Uncategorized

Ke Mana Isu Perburuhan dalam Janji Kampanye Jokowi dan Prabowo?

Buruh.co, Jakarta – Berbagai isu perburuhan yang mendasar diabaikan dalam janji-janji calon presiden dan wakil presiden. Bahkan, dalam debat calon wakil presiden pada Sabtu, 17 Maret 2019. Alih-alih, para pasangan tersebut terus menggunakan isu-isu ketenagakerjaan untuk kepentingan elektoral.

Dalam debat tersebut, calon wakil presiden Sandiaga Uno menyerang lawannya, Maruf Amin dengan isu tenaga kerja asing. Seperti sudah diprediksi, pasangan Prabowo Subianto itu membawa narasi bahwa pekerja asing membanjiri Indonesia. Sementara, persoalan perlindungan buruh migran Indonesia tidak mendapat perhatian.

“Bahwa TKI kita juga menjadi TKA membanjiri negara lain. Tingginya TKA adalah karena pengangguran di Indonesia tinggi, revolusi hijau saat orba jadi salah satu diskursus yang melatarbelakangi karena lahan pertanian sudah jadi milik swasta,” kata Koordinator Perempuan Mahardhika pada Sabtu, 16 Maret 2019. Ia mengatakan itu dalam diskusi bertajuk “Quo Vadis Problem Isu Ketenagakerjaan dalam Buaian Janji Paslon Pilpres 2019” di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Dalam debat serupa, ketika membahas buruknya kepastian kerja bagi buruh calon wakil presiden Maaruf Amin malah memberi solusi dengan memperbaiki iklim usaha. Seolah-olah, perusahaan yang sehat serta-merta akan memberikan hak-hak buruhnya dengan meninggalkan outsourcing dan memberikan status karyawan tetap. Kedua calon presiden dan wakil presiden juga mengabaikan persoalan pemberangusan dan pengkriminalan serikat pekerja. Banyak pemberangusan dan kriminalisasi terjadi ketika buruh menuntut penghapusan outsourcing, seperti di PT Petrokimia.

“PT Petrokimia misalnya berjuang hapus outsourshing, sbg perusahaan negara, union busting berlaku di sana. Kerawang Bandung Tangerang Jkt, di Bandung di gugat milyaran, kerawang PMH 750 jt. Ironis. Orang berjuang dikriminalkan,” kata Ketua Umum KASBI Nining Elitos dalam kesempatan yang sama.

Sementara, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah menyebutkan langkah jangka pendek untuk menegakan hukum perburuhan juga tidak banyak disinggung. “Desk pidana perburuhan yang udah agenda dari 2005, di kepolisian ga buat desk khusus ketenagakerjaan, padahal kalau ada, itu secara psikologis, akan berpengaruh terhadap pengusaha yang di panggil ke kepolisian jika melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Selain itu, persoalan buruh perempuan juga tidak banyak disinggung dalam janji-janji calon presiden dan calon wakil presiden. Di antaranya adalah persoalan kekerasan seksual dan tidak adanya penitipan anak bagi ibu yang bekerja di kawasan industri.

 

 

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close