Buruh.co, Jakarta – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) melakukan sosialisasi terhadap pilihan politik untuk tidak mendukung partai atau calon presiden dalam pemilu 2019. Sosialisasi itu disampaikan pada federasi-federasi serikat anggota yang berada di Jakarta pada Senin, 15 Oktober 2018. Sosialisasi itu merupakan bagian dari penjelasan mengenai hasil Rapat Kerja Nasional pada 22-23 September 2018.
Ketua Umum KPBI Ilhamsyah menjelaskan secara organisasi tidak mendukung partai atau calon presiden. Meskipun begitu, gerakan ini tidak lantas menjadi apatis terhadap politik. “Banyak yang bertanya, kenapa tidak membuat partai sendiri? Federas-federasi di KPBI sudah sejak lama ingin membuat partai sendiri,” ujarnya di DPP Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI).
Namun, peraturan mempersulit pendirian partai politik. Peraturan mewajibkan partai memiliki cabang di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten, dan 50 persen kecamatan. Di setiap wilayah, partai peserta pemilu harus memiliki anggota 1/1000 dari seluruh penduduk. “Rezim hari ini membuat aturan hukum dan undang-undang yang begitu beratnya untuk membangun partai politik karena ia tidak mau kekuasaan diambil alih atau digantikan rakyat seperti kita,” terangnya.
Namun, Ilhamsyah menegaskan KPBI tetap menjaga cita-cita untuk mendirikan partai politik yang rahim dari gerakan rakyat. “Buruh harus terus berupaya meski punya kesulitan dan banyak rintangan,” tegasnya.
Untuk itu, penting untuk membangun persatuan antar gerakan rakyat. Ini karena buruh, petani, kaum miskin kota, gerakan mahasiswa, masyarakat adat, dan gerakan rakyat saat ini tidak sanggup berjalan sendiri-sendiri.
Selain persoalan politik, KPBI juga menjelaskan program-program hasil rapat kerja nasional dan struktur baru di Dewan Eksekutif Nasional. Perombakan itu berupa penambahan pengurus di DEN dan pergeseran.
