17 November tiap tahunya adalah peringatan hari pelajar sedunia. Peringatan tersebut tidak serta merta muncul dari kehampaan, alias memiliki sejarah perjuangan melawan kekuasaan tirani. Dalam sejarahnya, perlawanan rakyat Cekolaswia terhadap kekuatan otoritarianisme Nazi Jerman pada perang dunia kedua. Kemudian disusul dengan revolusi melawan kekuasaan komunis Uni-soviet pada tahun 1989. Sayangnya di hari bersejarah ini, setidaknya bagi perjuangan rakyat dimanapun, kementrian libur. Memang Kementrian, kami sadari, tidak memiliki kepekaan terhadap momentum bersejarah yang berhubungan dengan berbagai perjuangan rakyat.
Terlepas dari itu semua, Komite Aksi Nasional Pemuda Mahasiswa Indonesia berniat menggunakan momentum bersejarah ini untuk menyerukan permasalahan pendidikan.
Secara luas, masalah rakyat indonesia ialah ketimpangan ekonomi dan sosial. Hal ini diperparah dengan keberadaan berbagai keputusan dalam undang-undang yang justru mendorong ketimpangan makin tajam. Salah satunya adalah keberadaan rancangan undang-undang ketenaga kerjaan yang memberi fleksibilitas ruang bagi pemodal. Bagi pekerja, dampaknya ketidakpastian dalam akses ekonomi. Kebijakan yang demikian seakan datang bergerombol untuk menyiksa rakyat. RUU Ketenagakerjaan datang bersama paket kebijakan yang dipaksakan. Sementara ruang suara atau politik rakyat yang legal seperti ruang-ruang parlemen dikuasai oleh kekuasaan yang sama-sama menindas rakyat. Bagaimana tidak, demonstrasi damai penolakan memakan korban jiwa yang sampai saat ini belum selesai.
Menghadapi masalah yang justru dipelihara kekuasaan, pendidikan dapat digunakan sebagai alat perlawanan yang nyata. Maka kami sadari dorongan aksi massa diperlukan untuk mewujudkan ‘’Pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan berbasis kerakyatan,’’. Alasan sederhannya, tanpa ada dorongan politik kuat, kementrian akan tetap menjalan berbagai kebijakan sebagai perpanjang tanganan kekuasaan yang menindas.
Sebagai bentuk konkrit dari berbagai klaim diatas adalah monopoli legalitas pendidikan dengan dalih otonomi kampus. Dampaknya, suara alternatif dari berbagai elemen dibungkam karena menganggu pelaksanaan kampus. Konkritnya maraknya pembungkaman ruang demokrasi dalam kampus. Kasus yang paling baru adalah pemecetan anggota organisasi internal kampus Lembaga Pers Mahasiswa Suara USU yang kalah di PTUN melawan rektornya sendiri. Begitupun kasus pelecehan seksual yang dialami oleh salah seorang mahasiswa UGM. Saat dihadapi tuntutan-tuntutan tersebut kementrian berdalih otonomi kampus. Sementara kampus bisa membungkam mahasiswa kritis dengan alasan nama baik kampus.
Masalah lainnya dari otonomi kampus sehubung dengan keadaan ekonomi mahasiswa. Dalam skala lebih besar, berhubungan dengan relasi rakyat indonesia dengan keadaan ekonomi politik. Mahasiswa tanpa boleh banyak tanya diharusnya membayar sekian jumlah uang untuk bisa akses kampus. Kemudian, ketika kampus secara sepihak memutuskan untuk lakukan pengembangan, mahasiswa dipaksa menikmati kenaikan iuran kuliah. Sementara berbagai bentuk kritisme dihadapi dengan intimidasi kampus berujung pengeluaran. Drop Out, kebijakan kampus membuang mahasiswa karena kritis. Alasan lainnya, karena tidak mampu membayar uang kuliah. Jika kementrian menjawab persoalan dengan otonomi kampus, bisa dipastikan bahwa negara lepas tangan dalam mengurus kekacauan pendidikan.
Persoalan yang disebutkan diatas hanya merupakan gunung es dari berbagai masalah pendidikan. Oleh karena itu, Komite Aksi Nasional Pemuda Mahasiswa Indonesia menuntut dan mendesak Kementrian untuk :
- Cabut UUPT no 12 Tahun 2012
- Tolak komersialisasi pendidikan
- Transpransi birokrasi dan keuangan kampus
- Wujudkan ruang demokrasi dalam kampus
- Mendorong pembebasan aktivis pro-demokrasi yang masih ditahan oleh aparat.
Hidup Pelajar!
Hidup Rakyat Indonesia!
Komite Aksi Nasional Pemuda Mahasiswa Indonesia
