Istiah Neoliberalisme lebih asing ketimbang istilah kapitalisme di telinga kebanyakan orang. Padahal, neoliberalisme merupakan suatu mazhab kapitalisme yang sedang mencengkeram bangsa – bangsa di dunia termasuk Indonesia.
Neoliberalisme adalah teori ekonomi-politik yang menyatakan kesejahteraan manusia bisa diwujudkan dengan cara paling baik dengan meliberalisasikan kebebasan – kebebasan individu dan kemampuan – kemampuan dengan sebuah berdasarkan hak milik individu yang kuat serta pasar bebas.
Konsep ini muncul berdasarkan pemikiran bahwa untuk kemajuan manusia maka perlu adanya kebebasan berusaha. Kebebasan berusaha ini meliputi hak kepemilikan, kebebasan individu, pasar bebas dan perdagangan bebas. Neoliberalisme dengan kata lain ingin menyingkirkan peran pemerintah dalam segala urusan ekonomi dan menyerahkan urusan tersebut pada pasar. Peran pemerintah dalam konsep neoliberalisme hanya sebatas menciptakan kerangka regulasi yang memastikan praktek neoliberalisme berjalan dengan baik.
Perlu ditekankan, kebebasan ekonomi dalam neoliberalisme dan liberalisme tidak ada hubungannya dengan kebebasan politik. Keduanya bisa saja bertolakbelakang. Sebagai contoh, Cina adalah negara yang tengah membuka diri pada liberalism pasar. Warganya secara ekonomi juga tunduk pada hukum-hukum kapitalisme yang diarahkan negara. Namun, tidak ada kebebasan politik sama sekali di negara tersebut.
Bagaimana Neoliberalisme Menindas BUruh
Neoliberalisme muncul sebagai radikalisme terhadap paham liberalisme. Dalam liberalisme, alur distribusi, produksi, dan konsumsi yang harus diliberalkan pada kebebasan hukum pasar. Namun, kaum neo-liberalisme menganggap hal itu tidak cukup untuk mengeruk keuntungan. Berdalihkan “kebebasan ekonomi akan menciptakan layanan yang baik,” mereka mendesak sebanyak mungkin aspek kehidupan diserahkan pada mekanisme pasar. Neoliberalisme juga disebut dengan kata lain fundamentalisme pasar.
Dalam Neoliberalisme ada beberapa hal yang menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan serta solusi dari berbagai masalah sosial ekonomi. Hal tersebut antara lain melakukan deregulasi, debirokratisasi, privatisasi aset negara, serta pengurangan program – program kesejahteraan dan subsidi.
Dengan begitu, sekolah, pendidikan, dan layanan sosial yang semula menjadi tanggungjawab negara dilepas dan menjadi bancakan pasar untuk mencari keuntungan.
Kita akan berbicara bagaimana kebijakan Neoliberalisme dalam industri. Pada 1997 menjelang kejatuhan Soeharto, Indonesia kemudian bertekuk lutut pada International Monetary Fund atau IMF. IMF akan mengucurkan dana pinjaman kepada Indonesia dengan syarat menandatangani Letter Of Intent yang salah satunya berisi tentang Structure Adjustment Program (SAP) yang kemudian banyak melahirkan Undang – undang baru yang sangat kentara dengan nafas Neoliberalisme.
Dalam dunia perburuhan kemudian lahirlah kelak Paket UU Ketenagakerjaan seperti UU No. 21 Tahun 2000, UU No. 13 Tahun 2003, dan juga UU No. 2 Tahun 2004 yang membuka keran bagi system kerja kontrak dan outsourcing, politik upah murah, pemudahan bagi PHK terhadap buruh dll. Sejak saat itu pula system kerja yang tidak adil dan manusiawi merajalela di Indonesia. Dengan berbagai peraturan tambahan lainnya bahkan kini posisi kelas buruh semakin terjepit dengan pemberlakuan relasi/hubungan status kerja yang tidak berimbang dengan semakin liberalnya system kerja kini seperti adanya magang, buruh harian lepas, borongan selain kerja kontrak dan outsourcing.
Hubungan kerja yang fleksibel tersebut membuat rendah daya bargaining/tawar buruh kepada perusahaan dan juga mengakibatkan ketergantungan yang tinggi yang pada akhirnya membuat buruh tunduk pada penghisapan yang terjadi. Imbasnya adalah kekuatan gerakan buruh menjadi lemah dan semakin kecil dalam menghadapi pertarungan melawan korporasi.
