Dinamika Buruh

Pendidikan Partisipatif untuk Tingkatkan Kesadaran Politik Buruh FBTPI

Buruh.co, Jakarta – Apa akar dari berbagai masalah perburuhan? Mengapa ketika suatu masalah belum kelar, malah timbul masalah baru? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengemuka dalam sebuah pendidikan politik dua bulanan di Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI-KPBI).

Bertempat di sekretariat Dewan Pimpinan Pusat FBTPI di Lorong 20 Koja, Jakarta Utara, pendidikan diskusi politik rutin satu bulan dua kali untuk anggota nya dari masing-masing serikat buruh aneka ( SBAI,SBTPI,SBPN dan SBDP ) di Sekretariat DPP FBTPI. Kepesertaan pendidikan yang digelar pada hari Kamis, 22 Agustus 2019, ini khusus untuk para pimpinan komisariat dan unsur maju, dengan tujuan untuk menambah ilmu dan wawasan anggota sekaligus untuk menciptakan kader-kader sebagai re-generasi pengurus organisasi kedepannya.

Pendidikan ini menggunakan metode tanya-jawab. Dengan begitu, peserta pendidikan aktif berpikir dan tidak hanya menerima gagasan. “Sejauh mana yang dirasakan proses selama ini ? Apa akar masalah dari semua ini?” tanya pemantik diskusi, Ketua Umum KPBI Ilhamsyah.

Jawaban mengerucut pada akar permasalahannya ada di sistem pemerintahan dan kesadaran setelah para peserta pendidikan memberikan jawaban. Para peserta sepakat sistem ekonomi kapitalisme telah mencampuri kebijakan pemerintah. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang mengedepankan kegiatan ekonomi untuk mencari laba atau keuntungan pribadi, bukannya kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, berdasarkan badan usaha swasta, bukan kolektif. Alhasil, kebijakan-kebijakan itu merugikan kaum buruh, tani, rakyat miskin kota, dan nelayan.

Secara politik, rakyat dikondisikan hanya bisa pasrah dan menerima nasib yang sudah diberikan dalam kehidupannya. Ini karena berbagai aset dan alat produksi sudah dikuasai oleh para Kapitalis yang ada. Lembaga Oxfam menyebutkan harta total empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Sementara, 1 persen penduduk terkaya Indonesia menguasai 59 persen kekayaan yang ada di bumi nusantara.

Peserta pendidikan, Ari, mengatakan kesenjangan ekonomi itu mengakibatkan kesejangan pengaruh politik pada negara. Untuk itu, rakyat perlu bersatu melalui organisasi untuk memperkuat pengaruh politiknya. “Karena setiap kebijakan yang diambil dan diputuskan tak luput dari politik, pendidikan ini menambah pengetahuan dan kesadaran kita untuk lebih peduli terhadap organisasi dan hak-hak kita sebagai kaum buruh dan kesejahteraan sangat penting,” ungkapnya.”

Para peserta pendidikan bersepakat akan terlibat hadir dalam pendidikan lanjutan yang diagendakan dan berupaya untuk mengajak kawan-kawan unsur maju untuk mengikuti pendidikan diskusi politik yang diagendakan.

 

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close