Perjuangan Kita

Lagi-Lagi, Prabowo atau Jokowi

Alasan Usang Pendukung Jokowi Kepala Batu

Bagi pendukung Jokowi paling kepala batu, dan orang-orang yang berada di bawah pengaruh nujumnya, rejim fasis atau kediktatoran militer bisa lahir hanya karena ada sekumpulan maniak yang menghendakinya. Metode kediktatoran militer bagi mereka sudah seumpama kopi sachet yang tersedia di rak dapur, sehingga dapat disajikan kapan saja.

Seperti itulah karikatur kediktatoran militer versi mereka, untuk mau mengatakan asal Prabowo menang, dua bulan atau dua tahun kemudian kita akan melihat tentara mengibarkan Dwi Fungsi ABRI 4.0 dan millennials diwajibkan mendownload aplikasi P4 dan azas tunggal bila ingin dianggap “bersih lingkungan”.

Ketakutan emosional (baca: trauma) terhadap 32 tahun kekuasaan Orba telah dan terus mendikte posisi politik mereka dan sebagian kita. Tidak ada analisa mendalam, nihil argumen kokoh, tidak ada pelajaran sejarah dari berbagai belahan dunia perihal bagaimana syarat dan pra syarat fasisme dan kediktatoran militer bisa berdiri.

Satu-satunya rumus yang dipakai yaitu: Prabowo terlibat kejahatan HAM masa silam dan keluarga Cendana berdiri di sekitarnya. Dan di ujung mantera tersebut kita akan disuguhi ramalan politik: jika Prabowo menang, demokrasi akan bubar. Dalam kasus ini Anda tidak akan melihat banyak perbedaan kualitas ramalan dan dasar yang menghasilkannya, antara penjudi togel dan politikus lulusan London.

Prabowo adalah mantan militer dan punya catatan kekerasan, tentu saja. Agak membingungkan bilamana Anda menemukan sosok militer tanpa catatan kekerasan, sementara militer itu sendiri per definisi adalah alat kekerasaan negara. Kita menemukan dirinya maju tiga kali dalam ajang pilpres. Dua kalah, dan pada kesempatan kali ini survey pun belum mengunggulkannya.

Sosok seperti inilah yang dibilang akan mengembalikan kediktatoran militer semudah mengganti baju batik dengan setelan tuxedo, sementara dalam satu dekade petualangan politiknya tak sekalipun dia memenangkan kursi untuk dirinya sendiri. Setelah dua puluh tahun jatuhnya kediktatoran Orba, bagi pendukung kepala batu Jokowi, menggusur demokrasi itu jauh lebih gampang daripada memenangkan kursi kepresidenan, asal Prabowo mau saja, tanpa perlu syarat-syarat yang kompleks.

Kondisi mental dimana Anda mengalami serangan panik yang dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu, telah melahirkan jargon “apapun yang berbau militer adalah upaya kekerasan dan pemberangusan seperti yang dilakukan Orba”. Resep penyembuhannya lantas berbunyi: apapun yang bukan militer pasti lebih mending (baca: lesser evil) daripada militer. Lemparlah kandidat dari bekas militer menghadapi sipil, maka persengketaan sejenis ini akan berulang tiap lima tahun sekali.

Anda tidak perlu menjadi pengamat politik internasional untuk sekedar menulis daftar nama presiden yang mengirim tentara ke Irak, Afghanistan, Libya, Suriah dan berbagai daerah konflik lain. Anda juga akan menemukan daftar panjang politisi yang mendukung secara aktif kudeta-kudeta militer di berbagai belahan dunia. Perang dan kudeta-kudeta militer yang melahirkan tumpukan korban pembantaian yang mengerikan.

Di dalam daftar tadi, hanya dengan satu helaan nafas, Anda akan menemukan begitu banyaknya nama-nama sipil yang berlumuran darah. Gestur politisi sipil ini mungkin menawan dan tidak suka menggebrak podium. Persis pada pemerintahan sipil Megawati  jugalah, 30 ribu tentara dikirim ke Aceh dan Daerah Operasi Militer diberlakukan kembali. Selama 2003-2004, media DW menyebutkan 2 ribu orang tewas. Menurut berbagai LSM, korban mayoritas adalah warga sipil. Sebagai gambaran, di desa Jambo Keupok, Aceh Selatan, tiga truk TNI menginterogasi penduduk desa ihwal persembunyian GAM. Hasilnya 16 penduduk tewas. Sebagian ditembak, ada yang disiksa atau bahkan dibakar hidup-hidup, tulis Komisi untuk Orang Hilang. 

Operasi di bawah pemerintahan PDI-P itu merupakan operasi militer terbesar kedua dalam sejarah Indonesia setelah Operasi Seroja. Tidak pernah ada operasi militer sebesar itu di zaman Soeharto selain operasi melawan tentara Timor Leste dan di zaman pasca Soeharto tumbang meski Indonesia di bawah kepemimpinan bekas jenderal selama 10 tahun. Dimasa yang sama juga akan ditemukan nama Theys Eluay, Munir Said Thalib atau kasus “Wamena Berdarah”. Dan hanya dibutuhkan seorang sipil, -yang tak terlibat pelanggaran HAM semasa Orba-, untuk bisa melakukan semua itu.

Pada akhirnya, yang kita lihat sekarang adalah dua pasangan yang
tengah berselisih pendapat. Perselisihan mengenai siapa yang lebih mumpuni menjadi presiden demi menjaga kepentingan keluarga-keluarga bisnis. Perselisihan bagaimana menjinakkan buruh dan petani agar tidak menganggu investasi. Apakah dengan wajah lugu atau dengan intonasi suara yang khas. Apakah dengan membangun jalan tol atau peningkatan gaji PNS. Apakah yang memiliki sejarah kejahatan HAM di masa silam atau yang membiarkan/merestui pelanggaran HAM di masa sekarang.

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close