut terbit implementasinya belum terasa begitu nyata di lapangan. Hal itu disebabkan lemahnya pengawasan dari organisasi di bidang transportasi sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah sebagai regulator.

Selain itu, organisasi di bidang transportasi perlu menyamakan pandangan dan bersama-sama dalam melakukan pengawalan serta mendorong agarpetunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juklis) dari PP tersebut dapat segera diterbitkan, karena PP tersebut secara tegas menaungi empat sektor transportasi yang pastinya butuh pengawalan dari masing-masing organisasi di tiap sektornya.

Ketua Umum FBTPI Abdul Rosyid berharap organisasi transportasi dari sektor lain seperti kereta dan udara akan turut terlibat dalam mengawal penerapan PP 51/2012. Tidak hanya itu, Rosyid juga mendorong adanya gerakan bersama untuk mendorong terciptanya peraturan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juklis) dari PP 51/2012.

FBTPI rencananya akan turut menyerukan dorongan penguatan pengawasan dan agar ada aturan turunan PP 51/2012 tersebut dalam rapat akbar KPBI Jakarta. Rapat akbar tersebut rencananya akan digelar pada 25 november 2018.

(Penulis:Imam Syafi’i)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close