Dinamika Buruh

Tatap Masa Depan, Buruh FBTPI Evaluasi Sikap Politik 2019

Buruh.co, Bogor – Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI-KPBI) menggelar evaluasi kinerja organisasi dan sikap politik dalam Rapat Kerja Nasional 2019. Evaluasi agenda yang mengumpulkan basis-basis FBTPI dari berbagai provinsi untuk menyusun program-program ke depan.  Pada pemilu 2019, FBTPI sebagai bagian dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia menyatakan sebagai organisasi tidak terlibat dalam aksi dukung mendukung kandidat manapun.

Ketua Umum FBTPI Abdul Rosid menjelaskan hasil evaluasi itu menjadi acuan penting bagi pengurus untuk meningkatkan kapasitasnya. “Sehingga masing-masing struktur baik di tingkat federasi, serikat buruh anggota, hingga ke pengurus komisariat dapat mengimplementasikan program kerjanya secara maksimal,” ujarnya di Bogor.

Selain melakukan evaluasi sikap politik, federasi sekaligus evaluasi dan konsolidasi gerakan rakyat pasca pilpres 2019. Gerakan yang dibahas dalam agenda pada Sabtu-Minggu, 20-21 Juli 2019, itu di antaranya adalah gerakan petani, mahasiswa dan miskin kota.

Dalam agenda ini hadir pula Dewan Pembina FBTPI sekaligus ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia ( KPBI ). Ilhamsyah menyatakan bahwa pasca pemilu 2019 perlu ada evaluasi atas sikap politik yang dicanangkan oleh FBTPI. “ Apakah sikap politik untuk tidak berpihak kepada siapapun dalam pemilu 2019 itu bermanfaat bagi organisasi, atau bahkan merugikan organisasi ? Karena itu perlu bagi kita untuk meng-evaluasi hal ini, sehingga pada momentum pemilu-pemilu berikutnya, kita dapat menyatakan sikap yang tepat dan strategis bagi pembangunan federasi atau bahkan bagi gerakan rakyat secara keseluruhan,”  ungkapnya.

Selain anggota FBTPI, hadir juga elemen gerakan mahasiswa seperti Sekolah Mahasiswa Progresif ( SEMPRO ) dan Liga Mahasiswa Nasional Demokratik ( LMND ). Sekolah Mahasiswa Progresif ( SEMPRO ) menyatakan soal evaluasi organisasi itu atas kondisi politik dan gerakan sosial belakangan.

SEMPRO melihat bahwa fragmentasi rakyat akibat polarisasi yang terjadi pada proses pemilu 2019 merupakan biaya sosial yang mesti dibayar mahal oleh rakyat. Apalagi belum lama proses pemilu 2019 selesai, pemerintah memberi ‘kado’ dengan mencanangkan wacana untuk merevisi UU Ketenagakerjaan dan siap ‘menggebuk’ bagi siapapun yang menghalangi lancarnya arus investasi.

Menurut Ihsan Kamil, sekretaris jendral Sekolah Mahasiswa Progresif ( SEMPRO ), proteksi  terhadap investasi yang dilakukan oleh pemerintah hanya melahirkan undang-undang dan kebijakan yang pro-pengusaha dan merugikan kelas buruh. Belum lagi pencaplokan lahan di desa-desa atas nama pembangunan dan investasi sehingga rakyat kehilangan lahannya sebagai satu-satunya sumber pencaharian ekonomi. “ Ini sungguh menyakitkan bagi gerakan rakyat. Dari sini jelas, alih-alih menggerakan ekonomi rakyat, investasi hanya memperparah proses pemiskinan rakyat, baik sektor buruh maupun tani. Kado bagi rakyat pasca proses politik borjuasi yang ilusi “ Ujarnya.

(Kontributor Mahasiswa) 

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close