“Tantangan kita adalah menjadikan pendidikan serikat buruh membumi, sesuai dengan konteksnya, dan tentu saja berbasis kebutuhan anggota,” tutur Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Rahma Mary dalam sesi diskusi pengantar dalam Workshop Pendidikan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) pada Minggu 20 Januari 2019 di Sekretariat KPBI Jakarta Selatan.
Di hadapan sekitar dua puluh peserta, pagi itu ia memaparkan materi pengantar bagi perwakilan Federasi Serikat Anggota (FSA) KPBI. “Pengalaman Rahma dalam melakukan pendampingan pengorganisasian petani dan masyarakat adat menjadi relevan untuk KPBI,” ujar Ketua Departeman Pendidikan dan Penelitian KPBI Khamid Istakhori. Menurut Khamid, pada dasarnya ada kemiripan dalam melakukan pengorganisasian buruh dan petani.
Sesi diskusi pengantar Workshop Pendidikan KPBI menemukan salah satu kesimpulan penting. “Pendidikan harus membumi,” ujar Rahma. Membumi artinya dekat dengan realita, mengenali medan perjuangannya, dan tentu saja mampu mengajak lebih banyak pihak untuk memberikan dukungan.
Selain itu, bagi Rahma, membumi juga berarti terus-menerus menjadikan kondisi lapangan sebagai bahan belajar yang utama. “Kalau kita belajar hukum perburuhan, selalu jadikan pengalaman advokasi di lapangan sebagai dasar untuk mengkritisinya,” tegas Rahma. Baginya, tanpa menyandarkan pengalaman lapangan, mempelajari hukum hanya akan menumpuk pengertian tanpa kegunaan.
Lebih lanjut, dalam sesi tanya jawab Rahma memberikan penekanan pentingnya pendidikan yang lebih maju bagi serikat buruh. “Pendidikan harus menjadikan serikat buruh maju dan mampu menggerakkan partisipasi anggota,” ujar Rahma. Rahma menjelaskan bahwa dengan partisipasi anggota, terutama anggota perempuan, diharapkan mesin organisasi bergerak lebih dinamis. “Dinamisasi serikat buruh penting untuk menunjukkan bahwa semua lini berfungsi dengan baik,” lanjutnya.
Pengajar Hukum Agraria di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera tersebut memberikan beberapa penegasan yang harus dilakukan serikat dalam menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh anggotanya. “Langkah terpenting adalah penanaman nilai perjuangan atau ideologisasi. Apa artinya perjuangan kalau tidak mengabdi pada cita-cita anggota?” tanyanya secara retoris.
Workshop Pendidikan KPBI bertujuan untuk melakukan program pendidikan KPBI secara sistematis sesuai amanat Rapat Kerja Nasional 2018. Ketua Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) Abdul Rosid menjelaskan bahwa pelaksanaan program pendidikan harus disinergiskan antara federasi dengan konfederasi. “Pendidikan yang dijalankan KPBI, selain menjalankan mandat Rakernas 2018 juga diharapkan memajukan perspektif dan daya kritis anggota, terutama para pimpinan federasi anggota KPBI,” ujar Rosid.
Rosid juga mengaku buruh bisa belajar dari pengalaman petani melalui workshop pendidikan tersebut. Sebab, ia menilai petani yang militan dan mampu menggandeng kelompok-kelompok lain untuk mendapatkan dukungan publik. “Dan buruh harusnya bisa juga mengandeng kelompok lain untuk mendapatkan dukungan publik, atas perjuangan buruh, tidak terbatas pada kata-kata kelas, sehingga seolah ada batasan dengan kelompok lain,” usulnya.
