Tanaman kelapa mempunyai daya adaptasi yang luas. Kegunaan kelapa sangat banyak, seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan, sehingga dikenal sebagai tanaman multi guna. Komoditas kelapa penting dalam perekonomian Indonesia di awal masa berdirinya Republik Indonesia sebagai penghasil devisa melalui ekspor. Ada beberapa hasil komoditas di Indonesia yang dikenal dunia, di antaranya adalah kopra. Kopra atau daging kelapa yang dikeringkan dan merupakan bahan baku pembuantan minyak kelapa mentah (CCO) maupun produk turunan lainnya. Produk ini merupakan salah satu produk yang dipasarkan ke manca negara, sebagai bahan pembuatan berbagai produk seperti minyak goreng, margarin, deterjen, hingga bahan bakar bio diesel. Indonesia merupakan salah satu negara yang memproduksi kopra terbesar di dunia. Bahkan Sebelum tahun 1939, Indonesia merupakan negara penghasil kopra terbesar, kedudukan Indonesia sebagai pengekspor kopra nomor satu tergeser oleh negara tetangga Filipina tahun 1939.
Petani Kopra di Masa Orde Lama
Pada masa orde lama lewat Peraturan Presiden Republik Indonesia NO 11 1963 TENTANG KOPRA, Negara menjamin dan bertanggung jawab terhadap petani Kopra. Sealain itu rezim orde lama juga membentuk satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap seluruh petani kopra di Indonesia yang di sebut BUKOPRA (Badan Urusan Kopra), lewat lembaga ini Negara menjamin subsidi dan membeli hasil produksi kopra bagi petani .
Lewat BUKOPRA di bentuk juga Koperasi yang menjadi pasar bagi petani untuk menjual hasil prdouksi. Ini sebagai bentunk tanggunga jawab dari rezim orde lama untuk menghargai petani kopra melalui kebijakan – kebijakan yang berpihak pada petani kopra. Selain lewat regulasi UU POKOK AGRARIA 1960 rezim orde lama ingin melakukan reforma agraria agar memberikan kesejhateraan untuk rakyat Indonesia agar tanah –tanah rakyat dapat dikelola secara kolektif oleh rakyat.
Nasib Petani Kopra di Masa Orde Baru dan Reformasi
Di masa Orde Baru kopra yang menjadi komoditas penting bagi petani di gantikan dengan memasifkan korporasi perkebunan sawit. Selain itu rezim orde baru juga mengeluarkan regulasi yang kemudian meliberalisasi ekonomi lewat UU PMA (Undang – Undang Penanaman Modal Asing). Liberalisasi ekonomi ini mendapatkan dukungan dari bank dunia dan IMF selain itu juga rezim Orde Baru mengeluarkan program perkebunan besar swasta nasional (PBSN). Ini membuktikan bahwa rezim orde baru melepaskan tanggung jawab terhadap petani kopra sangat terlihat tidak ada satupun kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang keberadaan petani kopra di Indonesia.
Setelah reformasi dan ketergantungan terhadap ekonomi politik neoliberalisme petani semakin banyak kehilangan tanah. Pembangunan infrastruktur hanya berorientasi untuk melancarakan kepentingan arus modal kapitalisme. Bahkan dari rezim-berganti rezim perampasan tanah dan konflik agrarian dari tahun-ke tahun semakin meningkat mengutip catatan tahunan (CATAHU) KPA (Konsorium Pembaharuan Agraria) pada tahun 2017 telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria.
Paket kebijakan ekonomi Jokowi-Jk bukannya memberikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia justru semakin membuat rakyat rakyat semakin miskin. Bahkan memberikan legitimasi untuk memuluskan arus modal kapitalisme global, memberikan ruang bagi kapitalisme perkebunan tambang dan sawit untuk menguasai lahan-lahan produktif rakyat. Logika pembangunan orientasi hanya untuk kepentingan kapitalisme global terbukti rezim jokowi – jk melanjutkan Master Plan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dari masa rezim sby-beodiyono dalam bentuk Rancangan Pembangunan Jangkan Menengah Nasional (RPJMN). Itu artinya bahwa Negara di bawah pimpinan boneka tidak berpihak pada kepentingan rakyat, terbukti dengan anjloknya harga kopra. Padahal kelapa (kopra) adalah satu komuditas penting bagi petani, namun rezim Jokowi – Jk lebih memintingkan kepentingan korporasi sawit dan tambang.
Penuis
Ali Akbar Muhammad (Cakrawala Mahasiswa Yogyakarta)
