Dinamika Buruh

Pernyataan Sikap Buruh KASBI atas Pencatutan Nama dalam Tim Omnibus Law Cipta Kerja

PERNYATAAN SIKAP Atas Pencatutan Ketua Umum Konfederasi KASBI Dalam SK Menko Bidang Perekonomian Bernomor 121 Tahun 2020 Tentang Tentang Tim Koordinasi Pembahasan Dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Hari  ini  Konfederasi  KASBI  mendapatkan  kabar,  bahwa  telah   terbit   sebuah Surat   Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bernomor 121 Tahun 2020  Tentang Tim  Koordinasi   Pembahasan  Dan  Konsultasi   Publik   Substansi   Ketenagakerjaan   Rancangan Undang-Undang  Cipta  Kerja,  dengan  berbagai  komposisi  keterwakilan,  tertera pada  pasal  3, dengan istilah Anggota Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebanyak 14 unsur, berurutan dari nomor  20 hingga  33. Dan ada  penyebutan tertulis Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia, pada nomor  urut 27.

Meski  dalam  SK tersebut terdapat penyebutan Ketua  Umum  Konfederasi  Kongres  Aliansi  Buruh Indonesia, kami pastikan bahwa penyebutan tersebut adalah pencatutan ataupun klaim secara sepihak terhadap organisasi Konfederasi KASBI seolah-olah terlibat  dalam prosesnya.  Perlu di ketahui  bahwa Konfederasi KASBI beberapa mendapatkan undangan dari Kemenko  Perekonomian yang  pernah dilayangkan sebanyak tiga kali, melalui  aplikasi WhatsApp Messenger  kepada Ketua Umum Konfederasi KASBI, Nining Elitos, mulai tertanggal 13 Januari 2020, pada pukul 14.00  Wib, dan  barulah diterima pada tanggal 13 Januari 2020, pada pukul 13.23  Wib. Dan saat itu PP KASBI menganggap   bahwa  sebenarnya   Pemerintah   sudah  tidak   ada    itikad   baik   dalam   proses pembahasan omnibus law dan apapun sistem administrasi bersurat yang dilakukan.

Bahwa  pada tanggal  29  Januari  2020,  Pukul  09.00  Wib,  di  kantor   Kemenaker.  Dan  undangan tersebut, baru  diterima oleh  Ketua  Umum, pada tanggal 28 Januari 2020, pada pukul 19.41  Wib. Dan  Pengurus  Pusat  Konfederasi   KASBI   memberikan   jawaban   tertulis   melalui   surat  resmi bernomor 001/EKS/PP-KASBI/I/2020,  pada tanggal  28  Januari  2020  ditujukan   kepada Menko Bidan  Perekonomian,  dan  menyatakan tidak  hadir,  dalam  agenda Omnibuslaw  Cipta  Lapangan Kerja (Kluster Ketenagakerjaan). Seiring dengan posisi KASBI yang menolak segala bentuk Omnibuslaw RUU CILAKA tersebut.

Selanjutnya  Konfederasi  KASBI juga  mendapatkan surat undangan dari  Kementerian  Kordinator Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia  pada tanggal  11  Februari  2020,  pukul  15.00  Wib. Dan diterima  dihari  yang  sama,  pada pukul  09.26   Wib.  Bahwa   dari  berbagai  undangan  tersebut, penyebutan nama organisasi ada  saja yang tidak sesuai. Alias seperti penyebutan di dalam SK di atas. Dan  dari  seluruh  undangan yang  di terima  Konfederasi  KASBI  kami  tegaskan  bahwa PP KASBI tidak pernah menghadiri agenda tersebut.

Terlepas apapun motif  dan  urgensi SK Menko  Bidang  Perekonomian bernomor 121  Tahun  2020, yang  ditandatangi oleh  Menko  Bidang  Perekonomian Airlangga  Hartarto, pada tanggal 7 Februari

2020, menurut hemat kami, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat  Buruh Indonesia (KASBI), secara tegas,  dan  terbuka,  menyatakan bahwa penyebutan Ketua  Umum  Konfederasi  Kongres  Aliansi Buruh  Indonesia  anggota unsur serikat  pekerja/serikat  buruh  yang  tertera dalam  SK tersebut, adalah tidak benar.

Hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa ketidakbenaran yang tertuang pada SK Menko Perekonomian Bernomor 121  Tahun  2020  Tentang Tim Koordinasi Pembahasan Dan Konsultasi Publik  Substansi  Ketenagakerjaan  Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  adalah  bukti  klaim sepihak  semata yang  tidak  didukung  oleh  fakta  yang  kuat.  Merujuk  pada ketidakhadiran  KASBI atas seluruh  aktifitas  undangan seperti  tersebut di atas. Bahwa  Sejak  issue  Omnibuslaw  RUU Cipta Lapangan Kerja (CILAKA) ini muncul, KASBI telah  bersikap menolaknya. Dan telah  tersebar diberbagai pemberitaan, serta aksi-aksi penolakan di Indonesia.

Untuk selanjutnya, melalui  pernyataan sikap ini, Konfederasi KASBI juga  akan  mengirimkan surat resmi kepada Menko  Bidang  Perekonomian, dan  menyatakan hal yang sama. Bahwa  Konfederasi KASBI, sama sekali tidak terkait  atas nama tim kerja apapun, dan tidak bertanggungjawab apapun terhadap rencana pemerintahan republik Indonesia atas Omnibuslaw Ruu Cipta Lapangan Kerja.

“Konfederasi KASBI menuntut Pembatalan Omnibus Law -Ruu Cipta Lapangan Kerja”.

Demikian pernyataan sikap kami dibuat  dengan sejelas-jelasnya, sebenar-benarnya, dan dengan kesadaran penuh  yang bertanggungjawab untuk perjuangan kaum  buruh Indonesia.

SALAM MUDA, BERANI, MILITAN! Jakarta, 11 Februari  2020

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close