Analisa

Membangun Narasi Sikap Politik Kelas Buruh Dalam Menghadapi Pemilu 2019

 

 

Sekilas Mengenai Situasi Global

Pasca terjadinya krisis ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 2008 akibat bangkrutnya perusahaan Lehman Brothers, situasi ekonomi global dunia belumlah pulih sama sekali. Krisis yang terus menjalar ke hampir seluruh dunia, terutama negara-negara Eropa merupakan babak baru bagi krisis kapitalisme di dunia. Krisis yang membuat seluruh negara berpikir keras agar dapat menyelamatkan dirinya dari badai yang menerjang.

Namun, malang tak dapat ditolak. Jutaan orang menjadi pengangguran di Amerika Serikat, Italia, Spanyol, Inggris, Yunani, Portugal dan negara lainnya. Di Asia, yang merupakan target pasar bagi komoditi dunia pun juga mengalami pelambatan ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang terkena imbas akibat krisis global tersebut.

Agar kapitalisme dapat terselamatkan, dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan keadilan. Mulai dari pengurangan subsidi sosial, kemudahan-kemudahan bagi investor, pengampunan pajak bagi para konglomerat lewat Tax Amnesty, perampasan tanah untuk pembangunan infrastruktur, naiknya harga-harga kebutuhan pokok, dan juga berbagai kebijakan yang merugikan buruh, seperti upah yang terus ditekan sedemikian murahnya.

Perkembangan ekonomi dunia hari ini mulai mengerucut pada persaingan imperialisme barat yang dikomandoi Amerika Serikat dengan imperialisme yang baru muncul, yakni Cina, yang mulai menguasai hampir sebagian ekonomi negara-negara di dunia. Perebutan wilayah pasar dan kontrol ekonomi atas negara-negara oleh kedua kekuatan tersebut terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Perang tarif impor, peningkatan bea cukai terhadap komoditi, dan juga saling embargo, menjadi senjata yang semakin membuat kondisi ekonomi global menjadi semakin tidak menentu.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina ini juga berpengaruh terhadap situasi politik di setiap negara yang menjadi wilayah pertarungannya. Masing-masing kekuatan memiliki kepanjangan tangan mereka yang diwakili oleh elit-elit politik yang sedang bertarung juga. Akibat krisis yang berkepanjangan dan juga persaingan para imperialis, muncul situasi politik yang semakin mengkhawatirkan dengan menguatnya isu SARA sebagai isu pengalihan agar perhatian rakyat di dunia tidak tertuju pada kegagalan sistem kapitalisme yang merupakan sumber malapetaka dunia yang sebenarnya.

Menguatnya sentimen ras, agama, dan menjadikan imigran sebagai sumber masalah yang menyebabkan pengangguran dan krisis di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia, membuat jurang yang dalam di antara rakyat yang bisa berakibat pada konflik horizontal. Hanya rakyat yang sadar yang tidak ingin menjadi korban adu domba.

Situasi Politik menjelang Pemilu 2019

Di Indonesia, situasi menjelang Pemilu 2019 semakin mengkhawatirkan. Politik adu domba, memainkan isu SARA, hoax dan fitnah bertebaran di jejaring dunia maya. Saling adu pamer kekuatan, rakyat saling mencaci maki, sementara elit politiknya tersenyum lebar di meja makan. Munculnya dua kekuatan politik utama yang mengatasnamakan rakyat tentu patut kita analisa bersama. Apakah ada dari dua kekuatan tersebut yang benar-benar berpihak kepada rakyat? Dari sejarah dan track recordyang bisa kita telusuri, sudah sangat jelas jikalau kedua kekuatan tersebut merupakan representasi dari kekuatan modal yang ada, yang tentunya tidak pernah sedikitpun memikirkan nasib rakyat indonesia.

Baik dari pihak rezim yang berkuasa saat ini yang kembali mencalonkan diri maupun dari pihak oposisi abal-abal, tidak pernah sekalipun mereka memberikan dukungan, pembelaan, apalagi menjadi pihak yang berjuang bersama rakyat ketika terjadi PHK massal, upah buruh yang semakin ditekan murah, penggusuran tanah atas nama pembangunan infrasruktur, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, dll. Atau muncul pertanyaan lagi, adakah dari kedua kandidat tersebut yang mampu dititipkan, diperjuangkan program yang demokratik? Atau siapa dari kedua kandidat tersebut yang mempunyai potensi membesarkan gerakan rakyat dengan memberikan keleluasaan bagi rakyat untuk berserikat, berjuang, bahkan terlibat dalam pertarungan politik? Tidak ada.

Namun apalah daya, elit politik yang menguasai setiap media, institusi-institusi, lembaga pendidikan, aparatus negara, berjejaring dengan menebar uang hingga ke pelosok desa, mampu membuat rakyat yang masih terbelakang kesadarannya dimanipulasi cara berpikirnya sehingga rela menjadi korban adu domba sesama rakyat sehingga kita mengenal idiom yang populer saat ini yakni Kecebong dan Kampret.

Kondisi saat ini bukanlah untuk memilih yang terbaik dari yang terburuk, atau memilih lawan mana yang mudah dihadapi seperti argumentasi yang dilontarkan banyak kalangan progresif saat pemilu 2014. Jika yang dihadapi adalah Singa dan Harimau, maka seharusnya kita mempersiapkan diri lebih keras untuk menghadapi kekuatan yang sama dzalimnya terhadap rakyat.

