Buruh.co, Jakarta – Perwakilan dari Presiden Joko Widodo akan menemui pimpinan Gerakan Bersama Buruh BUMN (GEBER BUMN) pada Kamis, 1 Maret 2018. Komitmen ini disampaikan setelah sekitar 1,500 massa menggeruduk istana pada Rabu, 28 Februari 2018. Massa yang bergerak dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, bergerak dan tiba di Istana mulai siang dan bertahan hingga sore.
Massa yang berasal dari 11 serikat buruh di BUMN menuntut Presiden Joko Widodo menjalankan putusan Panitia Kerja Outsourcing BUMN di DPR Panja DPR melarang BUMN menggunakan outsourcing dan melakukan union busting. Serikat buruh itu berasalah dari berbagai bendera serikat yaitu Awak Mobil Tangki Pertamina (FBTPI-KPBI), SGG KASBI, FSPBC KS Cilegon, SPP, SP JAI BERSATU/PELINDO II, FPPI, SP DKB Grup, SP PERKASA Yantek PLN, Serikat Pekerja Container ( Pelindo II ), SBP III (Pelindo III)
dan PPMI SPSI (JASAMARGA). Aksi dihadiri tokoh-tokoh buruh di antaranya Koordinator Geber BUMN Ais Sigit, Ketua KPBI Ilhamsyah, dan Ketua KASBI Nining Elitos,
Anggota Tim Advokasi Geber BUMN Aprillia Tengker mengatakan Kantor Staf Kepresidenan mengaku tidak dapat menemui perwakilan buruh ketika aksi berlangsung. “Alasan standar, tidak ada orang yang bisa menemui,” ungkapnya. Situasi sempat memanas ketika tidak kunjung ada kejelasan dari pihak kepresidenan.
Akhirnya, Kantor Staf Kepresidenan berjanji untuk menemui perwakilan buruh pada Kamis siang jam 11.00. “Mereka berjanji akan mempertemukan dengan perwakilan dari Kementerian BUMN dan Tenaga Kerja,” imbuhnya. Perwakilan buruh akan bertemu dengan dijembatani oleh Deputy IV KSP Eko Sulistyo.
Jika persoalan tak kunjuk kelar, GEBER BUMN berkomitmen untuk terus menggerakan massa yang lebih besar. “Ribuan korban yang terdata bukanlah hal yang main-main. Korban dari Perum PPD sejumlah 60 orang, Awak Mobil Tangki PERTAMINA di 10 Depot mencapai 1.095 orang, PELINDO 2 Jakarta mencapai ± 150 orang, PELINDO 3 Surabaya mencapai± 23 orang, PERTAMINA Blok Cepu Jawa Tengah mencapai ± 20 orang, dan masih banyak aduan yang datang dari buruh di Perusahaan BUMN lainnya,” sebut statement Geber BUMN.
Sebelumnya, GEBER BUMN menuntut dan meminta kepada Presiden Jokowi, Kementerian BUMN dan Kementerian Ketenagakerjaan, serta DPR untuk:
1. Segera jalankan rekomendasi Panja OS BUMN Komisi IX DPR RI dan hapuskan sistem kerja outsourcing di BUMN;
2. Angkat pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap di BUMN, bayarkan hak-hak normatifnya serta hentikan
pemberangusan serikat di BUMN;
3. Wujudkan Tim Percepatan Penyelesaian OS BUMN dengan SK Bersama Dua Kementerian (KemenBUMN dan
Kemnaker) dengan melibatkan GEBER BUMN;
4. Pengambilalihan penanganan permasalahan outsourcing BUMN oleh Presiden secara langsung; dan
5. Segera wujudkan RAKERGAB guna menuntut pertanggung-jawaban Presiden, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap permasalahan outsourcing di BUMN.
1 Komentar