Dinamika Buruh

Ketua FBTPI Maluku Utara : SPSI DAN DPR-RI Sama-sama Penghianat Rakyat

CMT News – Ketua DPW Federasi Buruh Tranportasi Pelabuhan Indonesia Maluku Utara ( FBTPI-MALUT), El Aslan mengatakan sikap yang dikeluarkan oleh Ketua SPSI Maluku Utara dan Beberapa DPR-RI Dapil Maluku Utara. Merupakan sikap yang anti terhadap gerakan buruh, petani, masyarakat adat, kaum muda, mahasiswa, pelajar dan perempuan.

El Aslan menilai sikap yang dikeluarkan oleh Ketua SPSI (Dr. Amir Drakel) Maluku Utara adalah upaya untuk meredam sekaligus membungkam perlawanan rakyat terhadap UU Omnibus Law. Padahal kita tau secara bersama bahwa UU Omnibus Law yang disahkan secara diam-diam tersebut akan menindas rakyat (buruh, petani, masyarakat adat, kaum muda, mahasiswa, pelajar dan perempuan). Sehingga Omnibus Law mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Perlawanan tersebut direspon dengan tindakan anti demokrasi yang dilakukan oleh pihak militer ( POLISI-TNI-Ormas Reaksioner). Jadi menurut Ketua FBTPI-MALUT bahwa Ketua SPSI Maluku Utara tidak paham sekaligus menghianati rakyat.

Secara nasional sudah kita ketahui secara bersama bahwa pimpinan-pimpinan SPSI berpihak pada kekuasaan. Padahal setiap buruh yang menjadi anggota dari SPSI membayar iuran sebesar Rp. 30.000, misalnya buruh PT. IWIP . Sungguh miris sikap yang dikeluarkan oleh Ketua SPSI Maluku Utara telah menghianati buruh dan rakyat Indonesia. Omnibus Law akan semakin menindas buruh karena akan ada pengurangan pesangon, perluasan outsorcing/kontrak, dll. El Aslan sebagai Ketua DPW FBTPI Maluku Utara menyerukan kepada buruh jangan lagi percaya dan bergabung dengan serikat buruh seperti SPSI. Karena serikat buruh tersebut hanyalah kaki tangan dari pengusaha dan penguasa. Selain itu bahkan sebelum Omnibus Law disahkan buruh-buruh di Maluku Utara sudah ditindas, studi kasus paling kongkrit adalah buruh PT.IWIP dan PT. Sahid Bela Ternate.

El Aslan juga mengatakan bahwa pernyataan salah satu anggota DPR-RI Dapil Maluku Utara, Achmad Hatari yang mengatakan bahwa aksi perlawanan terhadap Omnibus Law dibayar. Pernyataan seorang DPR-RI tersebut merupakan penghiantan terhadap seluruh rakyat (buruh, petani, masyarakat adat, kaum muda, mahasiswa, pelajar dan perempuan). Karena sebelum Omnibus Law disahkan beberapa perusahaan tambang di Maluku Utara telah merusak alam, ekologi, dan hutan, studi kasus paling kongkrit adalah rencana pembuangan limbah tailing di laut Maluku Utara. Harusnya seorang DPR-RI melihat ini sebagai cerminan buruk artinya sebagai Wakil Rakyat, posisi keberpihakannya pada rakyat untuk melawan penindasan manusia atas manusi dan alam bukan pada pemodal. Tentu Achmad Hatari tidak mungkin berpihak pada rakyat karena partai yang di naungi Partai NASDEM merupakan salah satu dari beberapa partai yang mendukung pengesahan UU Omnibus Law pada 5 Oktober 2020. Bukan hanya Achmad Hatari tapi ada Alien Mus (Golkar) , Irene Yudiana Roba Putri ( PDIP) mereka berdua juga sama-sama mendukung UU Omnibus Law. Maka dari itu rakyat sudah seharusnya jangan lagi percaya pada mereka, tentu bukan hanya ketiga anggota DPR-RI tersebut dengan partai mereka. Tapi juga kepada seluruh anggota DPR-RI/DPRD dan seluruh partai-partai elit.

Pernyataan dari Ketua SPSI Maluku Utara dan salah satu anggota DPR -RI Dapil Maluku Utara sudah menghianati gerakan mahasiswa dan rakyat Maluku Utara. Padahal kita tau secara bersama bahwa ada beberapa akademisi Maluku Utara yang juga mendukung perlawanan terhadap Omnibus Law. Seperti pernyataan sikap Rektor Universitas Muhamadiyah Maluku Utara (Prof. Dr. Saiful Deni. S. Ag. M. Si) , Akademisi IAIN Ternate (Rinto Taib). Juga rakyat Maluku Utara dilihat dari respon-respon di lapangan juga mendukung perlawanan terhadap Omnibus Law. Misalnya mama-mama pasar Barito Kota Ternate yang menghentikan mobil polisi untuk membebaskan mahasiswa yang dikejar, dikriminalisasi dan ditangkap . Selain itu dukungan masyarakat Halmahera menggalang dana terkait pernyataan rasisme dari beberapa oknum menyudutkan ekspresi politik terhadap fasilitas negara. Padahal kita tau secara bersama ekspresi politik terhadap fasilitas negara tidak sebanding dengan pengrusakan hutan, lingkungan, laut , alam dan manusia yang dilakukan oleh Negara.

El Aslan menegaskan Rakyat Maluku Utara jangan lagi percaya pada seluruh partai-partai politik busuk yang ada di parlemen, Presiden, DPR, DPD, Menteri-menteri, TNI-POLRI dan seluruh lembaga-lembaga Negara. Karena mereka hanya menjadi kaki tangan modal. Rakyat Maluku Utara dan rakyat Indonesia harus membangun kekuatan politik rakyat sekaligus mewujudkan pemerintahan rakyat untuk kesejahteraan, keadilan dan kemerdekaan.

Reportase : Chanoks ( Divisi Media Dan Propaganda Cakrawala Mahasiswa Ternate)

Maluku Utara, Senin 12 Oktober 2020

https://medium.com/@cakrawalamternate/ketua-fbtpi-maluku-utara-spsi-dan-dpr-ri-maluku-utara-sama-sama-penghianat-rakyat-3f6e9316aa3f

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close