Perjuangan Kita

Peringati Sumpah Pemuda, Buruh KPBI Kerahkan Kekuatan Maksimal Aksi #ReformasiDikorupsi

Buruh.co, Jakarta – Gerakan buruh akan terus terlibat gerakan mengawal tujuh tuntutan dalam aksi #ReformasiDikorupsi. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menginstruksikan agar menurunkan segala kekuatan pada aksi 28 Oktober 2019. Tujuh tuntutan tersebut di antaranya adalah cabut RUU KPK, UU SDA, dan tolak RUU Pertanahan, RUU KUHP, serta rencana revisi UU Ketenagakerjaan.

Untuk itu, Dewan Eksekutif Nasional KPBI melakukan konsolidasi ke berbagai daerah guna memastikan anggota-anggotanya mengerahkan kekuatan maksimal. Pada 17 Oktober 2019, DEN KPBI diwakili Sekjen KPBI Damar Panca, Staf Departemen Pengembangan Organisasi Abdul Rosid, dan Staf Barisan Pelopor Cecep melakukan konsolidasi di sekretariat Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Karawang.

Acara dibuka dengan makan nasi liwet bersama. Para peserta yang hadir berasal dari Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI), Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, dan Federasi SERBUK,

Sekjen KPBI Damar Panca menjelaskan, rencana aksi pada peringatan sumpah pemuda ini merupakan kelanjutan dari perjuangan KPBI dalam tema #ReformasiDikorupsi pada 24 dan 30 September 2019. Hari Sumpah Pemuda dianggap sebagai momentum yang tepat karena merupakan monumen penting bagi kebangkitan bangsa melawan penindasan. “Meski dpr periode sekarang selesai tidak menutup kemungkinan diketok palu di periode selanjutnya. Kita ingin memastikan pada rezim yang dilantik nanti dan DPR yang melanjutkan kerja2 untuk membatalkan Ruu Pertanahan, Ruu minerba, termasuk meminta presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang KPK,” terangnya.

Damar menjelaskan, aksi mesti massif untuk menyuarakan terus tuntutan-tuntutan rakyat. Sebab, ada upaya untuk membelokan aspirasi. “Ada juga kepentingan-kepentingan lain seperti kelompok 212, Islam radikal yang ingin memperjuangkan khilafah punya kepentingan menunggangi beberapa aksi untuk mengkampanyekan khilafah dan berupaya melengserkan pemerintahan yg terpilih melalui pemilu lalu dan yang harus kita waspadai, ada upaya militer atau tentara mengambil panggung,” jelasnya.

Selama ini, KPBI berposisi bahwa tentara mesti profesional. Dengan kata lain, tentara tidak bisa menempati jabatan sipil atau berbisnis. “Karena sejatinya mandat reformasi adalah cabut Dwifungsi Abri, artinya tentara berfungsi sebagai pertahanan ketika mendapat ancaman dari pihak luar, apalagi tentara berpolitik atau berbisnis, kalau itu terjadi, tentara sebagai organisasi bersenjata bisa menindas rakyat,” kata Damar Panca. Ia menegaskan, tentara tidak boleh ke luar dari sektor pertahanan dan bergerak di sektor sipil seperti ekonomi dan politik.

Dalam konsolidasi tersebut, DEN KPBI mengaskan bahwa ini merupakan aksi nasional.  Artinya, semua anggota KPBI akan turun berunjukrasa di berbagai provinsi. Pengerahan massa ini merupakan hal penting untuk menghindari gerakan #ReformasiDikorupsi dibajak oleh berbagai kepentingan di luar kepentingan rakyat. Dalam aksi nasional itu, bendera yang akan diusung adalah bendera konfederasi. Ini untuk menegaskan kekuatan persatuan federasi-federasi yang bergabung dalam KPBI.

Menanggapi pertemuan tersebut, para peserta menyanggupi untuk melakukan konsolidasi-konsolidasi lanjutan. Dengan begitu, pesan dan persiapan diharapkan akan semakin rapi hingga ke tingkat akar rumput.

 

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close