Perjuangan Kita

Rezim Jokowi-Amin Mengkhianati Perjuangan para Pahlawan Indonesia 

Jakarta–10 November 2020 bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, Gerakan Buruh  Bersama Rakyat (GEBRAK) kembali melakukan aksi demonstrasi penolakan terhadap  skandal Omnibus Law Cipta Kerja. Rezim oligarki di bawah konsolidasi Jokowi-Amin telah  mengingkari semangat pahlawan Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.  Kemerdekaan untuk kesejahteraan rakyat bukan segelintir orang. Aksi protes ini dilakukan  tidak hanya dilakukan di Jakrata namun di berbagai wilayah di Indonesia oleh berbagai  elemen rakyat; buruh, petani, nelayan, mahasiswa, pelajar, perempuan, kelompok masyarakat  adat, kaum miskin kota.  

Pada Senin, 2 November 2020, Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani UU Cipta  Kerja menjadi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan salinannya telah diunggah  di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara. UU ini sangat kapitalistik dan tidak berpihak  terhadap rakyat, serta abai dalam aspek kemanusiaan dan perlindungan hukum bagi  masyarakat mayoritas. 

Sejak awal, UU Nomor 11 Tahun 2020 ini telah mendapat penolakan oleh berbagai kelompok  masyarakat sipil karena penyusunannya yang dinilai cacat prosedur karena proses legislasi  dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan masyarakat. Point – point dalam Omnibus Law  juga bertujuan untuk kemudahan investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan  ekonomi dengan mengabaikan kebutuhan kehidupan yang layak dari masyarakat.  Keberlangsungan dan keseimbangan alam akan semakin mengalami kerusakan akibat dari  Omnibus Law. UU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 22 memberikan kedudukan lemah fungsi  izin yang berdampak pada percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang  meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis, dan kerusakan lingkungan. 

Menurut Nining Elitos, juru bicara GEBRAK yang merupakan Ketua Umum Konfederasi  KASBI mengatakan “UU No 11 tahun 2020 adalah UU Cilaka, bukan cipta kerja yang akan  semakin memberikan menyengsarakan kelas pekerja, membuat para buruh/pekerja semakin  jauh dari kesejahteraan’.  

Sementara itu, pada sektor agraria, UU Cipta Kerja Bagian Keempat Paragraf 1 Pasal 125  ayat 3 menjelaskan kekayaan badan bank tanah yang terpisah dari kekayaan Negara.  Kemudian, ketersediaan tanah yang diberikan oleh pemerintah terhadap bank tanah adalah  sebesar 30%. Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan akan memberikan keleluasaan  dalam melakukan penguasaan tanah dengan dalih untuk kepentingan umum. Dewi Kartika  juru bicara GEBRAK yang merupakan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria  (KPA) menyatakan ‘Badan Bank Tanah merupakan skema pemerintah dalam memberikan  ketersediaan tanah bagi kepentingan investor, ini sama sekali bukan agenda reforma agraria’.  

Jarot Pamungkas, juru bicara GEBRAK dari Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI)  mengatakan, ‘Omnibus Law membuat pendidikan akan dilemparkan kepada mekanisme pasar tanpa ada sama sekali upaya pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan bagi setiap  warga Negara. Pendidikan hanya akan dijadikan ajang bidang usaha yang tidak dimaksudkan  untuk mencerdaskan kehidupan banggsa sebagaimana amanat UUD 45’. 

Protes yang berangsur secara bergulir sejak Omnibus Law dirancang hingga diteken oleh  Presiden Joko Widodo merupakan bentuk kemarahan rakyat terhadap pemerintah. Bahkan,  Kompas.com melansir sebuah temuan di mana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah  semakin menurun akibat dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang lebih memberikan karpet  merah bagi investor. Protes alih-alih didengar, Presiden bergeming dan bahkan merestui  penggunaan kekuatan aparat untuk membatasi, meredam dan menekan amarah publik. Hal  demikian dapat dilihat melalui Surat Mabes Polri STR/645/X/PAM.3.2/2020 tertanggal 2  Oktober 2020 yang berisi perintah untuk melakukan pengintaian, pencegahan terhadap  demonstran yang akan melakukan aksi, serta tindak lanjut terhadap rakyat yang kontra  terhadap Omnibus Law. 

Situasi di atas merupakan bagian kecil dari kebijakan besar pemerintah demi kepentingan  investasi. Permufakatan pemerintah dan pengusaha tersusun rapi menumbalkan 99% rakyat  Indonesia, proses pembuatan kebijakan yang cacat formil, serta substansi kebijakan yang  tidak memberikan perlindungan hukum rakyat; nelayan, perempuan, petani, buruh,  masyarakat adat dan kelompok rentan.  

Menurut Asfinawati, juru bicara Fraksi Rakyat Indonesia yang juga adalah Ketua Umum  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) rentetan kebijakan yang anti rakyat  tersebut sesungguhnya mengkhianati perjuangan para pahlawan bangsa ini. ‘Cita-cita para  pahlawan dan para pendiri bangsa saat melakukan pembangankangan-pembangan sipil  terhadap para penjajah pada era kololial dahulu adalah untuk kemerdekaan yang  menyejahetrakan rakyat Indonesia bukan untuk segelintir penguasa dan orang kaya’.  

Atas situasi di atas, bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2020 iniGerakan Buruh Bersama Rakyat mengingatkan kembali publik luas; pelajar, mahasiswa,  pengangguran, perempuan, petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, kaum miskin kota untuk  terus bersama-sama menyatukan kekuatan, berpihak kepada sesama rakyat yang tertindas  bukan penguasa dan melakukan: 

  1. PEMBANGKANGAN SIPIL TERHADAP SKANDAL OMNIBUS LAW. Artinya,  kita harus mengabaikan UU ini meskipun sudah disahkan, dan MENDESAK  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENCABUTNYA 
  2. TURUN AKSI KE JALAN dengan damai dan lantang, menyuarakan tuntutan cabut  Omnibus Law untuk memberikan tekanan politik kepada rezim dan negara hingga  Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)  sebagai tanda bahwa telah dicabut atau dibatalkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja,
  3. MEMBANGUN PERSATUAN GERAKAN RAKYAT AKAR RUMPUT  NASIONAL, oleh sebab itu, apabila ada sesama rakyat yang melakukan aksi turun ke  jalan, mari saling menguatkan, membantu, dan melindungi mereka bila ada amuk  amarah aparat maupun preman bayaran penguasa.

SUMPAH RAKYAT TERTINDAS 

Berpihak adalah seawal-awalnya bergerak, lonceng dan lentera pengharapan perlu  dihidupkan kembali. Ibu pertiwi telah memanggil dan kami mengajak anda semua yang  berada di sini untuk bersama-sama mengucapkan Sumpah Rakyat Tertindas: 

  1. (Dengan segenap kesadaran), kami rakyat tertindas bersumpah, menjunjung tinggi persatuan, persatuan atas nama tegaknya keadilan.
  2.  (Dengan seluruh keberanian) kami rakyat tertindas bersumpah, menyerukan sikap perlawanan, perlawanan terhadap culasnya kekuasaan.
  3.  Dengan sepenuh keyakinan) kami rakyat tertindas bersumpah, akan terus berjuang, berjuang demi lenyapnya kesewenang-wenangan. 

Semoga Tuhan menyertai perjuangan kita, semoga rakyat lekas merdeka! Indonesia, 10 November 2020  

Atas nama,  

Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Komite Revolusi Pendidikan Indonesia  (KRPI), Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) 

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close