Perjuangan Kita

Gabungan Perempuan Serukan Perlawanan Politik Oligarki

SIARAN PERS

HARI KEBANGKITAN PEREMPUAN INDONESIA, 22 DESEMBER 2019
PERNYATAAN POLITIK PEREMPUAN

Politik akomodasi yang saat ini dijalankan pemerintahan Jokowi dalam berbagai manifestasinya, di saat kekuatan-kekuatan ekstrem kanan, rasis, seksis dan serakah, yang bertameng aparat keamanan menyatu, membuat kami para perempuan geram.

Berbagai masalah bangsa menjadi perhatian kami, Aliansi Perempuan Bangkit Menggugat. Utang negara yang semakin besar, dan mayoritas diperuntukan pada pembangunan fisik bangsa, mengakibatkan anggaran negara untuk kesejahteraan dan pendidikan rakyat tidak menjadi prioritas, dan bahkan sebaliknya berdampak pada berkurangnya kesejahteraan rakyat terkhusus perempuan. Perempuan di daerah marjinal terpaksa mencari hidup jauh dari rumah meskipun berisiko terhadap ancaman menjadi budak di negeri orang dan modus trafficking.

Kuasa modal yang difasilitasi pemerintah telah menyebabkan penderitaan rakyat di banyak lapangan: perampasan tanah dan penggusuran paksa perumahan rakyat, ladang bertani/berkebun; penghancuran alam termasuk hilangnya wilayah kelola perempuan adat dan pengetahuanya, sistem outsource perburuhan; toleransi dan kebebasan beragama yang menyempit; peradilan yang jauh dari rasa keadilan; perlindungan yang kurang terhadap kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok minoritas lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup rakyat tidak dipayungi oleh perspektif rasa aman, keadilan sosial, keadilan gender, dan keadilan ekologis.

Harapan rakyat sejak Nawacita 1 dan kemudian Nawacita 2, yang bertujuan memutus mata rantai impunitas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu serta pencanangan revolusi mental untuk mengatasi masalah-masalah krusial dan traumatik bangsa menjadi fatamorgana belaka. Alih-alih mengatasi berbagai beban masa lalu tersebut, pemerintahan Jokowi telah memberangus hak-hak politik rakyat lewat implementasi UU ITE; penerapan pasal makar; pengontrolan kehidupan pribadi warga; ditebarkannya rasa takut lewat tuduhan radikalisme dan dihidupkannya kebohongan tentang bahaya laten PKI; pelemahan KPK lewat pencabutan kewenangan pimpinan KPK dalam melakukan cara-cara ekstraordiner untuk menimbulkan efek jera.

Oligarki telah pula membuka ruang untuk kelompok elite, melalui lembaga-lembaga legislatif untuk merevisi Undang-Undang Dasar dengan menghapus sistem pemilihan langsung, memperpanjang masa jabatan presiden, serta menghidupkan kembali GBHN yang adalah produk Orde Baru. Semua itu jelas akan mengebiri partisipasi politik rakyat dan kendali rakyat atas pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

TEKAD KAMI

Menanggapi berbagai permasalahan struktural di atas, kami para perempuan kelompok perempuan lintas kelas, lintas generasi, lintas batas agama dan keyakinan, lintas suku, dan lintas identitas gender, dari mulai yang berprofesi pengelola rumah tangga sampai ke berbagai profesi lainnya, memutuskan sudah saatnya kami, perempuan sebagai ibu budaya bangsa, berbicara dan mengoreksi.

Kami bertekad untuk bahu membahu dengan kekuatan rakyat dan masyarakat sipil lainnya mendorong dan memaksa perubahan atas kebijakan-kebijakan penguasa agar membawa bangsa Indonesia kepada masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mencintai keberagaman dan berkeadilan berdasarkan Pancasila.

TUNTUTAN KAMI

Pemerintahan Presiden Jokowi, bersama dengan lembaga legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait untuk:

Pertama, menumbuhkan kembali harapan dan kepercayaan rakyat dengan cara:
menghentikan praktek oligarki dan politik dinasti;
menjamin agar amandemen UUD 1945—yang dilakukan hanya demi kepentingan elite dan oligarki—tidak terlaksana

Kedua, mengoreksi paradigma, arah dan kebijakan pembangunan agar berkelanjutan, inklusif, tidak menggusur paksa dan berkeadilan termasuk berkeadilan gender, sosial dan ekologis, serta tidak hanya mengutamakan capaian material fisik belaka dengan cara:
menyelesaikan konflik agraria dan melaksanakan kebijakan dan program Reforma Agraria yang konsisten dan menyeluruh bagi rakyat khususnya yang miskin dan kelompok-kelompok marjinal serta mengembalikan wilayah-wilayah adat kepada masyarakat adat agar mereka mendapatkan hak konstitusional mereka atas tanah. Reforma Agraria harus diartikan sebagai redistribusi kepemilikan dan pengelolaan tanah yang berkeadilan sosial, disertai penataan lingkungan sosial dan alam, dan menguatkan prospek ekonomi;

memastikan pemenuhan hak atas hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan secara minimum memenuhi prinsip keamanan bermukim, ketersediaan layanan, sarana-prasarana dan infrastruktur yang cukup, keterjangkauan harga/biaya, dapat diakses oleh semua dan tanpa terkecuali, lokasi yang layak, kelayakan kepenghunian, dan menghormati konteks budaya;

