Dinamika Buruh

Pemerintah Semakin Represif dan Brutal dalam Penanganan Aksi Massa Buruh

Siaran Pers Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK)

Pada tanggal 15 Agustus 2019 ribuan peserta aksi masa dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan unjuk rasa menolak revisi UU Ketenagakerjaan. Rancangan revisi UU Ketenagakerjaan saat ini sedang sangat merugikan buruh, karena mengatur hubungan kerja yang lebih fleksibel bahkan mengarah pada perbudakan modern.

Sebelum mencapai titik aksi, beberapa massa buruh dihadang oleh aparat kepolisian dan TNI. Penghadangan terjadi di Kabupaten Bekasi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kata Jakarta Utara. Tidak hanya diadang Sejumlah peserta aksi malah mendapatkan represi dari aparat mulai dari intimidasi, pemukulan, hingga penangkapan. Pemberian bantuan hukum bagi anggota massa yang ditangkap dihambat dan dihalangi oleh aparat kepolisian.

Ratusan peserta aksi juga dipaksa aparat untuk melepaskan atrtibu serikat pekerja dan menyitanya, Selain itu, peserta aksi yang sedang ingin menjalani ibadah salat Jumat juga dihalangi oleh aparat. Bahkan mereka juga kembali mendapatkan kekerasan dan penangkapan ketika di masjid.

Penanganan aksi massa secara berlebihan yang dilakukan oleh aparat Polri dan TNI pada aksi-aksi buruh tidak hanya terjadi pada 16 Agustus kemarin. Sebelumnya, Aksi Penolakan PP 78 di Jakarta pada tahun 2018 ditangani secara represif oleh aparat kepolisian dan TNI. Bahkan terjadi kriminalisasi terhadap buruh, mahasiswa dan pengacara publik LBH Jakarta, juga pada saat peringatan Mayday 2019 di Bandung, aparat kepolisian juga melakukan tindakan yang cenderung brutal dan mencederai HAM terhadap kelompok massa aksi berkaus hitam yang dituduh sebagai penyusup dan provokator dalam aksi buruh.

Kami menilai rangkaian represi yang dilakukan oleh aparatur keamanan dan pertahanan dalam aksi aksi massa buruh untuk memperjuangkan kesejahteraannya merupakan pengejawantahan sikap pemerintah yang sangat mendukung investasi namun mengabaikan hak-hak buruh. Hal ini juga sejalan dengan pidato visi Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi di Sentul pada 14 Juni 2019. Presiden Jokowi secara tegas dan jelas akan memberikan kemudahan perizinan bagi Investor dan akan mengejar dan menghajar pihak-pihak yang menghambat investasi.

Atas beberapa hal tersebut maka kami menuntut:

1. Tolak Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan yang pro terhadap pengusaha dan menyengsarakan kehidupan buruh.

2. Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi dalam aksi buruh 16 Agustus 2019

3. Kompolnas untuk menindak anggota kepolisian yang melakukan penangkapan massa aksi dan yang menghambat Penasehat Hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada massa aksi yang ditangkap.

Tentang GEBRAK

Aliansi ini merupakan gabungan berbagai elemen gerakan buruh dan gerakan rakyat lainnya yang fokus pada isu-isu kerakyatan. Anggota GEBRAK di antaranya adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Jaringan Komunikasi SP Perbankan, Sekolah Mahasiswa Progresif, Pergerakan Pelaut Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI), Perempuan Mahardhika, LMND-DN, Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEEER), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close