Perjuangan Kita

Revisi UU Terorisme Akan Jadi Kado Pahit Peringatan 20 Tahun Reformasi

May Day Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) 2018

Buruh.co, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengancam akan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Terorisme jika DPR tak kunjung mengesahkan perubahan UU Terorisme. Alasannya, undang-undang itu perlu memperkuat kewenangan negara.

Tapi, bagi gerakan rakyat yang tergabung dalam Gerakan Buruh untuk Rakyat, revisi itu mengancam demokrasi dan pencapaian reformasi. Salah satunya, negara dapat menahan hingga dua tahun seseorang yang dianggap sebagi teroris sebelum vonis berkekuatan hukum tetap. Definisi terorisme dalam revisi itu juga bias sehingga bisa menyasar siapa saja tanpa akuntabilitas yang jelas.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Damar Mulya dalam wawancara pada 19 Mei 2018 menjelaskan sikap Gebrak dalam wawancara sebagai berikut:

Tanya: Bagaimana sikap GEBRAK terhadap serangan bom di Surabaya dan Sidoarjo? 

Gebrak mencuapkan turut berduka cita pada korban-korban terorisme. Kami berharap keluarga korban mendapatkan kekuatan dan korban diterima di sisinya. Serangan terhadap warga sipil tersebut tidak dapat dibenarkan dan merupakan tindakan biada.

Lawan Terorisme adalah respon terhadap aksi pemboman baru-baru ini di Surabaya dan kita menolak segala bentuk aksi kekerasan yg bertujuan untuk meneror rakyat secara keseluruhan, aksi teror tersebut adalah merupakan kejahatan kemanusiaan.

Tanya: Serangan terorisme ini berdekatan dengan peringatan 20 tahun reformasi. Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, 20 tahun lalu. Bagaimana Anda menghubungkan amanat reformasi dengan revisi Undang-undang terorisme? 

Kami melihat poin-poin reaksi negara pada terorisme jelas-jelas menjadi kado pahit bagi peringatan 20 tahun reformasi. Kami melihat kemunduran itu disebabkan karena orang-orang atau elit-elit penguasa masih merupakan bagian dari sisa-sisa Orde Baru.

Momen terorisme dibajak untuk menguatkan kembali yang dulu disebut Dwi Fungsi ABRI. Hari ini, bahkan reformasi belum berhasil melucuti struktur tentara hingga ke tingkat desa. Padahal, struktur inilah yang memberi ruang tentara mencampuri urusan-urusan sosial politik atau urusan sipil.

Tanya: Apa dampak penguatan represi akibat terorisme?

Peningkatan represi justru akan memperuncing konflik horizontal yang berpotensi menguat antar masyarakat. Kami juga menyerukan pada rakyat luas agar tetap menjaga dan memupuk toleransi sebagai cara untuk menjaga perdamaian. Aksi terorisme segelintir orang tidak boleh menjadi alibi diskriminasi pada kelompok-kelompok tertentu.

Tanya: Lalu, apa solusi yang Gebrak tawarkan untuk persoalan terorisme? 

Selain itu, Gebrak melihat persoalan terorisme terutama disebabkan oleh kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Untuk itu, Gebrak menawarkan penguatan demokrasi rakyat untuk alternatif dari penguatan represifitas. Demokrasi rakyat adalah membuka ruang rakyat luas agar berpartisipasi menyelesaikan persoalan-persoalannya, terutama pembangunan ekonomi.

Selama ini, seringkali rakyat tidak dilibatkan dalam pembangunan. Alhasil, keputusan-keputusan pembangunan lebih bertujuan untuk menguntungkan investasi. Investasi, baik asing maupun dalam negeri, merampas ruang hidup rakyat seperti dalam berjibunnya konflik agraria dan merampas hak-hak dasar rakyat seperti hak untuk mendapatkan upah layak, kerja layak, kesehatan layak, dan pendidikan murah berkualitas.

Tanya: Kenapa amanat reformasi tak kunjung terwujud? 

Seperti yg kita ketahui 20 tahun reformasi belum mampu membawa perubahan signifikan ke arah yg lebih baik bagi indonesia.

Amanat Reformasi semakin jauh dari harapan rakyat indonesia bahkan hampir dibilang sulit utk di capai jika orang-orang atau elit-elit yg berkuasa masih merupakan bagian yg sama dr sisa2 orde baru.

Ambil contoh saja soal tuntutan cabut dwi fungsi ABRI, meskipun secara formal militer sudah tidak lagi berada di parlemen dengan fraksi militernya. Namun, pada kenyataannya kekuatan militer masih mengintervensi disegala bidang baik secara ekonomi maupun politik, bahkan militer terlalu jauh masuk ke ranah sipil, dibeberapa kasus perselisihan industri (perburuhan) tentara melalui korem/kodim ikut terlibat dalam penyelesaian kasus tersebut dan tidak sedikit dibeberapa kasus tentara menggantikan posisi teman-teman buruh dipabrik yg sedang melakukan mogok kerja. Begitu juga dg kasus konflik agraria, seringkali kaum tani berhadap-hadapanan dengan tentara dan tidak sedikit juga kaum tani yg harus meregang nyawa ketika terjadi bentrokan dg aparat. Hal ini menunjukan bahwa cita2 TNI sbg alat keamanan negara (tanpa harus berpolitik dan menguasai ekonomi) masih jauh dr harapan yg dikehendaki rakyat dan bahkan seringkali moncong senjata diarahkan kepada rakyat demi kepentingan modal.

