Perjuangan Kita

Jokowi Tidak Layak Menerima Medali Kebebasan Pers

Presiden Joko Widodo tidak layak menerima medali kebebasan pers. Tapi, sebelum pernyataan kami ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral, harus kami nyatakan bahwa bukan berarti Prabowo Subianto lebih baik.

Menurut Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang menyerahkan penghargaan pada Hari Pers Nasional 2019, medali itu diberikan karena Jokowi tidak pernah mengintervensi urusan pers. “Presiden memberikan ruang kebebasan kepada komunitas pers untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.”

Menurut kami, “tidak pernah mengintervensi urusan pers” tidak bisa dipakai sebagai ukuran tunggal untuk mengevaluasi kondisi kebebasan pers. Ketiadaan intervensi pemerintah dalam kerja media hanya satu aspek dalam menjamin kebebasan pers. Reporters Without Borders memiliki tujuh kriteria untuk mengukur kebebasan pers suatu negara, yakni keberagaman opini yang direpresentasikan media, independensi media, lingkungan dan swa-sensor media, perundang-undangan media, transparansi institusi media, serta kekerasan terhadap media.

Dalam hal keberagaman opini, ini menyangkut keberagaman pemilik media. Di Indonesia, konsentrasi kepemilikan media yang berpusar di segelintir konglomerat adalah faktor yang menghambat kebebasan pers. Monopoli media, tentu saja, tidak memungkinkan terjadinya keberagaman opini.

Sayangnya, semasa pemerintahannya Jokowi tidak pernah menunjukkan satu pun gestur untuk membenahi masalah ini. Padahal  Jokowi menuangkan hal ini dalam Nawa Cita-nya: “Kami akan menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak sehingga tidak terjadi monopoli atau penguasaan oleh sekelompok orang (kartel) industri penyiaran”.

Bukan hanya mengingkari janji politiknya, pemerintahan Jokowi malah menikmati dukungan dari media-media partisan seperti Metro TV dan media-media milik Grup MNC, yang ia sebut sebagai “serangan udara”. Ia bahkan memuji “serangan udara” Partai Perindo yang mempropagandakan mars partainya di stasiun-stasiun TV. Hal ini semakin ironis ketika Jokowi memberi penghargaan Bintang Maha Putra kepada Surya Paloh, pemilik Media Group (Metro TV dan Media Indonesia), sebagai tokoh pers nasional. Padahal, Paloh disebut oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai “musuh kebebasan pers”.

Dalam aspek lain, mari kita lihat kondisi provinsi paling timur di Indonesia sekaligus paling tertutup bagi pers: Papua. Terlepas dari pernyataan Jokowi pada Mei 2015 bahwa akses jurnalis internasional ke Papua Barat akan dibuka, kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Proses birokrasi bagi jurnalis internasional untuk masuk ke Papua sangat rumit. Tidak hanya itu, meski izin telah terbit, kerja wartawan asing juga akan selalu diawasi. Mereka juga dilarang melaporkan isu hak asasi manusia dan politik.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sendiri berkata bahwa akses media asing ke Papua dilakukan dalam rangka memproduksi laporan yang tidak bertentangan dengan posisi pemerintah, dan menyebarkan pesan bahwa “kekerasan dan pelanggaran HAM tidak terjadi di Papua”.

Selain pembatasan akses bagi jurnalis, pemerintah juga melakukan pemblokiran situs di Papua.  Setelah situs Suarapapua.com sempat diblokir pada November 2016, empat situs informasi Papua lainnya juga diblokir pada awal April 2017, yakni Infopapua.orgTabloid-wani.comPapuapost.comFreepapua.com,  dan Ampnews.org.

Dalam kasus kekerasan terhadap terhadap media, data pelaporan yang diterima AJI sepanjang September 2014- Oktober 2018, terdapat 241 kasus kekerasan terhadap wartawan. Kasus-kasus kekerasan dan pembunuhan masa lalu pun banyak yang tak terselesaikan. Jokowi bahkan sempat memberi remisi kepada otak dan pelaku pembunuhan wartawan Radar Bali, Susrama. Meski remisi ini akhirnya dicabut setelah desakan dari berbagai pihak, langkah ini tetap menunjukkan kecenderungan Jokowi untuk membuka pintu toleransi lebih lebar bagi mereka yang mengancam kebebasan pers. Jokowi bahkan diam ketika sejumlah kader partainya sendiri, PDIP, menggeruduk kantor Radar Bogor 2018 lalu.

Selain kekerasan langsung, berdasarkan pemantauan SAFEnet, terdapat 19 kasus pemidanaan terhadap jurnalis dan media menggunakan UU ITE, sejak 2015 hingga 2018. Meski UU penista kebebasan berpendapat ini sudah menjerat banyak korban, pemerintahan Jokowi tidak pernah berusaha untuk mengevaluasinya.

Pada 2018, indeks kebebasan pers Indonesia yang dirilis Reporters Without Borders berada di peringkat 124 dari 180 negara. Reporters Without Borders sendiri menyatakan bahwa apa yang dijanjikan Presiden Jokowi di masa kampanyenya mengenai keterbukaan informasi dan komunikasi publik tidak ditepati. Selama masa pemerintahannya, banyak kebijakan yang makin membatasi kerja pers dan hak publik terhadap informasi.

Fakta-fakta di atas adalah segelintir aspek dari hal yang harusnya dipertimbangkan oleh Dewan Pers dan panitia Hari Pers Nasional dalam mengukur kualitas kebebasan pers. Mengabaikan faktor-faktor lain yang menjamin iklim kebebasan pers adalah sikap yang menjunjung “kebenaran selektif”, yakni hanya mengambil fakta kebenaran yang menguntungkan dan membuang yang merugikan.

Barangkali, kita semua memang sebaiknya tidak perlu menganggap Hari Pers Nasional (HPN) sebagai ajang yang progresif bagi kondisi pers di Indonesia. Sebab, baik dari komposisi panitia penyelenggara maupun tema-tema yang biasa diangkat dalam HPN, kita seharusnya tahu bahwa berharap pada mereka seperti berharap pada kambing untuk menggonggong. []

Pernyataan sikap Remotivi atas pemberian medali kebebasan pers pada Presiden Joko Widodo pada Hari Pers Nasional, 9 Februari 2019.

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close