Gerakan Buruh sebagai Perjuangan Menuju Kesetaraan Radikal

MENGAPA kita selalu menemui jalan buntu dalam menguraikan atau mengubah realitas secara mendasar? Kemudian pada titik tertentu kekayaan dari apa yang kita pahami menuai berbagai konsekuensi yang seringkali berpusat pada tafsir-tafsir yang sebetulnya keliru? Lebih dari itu, prosedur-prosedur yang diyakini akan menjadi alat untuk menggapai suatu tujuan bersama pada akhirnya membuahkan kekecewaan yang tak terbendung dari setiap perjalananya?

Seringkali kita menempuh hidup berdamai dengan cara memeluk erat nilai harmonis, seimbang dan stabil. Justru, pada akhirnya hanyalah suatu ilusi belaka. Lewat pendapat dan pemikiran pemikir asal Perancis, Jean Jacques Ranciere, penulis mencoba mendedah sekaligus menerapkan kerangka berpikir Ranciere—menerka sejumlah pertanyaan di awal paragraf sebelumnya. Pada bagian awal, penulis akan memperkenalkan kehidupan Jean Jacques Ranciere dalam biografi filsuf post-anarkis Perancis secara singkat. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendudukan pemikiran Ranciere dengan konteks yang melingkupinya. Sebab penulis percaya sebagaimana benih tanaman membutuhkan tanah untuk tumbuh.

Biografi Singkat Jean Jacques Rancière

Jacques Rancière adalah seorang pemikir filsafat dari Prancis kelahiran bekas negara jajahan Perancis, Aljazair (1940 – sekarang). Ia dikenal sebagai pemikir filsafat politik pendidikan dan seni. Ia pemikir yang tangguh sekaligus konsisten dengan gagasanya tentang kesetaraan pada setiap orang dengan semua orang, yaitu meletakkan kesetaraan akal budi sebagai pengandaian dalam memandang hubungan antar manusia dengan pemikiran mutakhir lainnya.

Rancière berangkat dari tradisi Marxis strukturalis sebelum mengembangkan gagasannya sendiri. Rancière tumbuh dalam situasi perang di Aljazair (1954 adalah permulaan perang) sebelum akhirnya dia meneruskan studi di Ècole Normale Supèrieure (ENS) di Paris pada 1960. Di ENS, Rancière adalah murid Louis Althusser (1918-1990), seorang pemikir Marxis yang cukup terkenal waktu itu. Setelah lulus, ia mengajar di filsafat dari Universitas Paris VIII (St. Denis) hingga saat ini.

Publik mulai mengenal Rancière melalui“Le Capital” (1965; Reading Capital), buku yang ia karang bersama mentornya, Louis Althusser. Buku ini merupakan upaya untuk memperjelas teori sejarah ilmiah di karya Karl Marx tersebut. Ia menancapkan pengaruh kuat di dunia filsafat ketika bukunya yang berjudul Disagreement: Politics and Philosophy diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1999.

Rancière muda aktif di Persatuan Mahasiswa Komunis (Union des Étudiants Communistes) sebelum akhirnya kedekatan dengan guru intelektualnya Louis Althusser terputus sejak terbitnya peristiwa demonstrasi mahasiswa dan buruh di Prancis tahun 1968. Ia memprotes Althusser karena bangunan teorinya tidak memberikan ruang pada perlawanan-perlawanan spontan.

Setidaknya telah lahir 19 karya dahsyat intelektual dalam buku yang terbit dari tangan dingin Rancière, beberapa diantaranya begitu menarik perhatian sekaligus memicu perdebatan dan tafsir yang beragam. Seperti, Disagreement: Politics and Philosophy (1999), The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation (1991), The Nights of Labour : The Workers’ Dream in Nineteenth-Century France (1991) dan masih banyak lainnya.

Perselisihan sebagai Jalan Panjang Demokrasi

Rancière menekankan pandanganya terhadap demokrasi sebagai praktik penyubjekan (subjectivation). Penyubjekan adalah proses kemunculan subjek politik atau bagaimana subjek politik menjadi ada. Dalam konteks politik hal tersebut dapat dimaknai sebagai suatu selain organisasi kesatuan-kesatuan kelompok dan tata kelola tempat-tempat, kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi.

