Babak baru, perlawanan baru, jalan baru! 120 orang pekerja konstruksi di proyek infrastruktur PLTU Sumsel 1, akan digelar pada 9 Maret 2020, tepat jam 7 pagi. Pemicunya, karena kondisi kerja yang semakin memburuk. Upah di bawah UMK, lembur tidak dibayar,tidak ada hari libur, BPJS tidak terdaftar, dan yang paling parah adalah adanya diskriminasi dan pemecatan secara sepihak. Ketua Serikat Pekerja PT Guangdong Engineering Power Co. Ltd Tajudin menyatakan secara tegas keputusan untuk mogok sebagai jalan baru yang harus dipilih. “Negosiasi hanya pemanis bibir, kami sudah lelah ditindas!” tegas Tajudin dengan nada tegas.
“Praktik ketenagakerjaan di lokasi ini sangat diskriminatif,” kata Sekretaris Jenderal SERBUK Indonesia Khamid Istakhori. “Pekerja China dibayar sekitar tujuh kali lipat dari pekerja Indonesia, meskipun bekerja setiap hari dalam kondisi yang sangat berbahaya,” lanjut Khamid. Pemogokan ini menjadi sinyal yang jelas bahwa pekerja tidak akan menerima perlakuan semacam ini lagi.
Jalan negosiasi,sebenarnya sudah dilakukan, tapi semua menabrak tembok tebal. Deadlock! Pada Desember 2019 dan Januari 2020, para pekerja PLTU Sumsel 1 tersebut sudah mengadukan permasalahan melalui Kepala Disnaker Kabupaten Muara Enim dan Korwil Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim sehubungan dengan kondisi kerja yang buruk. Pemerintah setempat, juga sudah memanggil perwakilan pekerja dan pihak perusahaan untuk dilakukan mediasi, tapi pada kedua kesempatan itu perusahaan menolak untuk menghadiri pertemuan.
Sekretaris Wilayah KPBI Sumatera Selatan Noprizal membenarkan hal tersebut. “Berkali-kali perusahaan dipanggil oleh Disnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim, tapi selalu mangkir,” sebut Noprizal dengan nada marah. Menurutnya, mereka selalu beralasan bahwa di perusahaan tidak ada pimpinan yang bisa mengambil keputusan. “Kalau tidak ada yang bisa mengambil keputusan, kenapa mereka bisa memecat para pekerja dengan arogan?” bantah Noprizal.
Pemogokan mendapatkan dukungan yang semakin luas. Dalam seminggu terakhir, ada lima Kepala Desa Ring-1 dari lokasi PLTU yang memberikan dukungan. Lima desa tersebut, merupakan lokasi terdampak dari pembangunan PLTU. Kasie Pemerintahan Desa Tanjung Menang Donsi Daita Persaidi menyebutkan bahwa masyarakat di sekitar PLTU Sumsel 1 merasakan dampak yang serius. “Pada Februari 2020, masyarakat desa Tanjung Menang juga melakukan aksi. Tuntutannya, agar perusahaan memperhatikan kondisi desa mereka yang terdampak,” tutur Donsi.
Selain dukungan dari anggota Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) yang aktif memberikan pendampingan advokasi, dukungan juga mengalir dari serikat-serikat anggota SERBUK Indonesia di PLTU Gunung Raja. Koordinator Wilayah SERBUK Sumatera Selatan Budiyansah menjelaskan bahwa kondisi kerja yang dialami pekerja di PLTU Sumsel 1, sama seperti yang dialaminya. “Awalnya kami juga merasakan hal yang sama, menghadapi ketidakpastian kerja dan kondisi kerja yang merugikan buruh,” tegas Budi.
Sementara, dari Kuala Lumpur, Koordinator Building and Wood Workers’ International (BWI) Apolinar Tolentino mengirimkan pesan langsung mendukung pemogokan tersebut. “Di seluruh wilayah kita melihat semakin banyak perusahaan konstruksi milik China memenangkan konsesi infrastruktur utama, seringkali mengatur keuangan mereka sendiri,” kata Apolinar Tolentino. “Pada saat ini, tekanan upah dan kondisi yang menurun, dan penolakan untuk menghormati kebebasan pekerja untuk berserikat adalah bagian kunci dari keuntungan finansial mereka.”
“Pekerja Sumsel 1 yang berdiri mengambil sikap membela hak-hak pekerja tersebut, merupakan perjuangan yang sama seperti pekerja lain di seluruh wilayah Asia-Pasifik,” kata Apolinar Tolentino lebih lanjut. Menurutnya, pilihan untuk mogok kerja merupakan sikap yang harus didukung dan dipapresiasi sebagai keberanian yang luar biasa. Kami akan selalu bersama mereka. “Kami bersamamu!” tegasnya melalui pesan yang langsung ditujukan kepada pekerja.
Jalan baru telah terbentang, dunia baru akan segera datang!