Bahkan dalam perkembangan terkini Neoliberalisme mampu mengembangkan kemampuan dirinya dengan membuat tata produksi baru dengan jalan meluncurkan fleksibilitas produksi dan juga fleksibiitas modal. Dalam satu produksi komoditi yang terdiri dari banyak macam komponen untuk dapat dibuat satu produksi jadi kini dapat dilakukan dengan memecah produksi dan dilakukan dengan oleh banyak perusahaan. Contoh untuk membuat 1 buah handphone biasa terjadi produksi LCD dibuat di China, baterai dibuat di vietnam, mesin operasinya dibuat di Korea Selatan, dan semua komponen tersebut kemudian dirakit di Indonesia. Fleksibilitas produksi tersebut memperlemah kekuatan serikat buruh di masing – masing perusahaan bahkan kekuatan mogok menjadi kecil karena perusahaan induk produk tersebut dapat memindah pekerjaan komponen tersebut ke perusahaan lain. Belum lagi ditambah dengan kebijakan fleksibilitas modal yang menguatkan posisi pemilik modal dalam suatu negara karena mereka dapat berpindah – pindah modal sesuka mereka jika mereka merasa terganggu kepentingan usahanya.
Lalu bagaimana dengan mudah Neoliberalisme masuk dan merangsek ke sendi – sendi kehidupan rakyat? Jawabannya adalah karena Neoliberalisme telah menjadi ideologi yang kemudian menghegemoni kesadaran dan kekuatan rakyat yang dilakukan oleh struktur negara baik eksekutif maupun legislatif (pemerintah dan DPR/MPR) bersama para pemilik modal dengan menggunakan instrumen kekerasan, regulasi maupun meracuni masyarakat dalam pendidikan, budaya, hukum, sosial, dan politik yang kapitalistik.
Banyak dapat kita lihat konflik antara rakyat dengan korporasi terjadi dimana – mana. Bahkan sering kali posisi negara justru berada dipihak berseberangan dengan rakyat dan membela dengan gigih tuan majikannya.
Neoliberalisme juga membawa suatu corak baru dalam ekonomi politik yakni desentralisasi. Neoliberalisme membangun satu otonomi daerah yang sekarang banyak menjadi persoalan baru bagi rakyat. Desentralisasi sendiri bukanlah satu upaya bagi kapitalisme untuk membawa demokrasi lebih dekat kepada rakyat didaerah – daerah, melainkan sebagai jalan memotong birokrasi agar kepentingan modal dapat berjalan lancar disuatu daerah. Pada akhirnya banyak muncul raja – raja kecil yang berkuasa dan merasa memiliki kekuasaan besar sehingga praktek korupsi juga banyak terjadi. Bahkan sering kali konflik terjadi antara rakyat dengan penguasa wilayah misalkan dalam kasus agraria dan penggusuran.
Perlawanan Terhadap Neoliberalisme
Rezim Neolib saat ini telah berhasil membuat fragmentasi dalam gerakan rakyat. Di sektor buruh misalkan selalu ada pertentangan dalam perjuangan upah dan rezim berhasil mengkotak – kotakkan melalui kebijakan UMP, UMK, UMSK. Begitu pun di sektor lain seperti konflik agraria seperti berjalan sendiri – sendiri dalam menghadapi konflik yang mereka hadapi walaupun masalah yang mereka hadapi sama. Ditambah dengan konflik sektarian yang berusaha dimunculkan dengan isu SARA telah berhasil mendemarkasikan rakyat dengan identitas masing – masing.
Seharusnya ada satu gagasan dan tindakan yang mampu dilakukan secara bersama dalam melawan Neoliberalisme yang semakin menggurita ini. Menjahit kekuatan perlawanan rakyat di tiap daerah sehingga ada koneksi kekuatan antara di daerah dengan pusat, antara kota dengan desa, antara masing – masing sektor rakyat dan merangkul kekuatan progresif untuk menjadi pelopor gerakan rakyat
Hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan jalan membangun alat politik alternatif bersama. Yang tidak hanya menjadi alat politik sekedar baru bagi rakyat melainkan juga benar – benar menjadi alternatif dari kondisi yang ada saat ini. Alat politik yang menjadi penuntun bagi setiap rakyat yang sedang melakukan perlawanan dan mampu menyatukan cabang – cabang perlawanan menjadi pusat kekuatan yang berhadap – hadapan langsung dengan rezim Neolib ini.
Harapan tersebut haruslah muncul kembali dalam May Day 2018 ini. May day kali ini menjadi momentum bersatunya kembali kekuatan – kekuatan progresif yang selama ini tercerai – berai. Tidak hanya bicara mengenai Persatuan melainkan saatnya juga bicara Kesatuan perjuangan. Untuk pembuktian awal dari konsolidasi gerakan rakyat ini mari lah kita meneguhkan hati untuk tetap melaju menerobos setiap hadangan yang menghalangi pada saat may day nanti. Tunjukkan keberanian daam berjuang agar dapat menjadi panutan dalam gerakan rakyat.
(Penulis:Rizki Ramadhan)