Analisa

Judicial Review dan Revisi UU Ketenagakerjaan Versi Pengusaha

 

Belakangan, isu revisi UU Ketenagakerjaan tengah berhembus kencang. Respon terkait isu revisi muncul sebagai akibat kicauan pengusaha. Dari kubu pemodal setidaknya ada pernyataan bahwa revisi diperlukan untuk mendukung arus investasi. Respon yang sama muncul ketika Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015 tentang pengupahan, serikat buruh menolak dan pengusaha mengamini peraturan tersebut. Dalam kenyataannya, politik hukum tampak sebagai hukum sebagai panglima pengusaha.

Dunia perburuhan terus menghadapi polemik yang kian meruncing. Asas keadilan dan asas kemanfaatan, serta tinjauan sosiologis tidak pernah menjadi acuan dalam pembentukan peraturan tentang perburuhan atau biasa di sebut naskah akademik. Sudah sekian produk hukum tentang perburuhan telah diterbitkan. Dari UU No 13 tahun 2003, PP 78 tahun 2015, dan Permenaker tentang pemagangan maupun peraturan lainnya. Kesemuanya menyediakan banyak celah, pun lebih condong kepada kepentingan pengusaha.

Sebelumnya, sudah sekitar 21 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Judicial Review (JR) menyangkut UU Ketenagakerjaan. Kita ambil saja putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Kesalahan Berat. Yakni, PHK dapat dilakukan setelah ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau apabila pekerja ditahan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan maka berlaku ketentuan pasal 160 UU Ketenagakerjaan. Selain itu terbit juga Surat Edaran Nomor: SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 untuk menjewantahkan putusan MK tersebut. Putusan lain yang juga memberi keadilan kepada buruh semisal putusan nomor 7/PUU-XII/2014 tentang frasa “demi hukum” pasal 59 ayat 7, pasal 65, ayat 8 pasal 66 ayat 4. Dimana peralihan dari PKWT ke PKWTT setelah nota pemeriksaan disahkan di Pengadilan Negeri setempat.

Bila kita melihat kewenangan MK yang terdiri dari 4 (empat) jenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, salah satunya menyangkut JR yang dijelaskan demi “menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945”. Jika kita telaah ketentuan tersebut, terdapat satu ayat untuk “menguji” dan tiga ayat untuk “memutus”. Kata “menguji” tentu berbeda dengan kata “memutus”. Apabila ada seseorang diminta oleh orang lain untuk menguji sesuatu, dan ternyata hasil yang diuji tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka hasil yang diuji tersebut tidak bermanfaat.

Berbeda dengan kata “memutus”, apabila ada seseorang diminta oleh orang lain untuk memutus sesuatu, maka yang diputus tersebut tidak berguna lagi atau tidak dapat dipergunakan lagi. Sehingga setiap hasil JR oleh MK tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Selain itu hukum indonesia yang saling tumpang tindih membuat setiap keputusan harus menerima peraturan lain yang kerap bertentangan. Semisal tentang upah proses, Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011 yang menyatakan upah proses harus dibayarkan sampai berkekuatan hukum tetap, dianulir oleh Surat Edaran MA SEMA No. 03 Tahun 2015 pada halaman 3 Nomor Urut 2 Perdata Khusus huruf f, bahwa upah proses hanya dibayarkan selama 6 bulan.

Setiap keputusan MK dari hasil JR kerap mengalami kekosongan hukum apabila DPR maupun pemerintah tidak segera mengeluarkan produk hukum pelaksana atau merevisi peraturan yang bersangkutan. Kenyataan inilah membuat UU Ketenagakerjaan semakin mengalami kemunduran akibat tidak diterapkannya asas-asas hukum dengan disiplin. Maka jika memang diperlukan revisi UU Ketenagakerjaan bisa digulirkan, tetapi bukan berdasarkan kepentingan pengusaha maupun investasi. Revisi dilakukan harus berdasarkan tiga asas dalam hukum asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian dan ditambah dengan tinjauan yuridis. Revisi UU Ketenagakerjaan harus mengacu pada kebutuhan kaum buruh juga, yang selalu menjadi pihak lemah dan tertindas, bukan hanya mengacu kepada kepentingan investasi atau pemodal.

Rencana revisi UU Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa politik hukum yang terkandung di dalamnya adalah pro investasi. Disini kita bisa menyaksikan premis tentang “produk hukum dapat dilihat dari status sosial (ekonomi) pembuatnya”, sekalilagi terbukti dalam kenyataan. Tidak bisa kita biarkan pemerintah semata-mata mengutamakan keluhan pengusaha. Cara-cara kaku untuk mendesakkan kepentingan pengusaha dan investasilah yang sesungguhnya tampak seperti “kanebo kering”. Merujuk pada kekuatan politik yang beredar baik di legislatif maupun eksekutif, tempat dimana produk hukum dihasilkan, kita bisa melihat siapa yang berdominasi disana. Partai-partai politik yang ada sejak lama diisi dan didominasi jajaran pengusaha atau pemilik modal. Politik biaya tinggi yang telah menjadi praktek lazim sejak era Reformasi membutuhkan sokongan dana besar. Persis disana pula peran pemodal menguat. Produk hukum kemudian tampak condong ke kekuatan modal. Hukum akhirnya terlihat seperti bunga berbunga atas investasi yang ditanam pemodal.

****

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close