Situasi Gerakan Rakyat di Indonesia

Sementara itu, para elit politik yang bertikai sudah berhasil menyusun konsolidasi kekuatannya, Gerakan Rakyat di Indonesia masih terserak-serak menjadi kekuatan-kekuatan kecil yang belum mampu berhimpun menggabungkan kekuatan dan mentransformasikan dirinya menjadi kekuatan poitik rakyat yang siap bertarung menghadapi kekuatan politik borjuasi. Cita-cita membangun satu Partai Massa Gerakan Rakyat hingga saat ini belum mencapai hasil yang diinginkan secepat yang dibayangkan.

Mengapa membangun alat politik alternatif begitu sulit dan lama sekali? Harus disadari bersama, paska tragedi 1965 dimana rezim Orde Baru menghancurkan gerakan rakyat dan tidak tersisa sama sekali, baru di era reformasi lah gerakan rakyat mulai tumbuh kembali dari titik nol dan mulai membangun kekuatannya dengan imajinasi yang terputus selama puluhan tahun. Bisa dibayangkan bagaimana kecilnya gerakan rakyat yang baru tumbuh dihadapkan pada kekuatan borjuasi yang sesungguhnya pada era reformasi tidak pernah tumbang.

Pemilu 2019, Harus Bagaimana?

Dengan adanya hanya dua kekuatan politik borjuasi yang bertarung sementara belum muncul kekuatan politik rakyat, seharusnya memudahkan kita dalam menentukan pilihan sikap politik. Dimana dua kekuatan politik tersebut sama-sama menjadi kaki tangan imperialisme, sama-sama tidak berpihak kepada rakyat, sama-sama mengandung unsur-unsur pelanggar HAM, sama-sama berdiri di atas kekuatan bersenjata yang siap kapan pun mengarahkan moncong senjatanya kepada rakyat, maka pilihan rasional dan relevan yang harus kita pilih ialah tidak menjadi bagian dari salah satu kekuatan borjuasi yang bertarung alias dengan kata lain ialah menjadi Golput.

Golput atau Golongan Putih yang semasa era Orde Baru adalah suatu tindakan politik yang heroik dan progresif, di era demokrasi liberal saat ini justru diidentikkan dengan sikap politk apatis, apolitis, pesimis, dll. Gerakan rakyat haruslah mengembalikan makna Golput yang sesungguhnya. Jika selama ini Golput menjadi pilihan politik individu, maka gerakan rakyat harus berani mendeklarasikan sikap Golput menjadi tindakan politik bersama yang disebarkan secara luas dan masif. Golput menjadi pilihan politik alternatif disamping pilihan dua kekuatan borjuasi yang ada dan menjadi arus massa pada Pemilu 2019 kali ini. Selanjutnya, narasi Golput haruslah disambung dan menjadi awalan bagi narasi pembangunan kekuatan politik alternatif.

Lalu, apa makna alat politik alternatif bagi kita? Tentu alat politik ini bukanlah sekedar alat politik yang baru dari partai yang sudah ada, melainkan adalah alternatif atau antitesa, atau berkebalikan dari alat politik yang ada saat ini, yang dikuasai oleh politisi busuk serta pemodal. Kalau partai borjuasi saat ini elitis, korup, tidak demokratis, berisi manusia-manusia pelanggar HAM, serta menutup ruang gerakan rakyat, maka alat politik kita adalah sebaliknya. Partai yang kita bangun haruslah demokratis, partisipatif, mandiri, tidak bersandar pada kekuatan elit borjuasi, menjunjung tinggi penegakan HAM dan kesetaraan, serta selalu berdiri di depan bersama rakyat dalam setiap perjuangan rakyat di mana pun.

Membangun budaya demokratis dan partisipasi tentu merupakan pekerjaan yang paling banyak menyita waktu. Proses ini harus memastikan bahwa setiap unsur dari tingkat dan teritori yang terkecil (misal: pabrik, kampus, kampung/desa) juga terlibat dalam proses pembangunan alat politik. Diskusi, rapat, aksi-aksi, bahkan sekedar arisan sesama anggota haruslah menempatkan mereka sebagai subjek pembangun, bukan sekedar objek penerima informasi atau sosialisasi semata hasil konsolidasi rapat-rapat para pimpinan. Mengorganisir massa, menyatukan perspektif massa, menyamakan langgam gerak massa adalah kewajiban dan proses yang tidak boleh dilewati.

Partisipasi adalah kunci, bukan sekedar slogan pemanis buatan. Kesabaran revolusioner adalah modal utama. Itulah yang membedakan antara membangun alat politik alternatif dengan sekedar taktik politik dukung mendukung yang tidak memedulikan aspirasi tingkat bawah dan juga sejarah pengkhianatan rakyat yang dilakukan berkali-kali oleh elit politik. Dan unsur-unsur potensial yang akan membangun alat politik alternatif sebagai awalan ialah irisan dari unsur-unsur organisasi rakyat yang menyatakan dirinya GOLPUT dan bertekad membangun bersama Partai Massa Gerakan Rakyat.

Penulis: Jason Rangga

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close