Dinamika Buruh

Pengunaan Senjata Api dalam Demonstrasi Buruh Tidak Bisa Dibenarkan

KPBI Mengecam Intimidasi Terhadap Buruh PT. Prima Makmur Rotokemindo

Buruh-buruh PT Prima Makmur Rotokemindo, Kabupaten Tangerang, mengalami intimidasi dalam menjalankan protes damai terkait tuntutan hak-hak normatif. Peristiwa intimidasi yang dialami buruh-buruh PT. Prima Makmur Rotokemindo terjadi pada 8 Oktober 2020 silam, persis di depan gerbang pabrik. Penyelesaian sengketa perburuhan yang seharusnya bisa dilakukan secara bermartabat, pada kenyataannya ditandai dengan diperagakannya cara-cara yang kurang elok, seperti upaya penghadangan dan pengerahan massa untuk menimbulkan ketakutan. Tindakan intimidasi sendiri bermula dari protes terhadap tindakan sepihak perusahaan yang melarang bekerja kepada buruh-buruh yang melakukan mogok kerja di bulan September. Adapun mogok kerja berlangsung pada 21 – 24 September 2020 oleh buruh-buruh PT. Prima Makmur Rotokemindo yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Merdeka (FSBM). 

Mogok kerja ini terjadi akibat kebuntuan perundingan dan sikap perusahaan yang mengingkari kesepakatan awal yang telah disetujui dalam perundingan-perundingan sebelumnya. Perundingan-perundingan ini mencakup beberapa tuntutan yang meliputi pelaksanaan UMSK (Upah Minimum Sektoral), pengangkatan PKWT (karyawan kontrak) menjadi PKWTT (karyawan tetap), pengangkatan pekerja outsourcing menjadi PKWT/PKWTT, serta cuti tahunan. Pada mulanya pihak perusahaan telah menyepakati beberapa tuntutan, di antaranya: pengangkatan 10 orang pekerja PKWT menjadi PKWTT pada hari perundingan, pengangkatan 30 orang pekerja PKWTT menjadi PKWTT pasca hari Idul Fitri tahun 2020, dan sisa pekerja PKWT akan di angkat setelah proses pengangkatan 30 orang di awal selesai. Namun pada perjalannya pihak perusahaan bukan saja merevisi secara sepihak poin-poin kesepakatan, bahkan tidak menjalankannya sama sekali.

Prima Makmur Rotokemindo, sendiri merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 1995 dan berlokasi di Kabupaten Tangerang. Mulanya pabrik ini bermukim di Cengkareng. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi plastik dalam bentuk kemasan. Rekanan bisnis PT. Prima Makmur Rotokemindo diantaranya mencakup beberapa perusahaan besar seperti Nestle Indonesia, Mondles, dan Garuda Food. Jumlah buruh yang bekerja di PT. Prima Makmur Rotokemindo diperkirakan mencapai 1.200 orang. Mereka meliputi 250 orang pekerja tetap, PKWT 200an orang dan outsourcing berkisar 700an orang. Komposisi pekerja ini menimbulkan masalah, sebab tidak sedikit tenaga outsourcing dipekerjakan di bagian inti produksi, sesuatu yang bertentangan dengan regulasi hukum yang berlaku.

Perjuangan memenangkan beberapa tuntutan normatif sebagaimana tersebut di atas, telah dimulai sejak bulan Februari 2020. Perjuangan panjang tersebut membawa buruh-buruh yang tergabung dalam FSBM dalam aksi pemogokan, dan selanjutnya aksi duduk di depan pintu masuk pabrik. Aksi duduk di depan pabrik dimulai pada 1 Oktober 2020 sebagai respon atas larangan bekerja yang dikeluarkan secara sepihak oleh pihak perusahaan. Bukan semata pelarangan masuk kerja, pihak perusahaan juga melakukan pemotongan upah sepihak, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pekerja. Lebih jauh, perusahaan berupaya menyingkirkan buruh-buruh yang terlibat dalam aksi protes dengan mengupayakan PHK melalui tekanan untuk melakukan pengunduran diri. Sebuah upaya lain, untuk menghindari pesangon yang seharusnya menjadi kewajiban mutlak pihak pemberi kerja.

Aksi duduk di depan pabrik yang berlangsung beberapa hari, kemudian menimbulkan ketegangan baru yang berujung pada intimidasi dan upaya pembubaran paksa. Tindakan menekan buruh-buruh PT. Prima Makmur Rotokemindo yang melakukan protes damai, ditandai dengan penggunaan senjata api oleh pihak yang belum diketahui jelas identitas pelakunya. Peristiwa meletusnya senjata api terjadi pada pagi hari tanggal 8 Oktober 2020. Tindakan penggunaan senjata api ini dirasa cukup berlebihan, karena tidak ada ancaman serius yang dianggap sangat berbahaya. Protap kepolisian pun tidak membenarkan penggunaan senjata api dalam menghadapi protes damai oleh publik. Lebih-lebih bila pelaku yang meletuskan senjata api ternyata bukan aparat kepolisian yang berwenang . Disini  potensi pelanggaran pidana hukum terbuka untuk dipersoalkan. Cara-cara seperti ini pun jelas tidak relevan dengan kehidupan berdemokrasi yang tengah terus diupayakan kemajuannya di Indonesia. 

Kasus yang dialami oleh buruh-buruh PT Prima Makmur Rotokemindo ini juga menunjukkan lemahnya kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi propinsi Banten. Lembaga pemerintah yang seharusnya mampu menegakkan aturan terkait ketenagakerjaan ini, pada faktanya malah tidak mampu berfungsi secara maksimal. Tidak efektifnya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menempatkan masalah perselisihan perburuhan menjadi tidak memiliki kejelasan penyelesaian yang bisa menjadi acuan berbagai pihak. Sudah hampir delapan bulan kasus berjalan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tidak mampu mengambil peran signifikan dalam upaya mencarikan jalan penyelesaian. Tidak memadainya kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Banten, menambah satu lagi catatan buruk bagi kaum buruh terhadap lembaga pemerintah yang satu ini.

Menyikapi perkembangan kasus yang terjadi terhadap buruh-buruh di PT. Prima Makmur Rotokemindo, Kabupaten Tangerang, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Menuntut kepada pihak perusahaan untuk memenuhi tuntutan normatif buruh-buruh di PT. Prima Makmur Rotokemindo sebagaimana yang telah termaktub dan berkesesuaian dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.
  2. Mengecam kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten yang tidak efektif dalam menyelesaikan kasus yang dialami PT. Prima Makmur Rotokemindo.
  3. Mengecam penggunaan cara-cara yang intimidatif dalam penyelesaian masalah perburuhan, baik yang terjadi di PT. Prima Makmur Rotokemindo, maupun tempat lain.
  4. Menuntut pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut pelaku penggunaan senjata api dan mencari tahu identitas pelaku. Bila terdapat pelanggaran hukum atas tindakan tersebut harus diproses sesuai aturan yang berlaku.
  5. Menyatakan solidaritas kepada perjuangan buruh-buruh PT. Prima Makmur Rotokemindo yang tergabung dalam FSBM untuk memenangkan tuntutannya.
  6. Mengutuk segala upaya menyudutkan pengurus serikat buruh dalam perkembangan kasus di PT. Prima Makmur Rotokemindo dengan berbagai dalih tuntutan yang mengada-ngada.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat sebagai bentuk tanggung jawab KPBI atas perkembangan yang berlangsung di PT. Prima Makmur Rotokemindo.

Jakarta, 4 November 2020

 

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close