Lawan Konsolidasi Oligarki melalui Politik Dinasti! Dukung Gerakan Rakyat untuk Merebut Demokrasi demi Kemenangan Kelas Pekerja!

Demokrasi Indonesia kembali terancam. Rangkaian manipulasi politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kalangan elite pendukungnya mencapai puncaknya ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupaya menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilihan kepala daerah (pilkada). Putusan MK ini memberi ruang bagi partai-partai kecil di kompetisi pilkada dan menegaskan batas umur calon kepala daerah. Sebaliknya, langkah DPR akan semakin mengebiri ruang demokrasi dan melanggengkan jalan bagi Jokowi untuk memuluskan pencalonan anaknya dalam Pilkada Jawa Tengah dan mengukuhkan dinasti politiknya.


Intrik politik ini merupakan strategi terakhir dari Jokowi dan segenap elite politik dan oligarkis pendukungnya untuk menggunakan instrumen hukum dan pranata demokrasi demi kepentingan mereka sendiri. Kerusakan yang diakibatkan oleh politik oligarkis ini sangat jelas terlihat dalam beberapa tahun terakhir: kelas pekerja dan rakyat Indonesia semakin tereksploitasi di dalam sistem ekonomi yang makin kapitalistik, ruang demokrasi yang makin sempit, dan iklim politik yang semakin represif. 


Gelombang aksi jalanan dan perlawanan yang terjadi di Jakarta dan banyak tempat lain di Indonesia dalam beberapa hari terakhir merupakan bukti bahwa rakyat sudah muak dengan manuver politik bajingan dari Jokowi, kroni-kroninya, dan juga para elite pendukungnya. Kelompok-kelompok buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, nelayan, perempuan, masyarakat sipil, hingga tokoh-tokoh publik, komika, artis, dan kalangan profesional semuanya turun dalam aksi-aksi jalanan demi melawan politik dinasti Jokowi dan kelicikan elite dan menyelamatkan demokrasi Indonesia. Media sosial juga dipenuhi oleh berita tentang ketidakpekaan keluarga Jokowi yang memamerkan kekayaan secara vulgar di tengah-tengah kesengsaraan rakyat. Semua ini adalah bukti bahwa kesadaran politik kelas pekerja dan rakyat Indonesia bangkit kembali.


Solidaritas kolektif ini segera saja disambut dengan perlakuan represif nan keji dari aparat kepolisian, sebuah lembaga yang sudah terkenal korup. Ratusan kawan-kawan massa aksi mengalami kekerasan fisik dan penangkapan yang melangggar kaidah hukum. Alih-alih mengayomi masyarakat, aparat kepolisian justru dengan sangat jelas mengayomi kepentingan kapital dan menjadi kaki tangan para elite.


Tetapi, gelombang perlawanan terus berjalan di tengah situasi politik yang kelam ini. Secara konsisten, Partai Buruh juga terus hadir di tengah-tengah massa rakyat. Berbeda dengan partai-partai borjuis yang menikmati empuknya kursi kekuasaan elite di DPR, Partai Buruh mendorong politik anti-oligarki demi kesejahteraan kelas pekerja dan kekuasaan rakyat. Mobilisasi massa serikat-serikat yang berafiliasi dengan Partai Buruh, penyediaan panggung dan logistik bagi aksi-aksi demonstrasi di depan gedung DPR, dan imbauan untuk menjalin solidaritas dengan berbagai elemen gerakan rakyat dan masyarakat sipil merupakan contoh riil dari politik kelas pekerja yang coba diperjuangkan oleh Partai Buruh.


Bagi kami, Komite Politik Nasional-Partai Buruh, aksi-aksi besar ini merupakan kelanjutan historis dari aksi-aksi pro-demokrasi sebelumnya, terutama aksi #ReformasiDikorupsi di tahun 2019 lalu. Tugas sejarah bagi kita semua adalah untuk memajukan politik kelas pekerja dengan merebut ruang-ruang demokrasi di luar dan di dalam negara. Cukup sudah pembajakan demokrasi oleh Dinasti Jokowi! Cukup sudah pembajakan demokrasi oleh elite-elite partai dan oligarkis! Cukup sudah kemenangan-kemenangan yang bersifat sementara! Tugas kita selanjutnya adalah untuk mendorong gelombang aksi perlawanan dan kemarahan politik ini menuju politik kelas pekerja yang bertujuan untuk merebut negara dan sektor-sektor ekonomi strategis demi kesejahteraan dan kemenangan kelas pekerja dan rakyat Indonesia. Untuk itu, ruang demokrasi dan kontestasi elektoral harus direbut dari tangan-tangan para begundal politik yang bersarang di rezim hari ini.


Kami, Komite Politik Nasional-Partai Buruh, mengajak kelas pekerja, berbagai elemen rakyat Indonesia, dan kalangan masyarakat sipil dan gerakan sosial untuk menyatukan kekuatan demi pemajuan dan kemenangan politik kelas di Indonesia.


Dengan pertimbangan ini, kami dari Komite Politik Nasional Partai Buruh menyatakan:


Pertama, sahkan aturan Pilkada berdasarkan Keputusan MK tahun 2024. DPR serta KPU harus segera mensahkan aturan pilkada berdasarkan Keputusan MK. Aturan pilkada berdasar Keputusan MK, walau belum ideal, membuka ruang kesempatan tersendiri bagi kelas pekerja untuk berpartisipasi dalam ruang politik local tanpa harus tergantung pada keinginan partai-partai besar parlemen di daerah yang sering kali tidak peduli dengan kepetingan rakyat itu sendiri.

Kedua, dorong dan bangun kepemimpinan politik kelas pekerja. Menyerukan kepada seluruh kekuatan terorganisir kelas pekerja untuk ikut terlibat aktif dalam mendorong pengesahan aturan pilkada berdasar Keputusan MK ini. Segerakan mogok nasional untuk mendesak pengesahan pilkada berdasar putusan MK! Bangun dewan pabrik untuk membahas isu politik daerah!

Ketiga, cabut paket UU Politik (UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU MD3). Ketiga UU tersebut secara nyata telah membatasi partisipasi politik kelas pekerja dalam mempengaruhi kebijakan negara melalui mekanisme yang ada. Karena tiga UU tersebut, banyak elemen gerakan rakyat harus menggantungkan kepentingannya ke pihak partai politik oligarki yang seringkali mengkhianati aspirasi Gerakan rakyat itu sendiri.

Keempat, hapus Parliamentary dan Electoral Threshold. Dua aturan ini telah terbukti membatasi Upaya kelas pekerja untuk dapat memasukan wakilnya dalam parlemen serta menghilangkan kemungkinan mereka untuk mengusung calon presidennya sendiri.

Kelima, reformasi total Aparat Militer dan Kepolisian. Bentuk demokrasi yang represif yang kita hadapi sekarang adalah buah dari belum selesainya agenda reformasi militer dan kepolisian yang pernah dimulai pada awal reformasi. Tuntaskan reformasi Militer dan Kepolisian! Jauhkan mereka dari ruang sipil-politik! Kendalikan mereka dibawah kendali demokratis rakyat!

Ditulis oleh Tim Media dan Propaganda – Komite Politik Nasional, Partai Buruh.