Site icon Buruh.co

Diskusi Reguler Publik KPBI, Soroti Kondisi Buruh di Sektor Transportasi di Pelabuhan dan Bandara

Jakarta – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) kembali menggelar diskusi publik, yang digelar secara reguler, yakni 2 minggu sekali via Zoom Meeting. Kali ini, pada Jumat, (28/6/2024) tema diskusi yang diangkat adalah ‘Menavigasi Tantangan: Peran Pekerja Sektor Transportasi di Pelabuhan dan Bandara’.

Dalam jalannya acara, diskusi kali ini menghadirkan 2 narasumber yang berkaitan langsung dengan bidangnya masing-masing, baik dari sektor pelabuhan dan juga bandara. Mereka adalah Joko Laras Anjasmoro, perwakilan dari Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) dan Christian Natalius Imeldivan, perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia (FSPBI).

Seperti diketahui, sektor transportasi memainkan peranan penting dalam perekonomian global, dengan pelabuhan dan bandara sebagai titik kritis untuk perdagangan internasional dan komersial. Ironisnya, para buruh yang menjadi tulang punggung tersebut justru kerap menghadapi tantangan, seperti hubungan kerja, upah, hingga kesejahteraan pekerja.

“Status hubungan kerja di sektor pelabuhan, rata-rata itu pekerja kontrak, baik tahunan ataupun bulanan, yang jumlahnya cukup banyak. Bahkan status kerja kontrak itu juga ada yang harian lepas,” ujar Bung Joko.

“Dengan upah yang di BUMN rata-rata di atas UMP, dan swasta juga UMP. Tapi di TKBM (tenaga kerja bongkar muat) itu Rp. 250.000 /shift. Dengan waktu 8-12 jam kerja. Dan tergantung jumlah kapal yang ditanganinya,” sambungnya.

Bung Joko menambahkan, bahwa di Jakarta ada sekitar 3.400 buruh di pelabuhan, dan jumlah itu belum termasuk yang TKBM dan Logistik. Namun, dari kebanyakan jumlah tersebut, masih banyak buruh yang belum mendapatkan jaminan kesejahteraannya.

“Untuk keselamatan kerja, kita memang sudah ada BPJS dan itu pun harus kita perjuangkan terlebih dahulu. Bahkan, tidak adanya mobil ambulan itu juga menghambat proses evakuasi apabila ada kecelakaan kerja, sehingga kita harus bersama-sama membuka akses jalan di tengah crowded jalan mobil-mobil yang besar,” tegas Bunga Joko.

Sadar bahwa beban kerja yang dialaminya adalah dengan tingkat high risk, tapi buruh di pelabuhan masih disibukkan dengan ketidakpastian kontrak kerja, serta sistem pengupahannya yang masih belum jelas. Hal ini tentu dikarenakan peran dari instansi terkait belum maksimal sehingga kerap terjadi pelanggaran, baik itu di lingkup BUMN ataupun di swasta.

“Dari semua permasalahan itu, maka kami menyimpulkan, bahwa pemerintah selama ini kurang memperhatikan dan cenderung abai sehingga masih banyak persoalan yang dihadapi oleh pekerja di lingkup pelabuhan. Ke depan, tentu kita akan terus melakukan kerja-kerja advokasi sehingga tidak hanya menguntungkan perusahaan, tapi juga adanya kesejahteraan bagi para pekerja,” tutupnya.

Tak jauh berbeda, Bung Christ pun coba memaparkan apa yang dihadapi oleh diri dan rekan-rekan pekerja di bandara. Meskipun persoalannya tak jauh berbeda, baik dari sisi hubungan kerja, hingga penyelesaian isu seksual yang menjadi stigma negatif bagi pekerja bandara.

“Di sektor bandara, khususnya awak kabin sendiri, isu yang terbangun adalah isu pelecehan seksual. Meskipun otoritas, airlines, punya aturan tersendiri, tapi kita selalu mengharapkan bagaimana penyelesaiannya. Apakah di otoritas akan selesai, apakah otoritas menyerahkan ke polsek, apakah damai atau tidak, dll,” ujar Bung Christ.

Tapi meski demikian, Bung Christ dan FSPBI mengaku akan terus mengusahakan, bagaimana penyelesaian dari kasus itu sendiri. Sebab hingga sampai saat ini sanksinya pun belum ada.

Juga dengan bagaimana kondisi hubungan kerja, yang di mana pilot dan awak kabin, sebagai pekerja inti saja masih kontrak. Sehingga memunculkan pertanyaan besar, bagaimana dengan pekerja lainnya yang di darat, seperti petugas cargo, security, kebersihan hingga kantin.

“Hubungan kerja di lingkup bandara juga sering dilema, karena banyak yang masih dikontrak dan digunakan oleh pihak ketiga. Dan dilema ini ternyata hampir mirip dengan apa yang terjadi di sektor pelabuhan, karena ada sektor di dalam sektor.”

“Juga yang jadi persoalan adalah kondisi di bandara tidak sesuai dengan norma. Seperti adanya outsourcing dan alih daya pada pekerja inti perusahaan. Kita juga bahkan menemukan hubungan kerja yang bersifat kemitraan, padahal kerja mitra belum dibuat. Sehingga sebagai federasi, kita agak kebingungan mau memasukkan mereka ke mana dan diusahakan dari sisi yang mana.”

Bung Christ juga amat menyayangkan, masih banyak para awak kabin bandara yang tidak terima dan enggan dipanggil sebagai buruh ataupun pekerja. Padahal menurutnya, kalau mereka bukan buruh, mereka adalah pekerja, di mana nama dan nomornya tercatat di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

“Ke depan, kita akan mengkaji bersama sehingga kesejahteraan dari pekerja di bandara bisa merata. Kita tengah upayakan untuk menyatukan, karena kita semua adalah satu kesatuan, mulai dari security, kantin, hingga awak kabin, sehingga tidak ada dikotomi, karena penerbangan bisa berhasil tidak lepas dari pekerja di darat,” tutupnya.

KPBI sendiri menggelar diskusi publik reguler ini secara berkala dan terbuka untuk siapa saja. Dengan harapan, melalui diskusi tersebut, dapat menjadi semangat untuk mencapai cita-cita persatuan buruh seluruh sektor di Indonesia.

Exit mobile version