Buruh.co, Jakarta – Perundingan antara buruh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina dengan manajemen pada Kamis,6 Juli 2017, berujung buntu. Menyikapi itu, sekitar 1.000 buruh tersebut akan terus melanjutkan aksi pendudukan di Kementerian Tenaga Kerja.
Perundingan pertama dimulai pada 10.52 tidak sesuai dengan janji Kementerian Tenaga Kerja. Pada Selasa (4/7), kementerian yang dipimpin Hanif Dhakiri itu berjanji menghadirkan langsung direktur Pertamina Persero dan dua anak perusahaanya, PT.Pertamina Patra Niaga dan Elnusa Petrofin.
Akan tetapi, perundingan hanya dihadiri perwakilan perusahaan yang tidak dapat mengambil keputusan. Perwakilan yang hadir itu adalah manajemen dari PT. PPN, HRD PT. GUN, staf pengawasan kementrian, direktur utama PPHI dan perwakilan AMT dari 10 depot yang didampingi oleh DPP FBTPI.
Menteri ketenagakerjaan Hanif Dhakiri bahkan tidak haidr dalam perundingan. Padahal, ia diharapkan mampu menuntaskan persoalan. Begitu juga dengan Direktur Utama PT. Pertamina Patra Niaga yang tidak datang dalam perundingan tersebut. Ia hanya diwakilkan level manajemen yang tidak bisa mengambil keputusan.
Sebelumnya, kondisi seperti ini sudah dialami berkali-kali oleh AMT disetiap perundingan. Setiap kali, pihak-pihak yang hadir dalam perundingan adalah orang-orang yang tidak dapat mengambil keputusan.
Mendengar situasi perundingan, sekitar 1000 buruh langsung bergerak dari depot Plumpang. Perwakilan dari 10 depot tersebut berniat mengawal perundingan hingga menemukan titik temu. “Hasil perundingan hari ini deadlock, kami memutuskan untuk bertahan sampai ketemu kementerian ketenagakerjaan” ujar Gallyta Nur Bawoel, Ketua Departement advokasi DPP FBTPI
Gallyta juga menambahkan bahwa ada rekomendasi dari direktur pengawasan Kementerian Bernawan dan Kasudinaker Jakarta utara Dwi Untoro agar massa aksi bertemu langsung dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri karena ini sudah melibatkan semua daerah.
Sampai berita ini ditulis pukul 18.00, massa aksi tetap berada di depan pintu gerbang kementerian ketenagakerjaan. Massa aksi terus menunggu sampai menteri ketenagakerjaan turun dan memenuhi tuntutan massa aksi.
Sejak 19 Juni 2017, buruh Awak Mobil Tangki Pertamina melancarkan aksi mogok kerja. Mereka menuntut anak perusahaan Pertamina di bidang distribusi BBM Pertamina Patra Niaga dan Elnusa Petrofin menghapuskan sistem kerja kontrak/outsourcing.
Sistem kerja outsourcing tanpa upah lembur membuat para buruh dipacu bekerja hingga 12 jam atau lebih. Padahal, mereka membawa muatan mudah meledak. Di Jakarta dan sekitarnya saja, empat buruh sudah tewas terpanggang karena kecelakaan kerja pada 2015 dan 2016.
(Reportase Lapangan)