Analisa

Menyoal Kembali PP 78 dan Implikasinya

 

Berdasar Peraturan Pemerintah nomor 78/2015 (PP 78), pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara nasional menjadi angka penentu penetapan upah di seluruh propinsi, kota dan kabupaten. Dengan PP 78 ini penetapan UMP dan UMK persentasenya sama dan berlaku secara nasional.

Tetapi penetapan kenaikan UMP/UMK melalui PP 78 ini tidak didasari dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Nasional. PP 78 di terapkan dalam kondisi ketimpangan upah yang cukup tinggi antar wilayah di Indonesia. Tahun 2016 saat pertama kali PP 78 di terapkan saat itu upah tertinggi adalah Karawang dan kabupaten Bekasi dengan UMK 3,3–3,4 juta perbulan. Sedangkan upah terendah adalah wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah dengan kisaran upah 1,2 – 1,6 juta perbulan.

Dengan kesenjangan nilai upah minimum di setiap kota dan propinsi menimbulkan beberapa soal. Pertama, kalau penetapan UMP tetap menggunakan PP 78, maka kita sudah bisa menghitung bahwa kesenjangan upah antar wilayah di Indoneisa akan terus semakin tinggi. Kota yang UMP-nya dibawah standar KHL akan semakin membenamkan kaum buruhnya dalam jurang kemiskinan.

Kedua, dalam logika pemerintah yang terus menjadikan investasi sebagai barometer pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah kota dan kabupaten akan menjadikan standar UMP/UMK sebagai daya tarik untuk mendatangkan investasi. Selanjutnya ini akan menimbulkan banyak relokasi pabrik-pabrik dari wilayah yang UMP/UMK-nya tinggi ke Wlwilayah yang UMK-nya kecil. Ini adalah bentuk konkrit dan nyata dalam level nasional praktek dari politik upah murah.

Ketiga, gerakan buruh akan selalu terpecah. Gerakan buruh akhirnya masuk dalam perangkap pecah-belah dari sistem kapitalis yang menggunakan instrumen negara dengan menggunakan penetapan upah dalam mengontrol, mengendalikan yang pada akhirnya melemahkan hingga menjadi taat dan patuh di bawah ancaman.

Seperti yang kita lihat setiap akhir tahun kaum buruh bergerak perkota atau kabupaten masing masing belaka. Berjuang sendiri-sendiri dan terbukti tidak ada hasilnya. Apa lagi daerah yang gerakan buruhnya masih sangat lemah, seakan diam tidak berkutik.

Berbeda dengan PP 78 yang dipakai menetapkan kenaikan upah secara nasional, sepatutnya negara juga harus bisa membuat penetapan standar kebutuhan hidup layak secara nasional dalam bentuk upah layak nasional. Perjuangan kesejahteraan kaum buruh dalam hal penetapan upah adalah satu hal yang bisa menjadi pengikat antar sesama kaum buruh atau orang upahan di seluruh Indonesia. Keberadaan Upah Layak Nasional (ULN) seharusnya sejalan dengan kepentingan adanya standarisasi kesejahteraan seluruh kaum buruh/pekerja di Indonesia.

Fakta di atas seharusnya bisa membuat gerakan buruh sadar bahwa daerah yang upahnya tinggi akan sangat sulit menuntut kenaikan upah di atas PP 78 dapat dipenuhi oleh pengusaha dan pemerintah daerah. Ancaman relokasi, PHK massal dan regulasi PP 78 itu sendiri akan menjadi tameng bagi pengusaha dan pemerintah.

Lalu apakan gerakan buruh akan menyerah dengan situasi ini? Tentu tidak. Gerakan buruh yang progresif harus terus menganalisa situasi dan perkembangan sebagai landasan untuk terus memajukan gerakan.
Kalau kita menyepakati bahwa perjuangan upah adalah perjuangan bersama dan kepentingan nasional kaum buruh Indonsia, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan bersama.

Pertama, menjadikan tuntutan adanya standarisasi kebutuhan hidup layak nasional sebagai standarisasi upah terendah yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kita mendukung adanya penetapan upah secara nasional tapi tidak menggunakan rumus dalam PP 78. Kedua, mendukung gerakan buruh di wilayah-wilayah industri seperti di Jawa Tengah yang upahnya sangat jauh dari kebutuhan hidup layak.

Cara yang sepertinya perlu kita praktekkan adalah dengan melakukan Aksi Nasional yang mobilisasi massanya semisal dikonsentrasikan di Semarang atau kota lainnya yang upahnya relatif rendah. Semua serikat buruh memobilisasi semaksimal mungkin anggotanya dari berbagai wilayah untuk aksi mendukung perjuangan kaum buruh di wilayah seperti Jawa Tengah.

Kalau aksi-aksi mobilisasi nasional yang di konsentrasikan di wilayah wilayah tertentu ini bisa di selenggarakan akan menjadi momen kebangkitan gerakan buruh Indonesia. Gerakan ini akan dapat membuat rubuh tembok pemisah antar serikat atau antar kaum buruh selama ini. Gerakan massal ini akan semakin mendekatkan kaum buruh pada kesadaran kelasnya.

***

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close