Kongres yang ke – X Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – Dewan Nasional (LMND-DN) pada tanggal 24 – 26 Juni 2022, di Pusdiklat FSPMI, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
Pada Kongres tersebut, memutuskan pergantian nama, yang sebelumnya adalah LMND-DN, menjadi Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) dan perubahan struktural.
Menurut Mantan Ketua Umum LMID, Arira Fitra, perubahan nama ini penuh dengan pertimbangan dan pendiskusian yang mendalam ditingkatan Eksekutif Nasional maupun ditingkatan basis, namun lanjutnya perubahan nama ini menjadi bagian penting secara organisasional dan tidak merubah konsep.
“Ini merupakan proses dari pada pengkualitasan gerakan, namun perubahan nama tidak sama sekali merubah konsep Liga sebagai organisasi mahasiswa yang secara programatik terhubung dengan kondisi kehidupan masyarakat”, kata Arira.
Arira Fitra atau yang kerap di panggil Bire, merupakan Ketua periode 2019-2021 yang kemudian sekarang telah demisioner.
Selanjutnya, Kongres tersebut juga melahirkan Pengurus Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Indonesia untu Demokrasi (LMID). Rivaldi Haryo Seno atau yang akrab disapa Aldi, terpilih menjadi Ketua Umum LMID secara demokratis.
Aldi, selaku ketua terpilih menjelaskan, bahwa dirinya dipilih, atas kepercayaan kawan-kawan peserta kongres ke-X Kemudian, ia melanjutkan dalam pidato nya, bahwa pergantian nama ini akan menjadi angin segar untuk melakukan kaderisasi.
“Secara Demokratis saya direkomendasikan untuk menjalankan roda organisasi LMID dan menjadi harapan nama LMID akan tumbuh dan berkembang ditiap kampus dan mencetak anggota liga yang senantiasa berjuang bersama rakyat tertindas”, Tutur Aldi.
Selain itu, Aldi juga mengungkapkan, akan melakukan deklarasi nama LMID dan struktur Eksekutif Nasional. Ia juga menerangkan, bahwa LMID akan terus ada dibarisan Rakyat yang mengalami konflik.
“Dalam waktu dekat kita akan melakukan aksi deklarasi nama baru dan struktur baru ditingkatan nasional”, Ungkap Aldi
“LMID akan terus melakukan pendampingan di tengah carut marutnya kehidupan rakyat yang mengalami, PHK sepihak, perampasan tanah di pedesaan maupun di perkotaan”, lanjut Aldi.
(Marulloh FBTPI-KPBI).
