Dinamika Buruh

Federasi Buruh GSPB Rapatkan Barisan Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Buruh.co, Bekasi – Gerakan buruh terus melakukan konsolidasi untuk memperkuat perlawanan terhadap rencana revisi Undang-undang tentang ketenagakerjaan. Federasi Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB-KPBI) menggelar konsolidasi serentak untuk mempersiapkan perlawanan terhadap rencana pemerintah usulan pengusaha tersebut.

Konsolidasi tersebut digelar pada Minggu, 4 Agustus 2019, di lima wilayah di Bekasi, Jawa barat. Wilayah itu adalah Pondok Ungu, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Selatan, dan Setu. Konsolidasi serentak tersebut merupakan upaya yang sudah dipersiapkan melalui konsolidasi-konsolidasi sebelumnya.

Salah satu pengurus GSPB Eko Indarso memaparkan konsolidasi serentak tersebut membuktikan keseriusan federasi dalam menyikapi revisi UU yang mengatur hajat hidup puluhan juta rakyat tersebut. Salah satu hal yang dikonsolidasikan adalah persiapan federasi GSPB untuk terlibat bersama dalam aksi unjuk rasa penolakan revisi ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di DPR pada 16 Agustus 2019. GSPB yang bergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia akan menjadi bagian dari aliansi Gerakan Buruh bersama Rakyat.

GSPB menilai ada poin-poin revisi yang tidak berpihak pada kaum buruh/pekerja. Revisi itu akan menjadi akhir dari kesejahteraan buruh. Di antara yang paling buruh adalah pembatasan pembayaran jaminan pensiun dan penghilangan pesangon bagi karyawan tetap.

Dengan hilangnya pesangon dan terbatasnya pensiun, menjadi karyawan tetap tidak lagi mendapatkan keuntungan berarti. Sebab, karyawan tetap bisa dengan gampang di-PHK kapanpun oleh perusahaan tanpa harus mendapatkan kompensasi. Alhasil, jumlah anggota serikat akan menurun drastis dan berujung pada pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan lainnya. Sebab, perusahaan bisa semakin semena-mena tanpa adanya pengawasan serikat.

Hal ini diperparang dengan pelegalan sistem magang. Sistem magang membuat buruh tidak menerima upah/gaji sesuai dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten.Akan tetapi mereka hanya mendapatkan uang saku yg nilai nominalnya antara 1 jt sampai 2 jt perbulan.

Indarso menyebutkan federasi sudah mengeluarkan surat instruksi pada anggota-anggotanya untuk terlibat dalam aksi penolakan tersebut pada tanggal 16 Agustus 2019. Menurutnya, perlawanan dari kelas buruh merupakan penggerak utama yang mampu menggagalkan revisi.  “Hanya inilah cara kita untuk menggagalkan Revisi UU Ketenagakerjaan disahkan yaitu berlawan dengan kekuatan massa,” ucapnya.

Reporter: Ade Tri 

Tags
Show More

Related Articles

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close