Lebih, jelas Ranciére mengandaikan bahwa penyubjekan merupakan perselisihan tanpa henti. Perselisihan itu berangkat dari suatu pengandaian kemampuan terhadap akalbudi. Anggapan kelas pemilik modal dianggap memiliki akalbudi lebih unggul secara alami ketimbang kelas buruh atau buruh kelas putih terhadap buruh kerah biru adalah sumber dari ketidaksetaraan subjek politik.

Proses penyubjekan di satu sisi berupaya mempertanyakan serta mengganggu dominasi tatanan sosial sebagai ketidaksepakatan. Artinya, Politik adalah upaya untuk membuka celah kemungkinan bahwa sesuatu yang tidak dihitung (bukan subjek) menjadi dihitung (subjek) dalam tatanan sosial serta memiliki keterkaitan pada beberapa subjek-subjek politik lainnya. Pada, makna yang mendasar Politik [(P besar) bagi marxisme ialah Revolusi] mendapat makna seutuhnya sebagai upaya mempertanyakan ulang logika arkhe dan tatanan sosial dominan. Arkhe adalah suatu aturan,norma dan perintah yang telah mapan karena dianggap layak (proper). Lantas, Ranciére memberikan istilah yang-politis untuk merujuk terhadap arena yang menjadi perselisihan antara logika Politik dengan logika tatanan sosial. Baginya, perselisihan tersebut berfungsi memverifikasi arkhe sebagai fungsi kestabilan yang sesungguhnya. sebuah perselisihan tanpa henti; berangkat dari suatu pengandaian kemampuan akalbudi.

Pandangan tersebut merupakan sudut pandang yang mengritik cara berpikir idealisme Hegel (tentang roh absolute) dan Marxisme Orthodox (tentang masyarakat tanpa kelas) yang terjebak pada suatu telos historis atau muara sejarah. Dalam sebuah akhir utopis dari sejarah menurut marxis, masyarakat akan berakhir dengan sebuah kestabilan, masyarakat tanpa kelas. Sedangkan Rancière mencoba memporak-porandakan bangunan filsafat lama yang terpaku dan bersifat ajek tersebut dengan memberikan suatu skema mengenai emansipasi yang bersifat setara sekaligus mempertahankan perselisihan.

Dalam tesis yang dirangkum untuk menyelesaikan studi S-2 filsafat di STF Driyarkara, Sri Indiyastutik atau yang akrab dipanggil Tuti berhasil merangkum pemikiran Jean Jacques Rancière dengan begitu lugas, terampil dan cermat. Tuti menampilkan beberapa karya mahsyur Rancière termasuk menyandingkanya dengan beberapa wawancara via email langsung denga Ranciere. Salah satu yang menarik adalah intisari Tuti dalam menggambarkan skema penyubjekan yang menjadi pokok perhatian pada bagian tulisan ini. Simaklah bagan di bawah ini:

Berangkat dari bagan tersebut, Rancière membedakan politik dengan bukan politik. Menurutnya tidak semua hal itu politik. Baginya politik adalah kebalikan dari pembagian logika kekuasaan oleh arkhè. Sedangkan tindakan yang tidak termasuk ke dalam politik, menurut Rancière berada di luar tatanan sosial dan tidak bersifat mengganggu stabilitas atau cenderung mempertahankan status quo.

Namun bukan berarti pula segala bentuk gerakan/tindakan politik dapat dikategorikan sebagai yang-politis. Untuk menjawab pertanyaan yang kemudian muncul, penulis menambatkan jawaban pada bagian selanjutnya yang akan dibahas pada pembahasan mengenai Kesetaraan Radikal. Pada kesempatan ini penulis akan mencoba menkontekstualisasikan sejauh mana gerakan sosial Mayday 2019 dapat dikategorikan sebagai tindakan yang-politis sesuai dengan praanggapan yang telah dirumuskan oleh Rancière.

Kesetaraan Radikal dan MayDay 2019 di Indonesia

Mari kita mulai dengan pertanyaan: Apa yang begitu terlintas dalam benak kita membicarakan tentang kesetaraan? Apakah kesetaraan merupakan tujuan yang sedang kita perjuangkan atau kerjakan? Atau justru segalanya telah berangkat dari bentuk kesetaraan sebagai umat manusia?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis menemukan pokok pemikiran Rancière yang membicarakan kesetaraan— tentu dengan sentuhan tertentu, penulis menambahkan tafsir kesetiaan sebagai term yang layak untuk menggambarkan ulang pemikiran tersebut. Maka, menautkan dengan salah satu contoh gerakan sosial MayDay 2019, sebagai upaya untuk mendekatkan paparan teoritis dengan situasi kontekstual. Hal ini diharapkan untuk memudahkan pembaca yang budiman dalam memahami seluk beluk pemikiran Rancière.