Ketiga, memastikan pembangunan yang menumbuhkan dan menguatkan kualitas hidup manusia yang saat ini justru menjadi titik lemah bangsa Indonesia, dan membuat rakyat dan bangsa mampu merespons perubahan cepat di zaman ini, dengan cara:

memastikan hak rakyat atas air bersih, dengan semua turunan untuk pelaksanaannya. Menghentikan kebijakan salah privatisasi air yang telah menyengsarakan rakyat, khususnya perempuan miskin; dan memulihkan sumber air yang telah dirusak atau dicemari;

memperbaiki program pelayanan kesehatan yang telah dilaksaan oleh BPJS yang semakin lama semakin tidak efektif dan merugikan rakyat, serta memperkuat pelayanan yang inklusif dan bersifat preventif, tidak hanya kuratif dan memastikan tidak terjadinya kriminalisasi atas praktek pengetahuan kesehatan masyarakat adat;

memastikan dilaksanakannya langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan amanat pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk; Bab XA tentang Hak Asasi Manusia; Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan dan Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

memprioritaskan pendidikan yang memperkuat kreativitas, daya kritis, kemandirian, berperspektif gender dan hak asasi manusia;

pemenuhan hak fundamental kelompok marjinal, rentan, dan minoritas sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, termasuk jaminan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas;

Keempat, menjamin hak-hak perempuan, para buruh termasuk buruh perempuan dan kelompok marjinal, dengan cara:

mensahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Masyarakat Adat menjadi undang-undang.

Memastikan kebijakan dan undang-undang yang menjamin tersedianya kerja layak, upah layak, tanpa system kontrak, outsource dan diskriminasi.

mengakui kontribusi ekonomi perempuan terhadap negara melalui upaya-upaya kegiatan ekonomi formal maupun informal untuk kelangsungan kehidupan rakyat/ masyarakat. Oleh karenanya akses perlu dibuka seluas-luasnya bagi perempuan agar dapat mengaktualisakan usaha-usaha tersebut.

memastikan perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM atau Women Human Rights Defender dalam memperjuangkan isu di daerahnya masing-masing.

Semua hal ini menuntut diperkuatnya posisi dan peran sosial politik budaya dan ekonomi perempuan. Kebijakan dan program pemerintah haruslah memprioritaskan posisi dan peran perempuan tersebut, sebagaimana telah diamanatkan oleh Kongres Perkumpulan Perempuan Indonesia tanggal 22 Desember 1928.

SERUAN AJAKAN AKSI
Kami mengajak segenap elemen bangsa untuk ikut ;
Perempuan Meruwat Negeri
22 Desember 2019
09.30 kumpul di patung kuda Gedung Indosat untuk jalan ke istana
10.00 – 12.00 Depan Istana/ Taman Aspirasi
Pengisi acara: Kartini Kendeng, Dialita, Melanie Subono, Komunitas Tari AyuBulan, Komunitas BellyDance dan Komunitas Anak Muda SBP.

#PerempuanBangkit
#PerempuanMenggugat

Jakarta, 22 Desember 2019
DAFTAR NAMA INDIVIDU dan/atau NAMA ORGANISASI

Individu

Amalia Nur Indah Sari
Amalinda S
Asfinawati
Astrid Puspitasari
Badib Fahmia
Caroline J. Monteiro / Olin
Dea Safira
Dian Septi Trisnanti
Dolorosa Sinaga
Eni Rochayati
Elisa Sutanudjaja
Ernawati
Evie Permata Sari
Freya Nababan
Inda Fatinaware
Ika Ayu
Ika Ardina
Inne Sri B. Rifayantina
Irawita
Julia Siswaningsih
Khalisah Khalid
Krisnasari Yudhanti
Mardiyah Chamim
Melanie Subono
Nur Hidayati
Nursyahbani Katjasungkana
Rahmawati Putri
Sita Aripurnami
Syahar Banu
Syarifah Amman
Tia Pamungkas
Valentina Sagala
Wardah Hafidz
Yati Andriyani
Zubaidah Djohar

Organisasi

AMAN
AIMI Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
API Kartini
Institut Perempuan
Jala PRT
Jaringan Rakyat Miskin Kota
JERAMI
Koalisi Perempuan Indonesia
Komunitas Mama Berkebaya
Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia / KPBI
KontraS
LBH Jakarta
Lintas Feminis Jakarta/ Jakarta Feminist
PEREMPUAN AMAN
PPMAN
PWAG Indonesia/ Jaringan Perempuan Perdamaian
Radio Marsinah
RUJAK Centre for Urban Studies
Sawit Watch
Seknas APIK
Seni Berlawan Perempuan (SBP)
Seperti Pagi Foundation
Urban Poor Consortium (UPC)
WALHI
Women Research Institut (WRI)
Yap Thiam Hien Foundation
YLBHI

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close