Tanya: Salah satu amanat reformasi adalah korupsi, bagaimana Anda melihat tuntutan tersebut saat ini? 

Belum lagi persoalan korupsi yg semakin merajalela, bahkan para elitelit politik tanpa malu2 melakukan praktek korupsi yg merugikan negara. Situasi seperti inilah yg kita anggap tidak membawa perubahan yg lebih baik selama 20 tahun reformasi bergulir. Jangankan utk mengadili kroni-kroni orde baru sesuai amanat reformasi, memperbaiki sistem birokrasi yg korup saja kita masih belum mampu.

Tanya: Apa akar persoalan gagalnya reformasi setelah dua dasawarsa? 

Kami menganggap akar persoalan dr tdk berjalannya amanat reformasi adalah karena dr rezim ke rezim yg berkuasa masih berorientasikan Demokrasi Liberal. Neoliberalisme lah yg menyebabkan negara kehilangan kedaulatannya karena semua kebijakan ekonomi-politiknya harus diserahkan kepada mekanisme pasar. Yg pada akhirnya negara kehilangan peran dan fungsinya utk memsejahterakan rakyat karena Subsidi disektor publik harus dicabut, BUMN diprivatisasi, bebas pajak impor dan kebijakan-kebijakan llainnya yg pro pasar namun disisi yg lain menyengsarakan rakyat.

Maka dengan demikian Demokrasi Rakyat lah yg harus menjadi jalan keluar dari persoalan tersebut. Sebuah sistem Demokrasi yg melibatkan lebih luas lagi partisipasi rakyat (bukan hanya segelintir elit saja). Sebuah sistem yg mengacu pada program2 kerakyatan untuk kesejahteraan rakyat (bukan pada kepentingan modal), sebuah sistem Demokrasi dimana rakyatlah sebagai kekuatan utamanya (bukan korporate apalagi militer).

Tugas mendesak kita adalah membangun kekuatan politik alternatif yang siap berhadap2an dg kekuatan politik yg berkuasa saat ini sampai terwujudnya “Demokrasi Rakyat”

Tanya: Gebrak akan memperingati 20 tahun reformasi. Salah satunya dengan panggung demokrasi. Apa temanya? 

Tema 20 Tahun Reformasi “Lawan Terorisme Dengan Memperkuat Demokrasi Rakyat” sangat relevan dg situasi saat ini yg sedang dilanda issue Terorisme.

Mengapa kita harus melawan tindakan Terorisme dan Sikap intoleransi, sebab hal2 tersebut dapat menghambat terwujudnya Demokrasi Rakyat. Tindakan Terorisme bukan hanya berlaku utk umat muslim saja, tetapi kelompok manapun bisa menjadi Terorisme dan bahkan Negara pun bisa menjadi pelaku teror jika setiap kebijakan2 yg dikeluarkan tdk berpihak pada rakyat.

Kita menyerukan kepada rakyat agar tidak mudah di pecah belah dg propaganda terorisme yg terus2an direproduksi oleh media menstreem. Kita harus mewaspadai terjadinya konflik horizintal (rakyat sesama rakyat) demi kepentingan politik kelompok tertentu.

Tanya: Bagaimana konsep panggung dan bagaimana jika pembaca ingin bergabung? 

Unjuk rasa dari jam 3 di patung kuda Indosat dan panggung demokrasi jam 4 sore di depan Istana sampai jam 7. Akan ada talkshow pimpinan-pimpinan organisasi lintas sektor akan dipanggil. Akan ada refleksi 20 tahun reformasi. Setelah itu, akan ada panggung budaya, puisi, teaterikal dan musik, buka puasa bersama, dan doa bersama.

Konsep doa ini adalah lintas agama dan sektor. Akan ada perwakilan dari Muslim, Kristen, Budha, serta Hindu. Perwakilan tokoh agama dan penganut agama non-muslim juga akan membagikan takjil sebagai simbol toleransi dan kebhinekaan.

 

Catatan:

GEBRAK merupakan gabungan 36 organisasi berbagai elemen yang tidak menyampaikan dukungan politik pada kandidat dari partai manapun. Koalisi ini terdiri dari organisasi gerakan buruh [KPBI, KASBI, SGBN, GSBM, FKI, FSPM Independen, JARKOM SP Perbankan, GSPB, SP Jhonson, dan KSN, PPI], mahasiswa [FMK, SMI, LMND, SSDEM, SEMAR UI, GPMJ, FGK Unindra, FN, GMNI Jaktim, GMNI, GPPI, dan AKMI], Non-Government Organization [TURC, KPA, YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, KIARA, Migrant Care], KPR, Politik Rakyat, PRP, Aliansi Petani Indonesi, KPO-PRP dan juga organisasi perempuan [Perempuan Mahardhika].

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close