Berikut pandangan Rancière mengenai kesetaraan. Pertama, konsep kesetaraan dibangun atas pendasaran setiap orang dan semua orang. Artinya kesetaraan tidak bersifat aritmatis dan geometris. Karenanya kesetaraan selalu bersifat kontingen dalam tatanan sosial dominan sesuai dengan kehendak “yang salah” untuk mengujinya. Kedua, tiga pokok pikiran mengenai konsep kesetaraan dijabarkan kedalam posisi pengandaian, titik tolak serta pengujian atau tolak ukur. Ketiga, “yang salah” adalah bagian yang tidak punya bagian dalam tatanan sosial dominan. Mereka tidak punya bagian karena cara pandang manusia terhadap dunia telah terbagi-bagi. Cara pandang ini merupakan pengalaman perseptif indra yang terberi tempat akan selalu ada bagian yang tidak terlihat atau terhitung sebagai bagian. Dengan kata lain, ada yang tersingkirkan atau disingkirkan.

Keempat, politik terjadi di dalam tatanan sosial. Tindakan politik dilakukan demos (rakyat biasa) mengubah tatanan sosial dominan menjadi bentuk baru karena demos menjadi tambahan yang sebelumnya tidak ada didalam menu tatanan tersebut. Dalam konteks tatanan sosial sebagai tatanan negara, penggantian demos ada di dalam teks konstitusi, kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan sebagainya.

Kelima, politik adalah tindakan disidentifikasi, sebuah gerakan singular (unik/khas) demos yang tidak diidentifikasi berdasarkan identitas tertentu. Gerakan politik demos merupakan gerakan solidaritas untuk melampaui identitas. Jika dalam contoh konkret gerakan politik demos yang pernah menggunakan istilah identitas tertentu, hal ini tidak berarti para pelakunya adalah identitas tersebut, melainkan lintas identitas. Keenam, perlu adanya definisi yang jelas mengenai politik dan tatanan sosial demi membendung penafsiran ganda dan tumpang tindih yang seringkali muncul sebagai cikal bakal evakuasi demos dari tatanan dominan seolah-olah sudah mengakomodasi kesetaraan bagi setiap orang dan semua orang.

Lantas bagaimana kesetaraan dapat dikontekstualisasikan dengan berbagai gerakan yang akhir-akhir ini muncul? Sejauh mana gerakan itu dapat dikategorikan sebagai tindakan Politik dan yang-politis? apakah gerakan tersebut dapat menjadi jawaban atas formula kesetaraan radikal menurut Ranciére? Bagi penulis, pengamatan mengenai gerakan Mayday 2019 yang banyak menuai kontroversi, perhatian sekaligus perbincangan khalayak umum dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan Politik dan yang-politis. Mengapa? berangkat atas kondisi praanggapan kesetaraan radikal menurut Jean Jacques Rancière, keberadaan identitas buruh yang menjadi satu kelompok terhadap berbagai identitas lainnya (lihat; gerakan pemuda,anarko,perempuan,LGBT,guru honorer,pekerja kreatif,dsb) merupakan bentuk ketidaksepakatan atas distribusi pengetahuan oleh tatanan dominan. Pada akhirnya, gerakan tersebut mempertanyakan ulang bangunan pengetahuan itu sekaligus menyediakan keterbukaan akses terhadap identitas lainnya. Dengan demikian, langkah itu dapat menghasilkan apa yang disebut sebagai kesatuan atas berbagai lintas identitas sesuai dengan konsep kesetaraan bagi semua orang dan setiap orang sekaligus membaca ulang atas tiap bentuk arkhe atau tatanan sosial lama.

Bahwa buruh tidak mau diperlakukan semena-mena oleh pemilik modal sekaligus aparatur negara adalah bukti kesetaraan sebagai sebuah titik tolak. Buruh yang memperjuangkan penyubjekan berangkat dengan relevansinya dengan konsep Kesetaraan Radikal ala Ranciere, pengandaian bahwa kesetaraan adalah hal yang sepatutnya diperjuangkan secara setia memberikan definisi terhadap gerakan tersebut menjadi lebih sempurna dalam menjaga perselisihan dengan negara serta pemilik modal sebagai verifikasi atas segala bentuk ketidak-setaraan.

