Pernyataan Gerakan Buruh bersama Rakyat, Selasa, 3 September 2019
Sejak pengepung Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, gelombang demontrasi rakyat Papua terus terjadi hingga saat ini. Unjuk rasa besar-besaran setidaknya terjadi di 14 wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Demonstrasi yang isu awalnya seputar Rasismedan persekusi berkembang menjadi isu kemerdekaan dan referendum. Sayangnya, pemerintah Indonesia merespon unjuk rasa dengan tindakan yang refresif dan kekerasan hingga mematikan jaringan internet. Tindakan yang sangat tidak demokratis dan melanggar prinsip penengakan HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia mendapat kecaman dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia.
Gerakan Buruh Bersama Rakyat turut mengecam kekerasan negara dan tindakan-tindakan anti-demokrasi dalam menangani konflik Papua termasuk menghadapi tuntutan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri. Aliansi berbagai gerakan buruh dan rakyat ini menilai cara-cara represif dan militeristik tidak akan membawa perdamaian di Provinsi Papua dan Papua Barat. Cara represif pemerintah dengan menutup akses Internet dan membatasi jurnalis justru akan menimbulkan keraguan pada kredibilitas pemerintah. Sikap pemerintah dengan mengecap informasi yang bertentangan dengan versi otoritas sebagai hoax justru akan semakin menunjukan sifat reaksioner dan memperkeruh suasana. Sebelumnya, pemerintah semula bahkan menyangkal adanya 4-6 warga tewas di Deiyai, Papua barat, dan hanya mengakui adanya satu korban jiwa dari tentara. Akhirnya pemerintah merevisi dengan mengakui korban sipil.
Terlebih, pemerintah makin gencar menangkap para penggerak unjuk rasa yang menyuarakan tuntutan untuk menentukan nasib sendiri. Cara ini justru akan meningkatkan eskalasi konflik. Di Jakarta saja, 8 aktivis ditangkap dan diduga kuat terkait aksi unjuk rasa pada 28 Agustus 2019 di depan Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sementara, cara-cara militeristik, terlebih dengan tertutupnya akses informasi ke Papua dan Papua Barat, rentan memunculkan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terlebih, Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengeluarkan pernyataan yang memperkeruh suasana di Papua dan Papua Barat. Misalnya soal akses internet dan pembatasan akses Negara asing termasuk wartawan yang akan ke Papua. Padahal kita sudah tahu bahwa Wiranto memiliki rekam jejak berdarah di Timor Leste. Ia bahkan didakwa terlibat dalam “pembunuhan, deportasi, dan penyiksaan” di bekas provinsi Indonesia tersebut.
Cara-cara militeristik yang digunakan pemerintah Indonesia jelas akan memperpanjang siklus kekerasan dan ketakutan di tanah Papua. Menambahkan 6 ribu personel gabungan TNI-Polri ke tanah Papua jelas akan mengjauhkan harapan akan terbitnya perdamaian dan ketenganan di tanah Papua. Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mendorong penyelesaian-penyelesaian damai dan demokratis untuk menuntaskan konflik di Papua.
Gerakan Buruh Bersama Rakyat untuk itu mendesak agar:
1. Pemerintah kembali membuka akses informasi berupa Internet dan kemerdekaan pers di Papua dan Papua Barat. Langkah mematikan Internet membatasi hak warga Papua dan Papua Barat terhadap informasi. Kehadiran jurnalis juga merupakan hal vital untuk mengurangi kekerasan oleh alat-alat negara.
2. Hentikan tindakan intimidasi, kekerasan dan refresif serta penangkapan yang dilakukan oleh phak Kepolisian dan TNI terhadap pengunjuk rasa baik yang ada di Papua dan Papua Barat serta daerah-daerah lainnya.
3. Pemerintah mesti menuntaskan persoalan Papua dan Papua Barat secara damai dan dialog. Niat perdamaian mesti ditunjukan tidak dengan kata-kata semata. Pemerintah wajib manarik kehadiran tentara dan polisi secara signifikan di bumi cendrawasih agar proses dialog dapat terwujud.
4. Menuntut pemerintah melalui kepolisian membebaskan aktivis yang terlibat dalam unjuk rasa memprotes rasisme dan menuntut hak menentukan nasib sendiri. Menyampaikan pendapat tentang referendum merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
Tentang GEBRAK
Aliansi ini merupakan gabungan berbagai elemen gerakan buruh dan gerakan rakyat lainnya yang fokus pada isu-isu kerakyatan, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Anggota GEBRAK di antaranya adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), Jaringan Komunikasi SP Perbankan, SP Johnson, Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO), LBH Jakarta, YLBHI, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM), Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI), Perempuan Mahardhika, LMND-DN, Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEEER), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).