Internasional

Rakyat Indonesia Desak Amerika Serikat Hentikan Imperialisme di Venezuela

Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) memprotes kebijakan campur tangan Amerika Serikat pada urusan dalam negeri Venezuela. Gebrak juga menegaskan bahwa blokade ekonomi Amerika Serikat dan sekutunya merupakan penyebab krisis ekonomi dan politik di Venezuela. Protes tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Selasa, 12 Februari 2019. Aksi diikuti oleh berbagai organisasi rakyat lintas sektor anggota Gebrak.

Gebrak menegaskan bahwa Perjuangan revolusi Bolivarian di Venezuela merupakan perjuangan rakyat tertindas melawan imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya. Imperialisme neo-liberal itu memaksakan paket-paket kebijakan ekonomi-politik neo-liberal melalui intervensi politik. Kebijakan neoliberal hanya memakmurkan kelompok kaya dan memiskinkan rakyat jelata seperti privatisasi perusahaan negara dan pencabutan subsidi.

Gebrak menilai mencampuri kedaulatan sebuah negara tak ubahnya merupakan bentuk penjajahan gaya baru. “Aksi ini untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Imperialis Amerika Serikat itu salah besar, karena tidak menghormati kedaulatan rakyat Venezuela,” kata juru bicara Gebrak Nining Elitos.

Pengakuan atas Juan Guaido sebagai presiden dan intervensi politik lainnya oleh Amerika Serikat dan sekutunya justru merusak demokrasi yang selama ini dibangun di Venezuela. “Amerika Serikat mencederai sistem demokrasi ‘sosialisme Venezuela’ yang telah di bangun selama ini,” jelas Nining.

Amerika Serikat dan sekutunya selama ini mendukung narasi yang bias tentang kondisi Venezuela di media-media arus utama. Narasi bias itu di antaranya adalah krisis Venezuela yang muncul akibat salah urus negara dan bahwa pemerintahan Maduro bukanlah pemerintahan sah. Padahal, Maduro sendiri terpilih dalam sebuah pemilu yang sah dengan dukungan 68 persen pemilih. Pemilu itu juga diikuti oleh kandidat-kandidat presiden dari partai oposisi. “Cara ini biasa digunakan barat untuk memuluskan jalan mengivasi negara-negara lain, seperti Irak dan Libya,” kata Juru Bicara Gebrak Novri Auliansyah.

Secara ekonomi, Gebrak menegaskan bahwa tindakan blokade ekonomi sebagai sumber kelangkaan bahan kebutuhan pokok. AS dan sekutunya membekukan aset negara tersebut senilai USD 30 miliar yang semestinya cukup untuk impor bahan-bahan bagi rakyat. Ini termasuk perampasan 13 ribu pom bensin dan gas perusahaan negara Venezuela di AS Citgo. AS bahkan menyerahkan aset tersebut pada pengelolaan oposisi Juan Guaido untuk pembiayaan politik. Belakangan, negara-negara itu malah memaksakan memberikan bantuan kemanusiaan pada krisis ciptaan mereka sendiri. “Krisis di Venezuela adalah rancangan dari negara-negara imperialisme barat untuk melemahkan pemerintahan sosialis Venezuela,” terang Novri.

Gebrak mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai di Venezuela. Selama ini AS dan sekutunya justru mendorong peningkatan eskalasi konflik. Presiden AS Donald Trump bahkan berkali-kali mendorong intervensi militer. Selama ini, AS terus mendukung oposisi yang tidak memiliki itikad untuk berdamai. Presiden yang mendeklarasikan diri tanpa pemilu, Juan Guaido seperti diketahui bersedia berunding hanya dengan terlebih dahulu mengajukan syarat pemilu yang dipercepat. Padahal, pemilu presiden 2018 yang lebih awal dari jadwal semula merupakan hasil kesepakatan perundingan dengan oposisi. “Eskalasi konflik mesti diturunkan untuk mencegah pertumpahan darah,” ungkap Juru Bicara Gebrak, Ilhamsyah. Ilhamsyah menjelaskan pihak Amerika Serikat mesti menghentikan dukungan pada kelompok garis keras yang menolak jalan dialog.

Gerakan Buruh untuk Rakyat merupakan gabungan berbagai organisasi di antaranya organisasi mahasiswa (Sekolah Mahasiswa Progresif, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Federasi Mahasiswa Kerakyatan, Serikat Mahasiswa Indonesia, Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), organisasi buruh (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Nasional, Sentra Gerakan Buruh Nasional, Kongres Politik Organisasi Partai Rakyat Pekerja (KPO-PRP), organisasi Perempuan Mahardika, dan Kesatuan Perjuangan Rakyat, dan Konsorsium Pembaruan Agraria.

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close