Aksi unjuk rasa pada Hari Buruh Internasional 2019 merupakan upaya buruh untuk menjadi bagian dari subjek dalam politik. Namun, upaya itu jelas bertentangan dengan tatanan sosial yang selama ini ada. Selama ini, buruh tidak muncul sebagai subjek politik. Dengan menunjukan massa yang banyak, buruh berbicara bahwa kelas ini tidak lagi bersedia sekedar menjadi objek.

Namun, tentu upaya ini bertentangan dengan tatanan politik selama ini, tempat politik menjadi ruang bagi para elit pengusaha dan, maka dari itu, bertentangan dengan kekuatan buruh. Polisi, sebagai bagian penting yang mempertahankan tatanan lama, oleh karena itu bertugas untuk mencegah kemunculan buruh sebagai subjek politik.

Upaya pencegahan itu muncul dan semakin menjadi-jadi ketika Presiden Joko Widodo berkuasa. Ruang unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia dan sepanjang Sudirman-Thamrin, yang memungkinkan buruh menjadi subjek, dilarang untuk dilewati terhitung sejak Mayday 2016. Rute ini sebelumnya adalah rute yang biasa di era Presiden SBY. Bundaran HI dan Sudirman-Thamrin menuju istana presiden adalah ruang lapang di tengah kota, dekat dengan simbol kekuasaan (Istana Presiden). Maka, ia menjadi sangat strategis untuk menunjukan kekuatan buruh sebagai upaya untuk menjadi subjek politik.

Padahal, berbagai aksi unjuk rasa untuk dalam agenda-agenda untuk mendukung pemerintah berkuasa mendapat ruang di Bundaran HI dan Sudirman-Thamrin. Di antaranya adalah parade Bhineka Tunggal Ika sebagai tandingan terhadap aksi-aksi melawan Ahok pada 2016 dan aksi Putih Bersatu untuk mendukung Jokowi-Amin pada Pilpres 2019. Di sini, tampak adanya upaya pembungkaman terhadap buruh sebagai subjek dan pembiaran untuk bersuara pada pendukung-pendukung kelompok politisi berkuasa.

Dalam Mayday 2019, polisi selama berjam-jam menahan buruh di dukuh atas agar tidak melewati Bundaran Hotel Indonesia. Dengan alibi ketertiban dan keamanan, polisi menawarkan alternatif jalur-jalur kecil di pinggiran bundaran HI dan Sudirman-Thamrin agar puluhan ribu massa buruh dapat menuju istana. Jelas, jalur-jalur kecil ini akan memecah massa dan mengakibatkan buruh tidak tampak banyak dan terkonsolidasi. Akibatnya, buruh tidak muncul sebagai subjek politik.

Namun, gabungan berbagai gerakan buruh dan rakyat dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat bersikukuh melawan. Upaya-upaya negosiasi meningkat menjadi kesiapsiagaan untuk bertempur memperebutkan hak menjadi subjek politik. Di sini, keberhasilan untuk menjebol saringan siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi subjek membuahkan hasil. Buruh mendapatkan ruang dan mampu menunculkan diri sebagai subjek politik. Sebagai indicator, berbagai foto dan video buruh berunjukrasa dalam jumlah besar di lokasi strategis itu muncul di media-media massa arus utama. Gerakan ini membuktikan bahwa geraka buruh “yang-salah” memiliki potensi untuk diperhitungkan.

Sebagai, kesimpulan dengan pengandaianya posisi setara buruh terlepas dari kondisi yang tidak terhitung dan terlihat yang terus di produksi oleh kepentingan oligarki melalui proses penyubjekan lewat arena MayDay 2019. Sebelum pada akhirnya biarkanlah waktu dan kesetiaan terhadap sebuah perselisihan yang menjadi jawaban.

Oleh : Hanan Radian Arasy

Akun Instagram @studentmerah_

[1] Tuti menafsirkan sebagai “yang-salah”. Mereka adalah orang-orang yang menjadi bagian dari tatanan sosial, tetapi dianggap tidak ada dalam tatanan. ia merupakan contoh dari masyarakat yang terpinggirkan atau tertindas.