Dinamika Buruh

Komnas HAM Minta Penundaan Pengesahan Rancangan KUHP

Sehubungan dengan rencana Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat yang akan segera
mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP), Komnas HAM RI
menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Dari sisi waktu, rencana pengesahan tersebut tidak tepat karena sumber daya bangsa sedang
berjuang mengatasi pandemi Covid-19 yang sampai 6 April 2020 telah merengut nyawa 209
orang dan 2491 orang positif terinfeksi;

2. Dari sisi proses, diperlukan kajian mendalam dan partisipasi publik untuk memberikan
respons atas RKUHP tersebut, sehingga Presiden RI dan DPR RI agar memberikan waktu
yang memadai agar hak masyarakat untuk berpartisipasi terpenuhi;

3. Dari sisi substansi, Komnas HAM RI telah menyampaikanSurat Rekomendasi No.
062/TUA/IX/2019 kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI, yang didalamnya mengingatkan
adanya pasal-pasal yang bermasalah diantaranya terkait dengan berlakunya hukum kebiasaan
di masyarakat yang rawan untuk ditafsirkan secara salah; pidana mati; dan tindak pidana
khusus khususnya kejahatan yang dianggap kejahatan yang luar biasa seperti pelanggaran
HAM yang berat;

4. Komnas HAM RI meminta Presiden RI dan DPR RI agar memperhatikan beberapa catatan
tersebut dan membuka kepada publik draf RKUHP yang terakhir sebagai bagian dari hak
publik untuk tahu dan untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

5. Komnas HAM RI meminta kepada Presiden RI dan DPR RI supaya rencana pengesahan
RKUHP ditunda supaya pembahasan dan pengesahan RKUHP membawa perubahan yang
signifikan bagi perlindungan dan penegakan HAM.

siaran pers Komnas HAM, 7 April 2020

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close