Perjuangan Kita

Diskusi dan Pembangunan Solidaritas Global

 

Bertempat di sekretariat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) di Koja Jakarta Utara, Selasa 16/7/2019, digelar diskusi terkait situasi politik perburuhan Indonesia saat ini. Diskusi ini, selain dilakukan untuk penguatan komisariat FBTPI juga untuk menyambut kedatangan kawan-kawan Maritime Union od Asutralia (MUA) yang sedang mengadakan kunjungan ke Indonesia.

Diskusi juga dihadiri oleh perwakilan Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia, perwakilan komunitas sopir trailer Tanjung Priok serta ketua Departemen Pendidikan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Khamid Istakhori. Khamid Istakhori hadir menjadi pemantik diskusi. Diskusi dibuka dengan narasi
pergerakan buruh Australia saat perjuangan melawan Agresi Militer II Belanda. Para buruh pelabuhan di Australia melakukan penggalangan solidaritas dengan tidak membongkar barang dan menghalangi kapal yang ditujukan untuk membantu agresi ke Indonesia.

Khamid juga membahas pengalaman pengorganisasian serikat buruh seperti yang dituangkan dalam buku Berlawan.

“Pengorganisasian adalah urat nadi bagi serikat pekerja,” katanya membuka diskusi.

Menurutnya, pengorganisasian tidak hanya berguna untuk menambah jumlah anggota melalui rekrutmen anggota baru, tapi juga menjadi penanda arah perjuangan serikat di masa mendatang. Di Indonesia, menurutnya, situasi menjadi semakin berat dalam upaya pengorganisasian serikat buruh untuk menjadi lebih kuat karena adanya banyak perbedaan cara pandang.

Selain mengorganisir, berjuang, dan melawan kesewenang-wenangan yang dilakukan pengusaha, tantangannya juga berhadapan dengan serikat kuning yang lebih berpihak kepada pengusaha, mendukung kebijakan pemerintah meskipun bertentangan dengan keinginan anggotanya, dan juga berhadapan dengan tekanan dan teror bagi para pengurusnya.

“Tetapi, dari berbagai situasi yang ada tersebut, polarisasi serikat buruh di Indonesia sesudah gelaran Pemilu Presiden menjadikan situasinya semakin berat,” ujar Khamid.

Lebih lanjut Khamid mengungkapkan bahwa dukungan yang “membabibuta” terhadap calon presiden bukan saja mengaburkan nilai solidaritas perjuangan buruh, tapi juga menutup kondisi yang sebenarnya bahwa pemerintah hasil pemilu, siapa pun pemenangnya akan jauh dari harapan buruh.

Dalam paparannya, Khamid menjelaskan berbagai kondisi perburuhan yang ditemuinya ketika melakukan pengorganisasian. Buruh masih menghadapi masalah kronis, menghadapi eksploitasi di tempat kerjanya, dan nasibnya diabaikan selama bertahun-tahun. Sebut saja pengalaman melakukan pengorganisasian terhadap buruh harian lepas yang bekerja di PT. Siamindo Karawang, perusahaan yang memproduksi atap asbes bergelombang.

Khamid bercerita bahwa kemenangan dengan pengangkatan 206 pekerja harian di perusahaan asbestos, setelah 14 tahun berjuang, adalah bukti bahwa serikat buruh yang baru dibentuk tidak seharusnya diremehkan. Cerita itu mengandung makna yang lebih dalam, bahwa pemerintah terutama Dinas Tenaga Kerja pada sebuah kota industri yang sangat besar, selama 14 tahun tak pernah melakukan pengawasan atas kondisi kerja di pabrik. Ini adalah ironi.

Membahas tentang fenomena global terkait dengan banjirnya modal asing, terutama yang berasal dari China, Khamid juga bertutur mengenai tantangan serikat buruh di Indonesia melawan rasisme. Sentimen terhadap modal asing yang sejatinya sudah terjadi sangat lama, karena berkenaan dengan sikap dan dorongan politik elit, menjadi bensin pemantik api rasisme. Khamid menegaskan bahwa solidaritas antar kelas pekerja seharusnya menjadi dasar untuk menolak sikap rasis.

Pengalaman pengorganisasian SERBUK, mengingatkan kita pada peran penting serikat buruh dalam menanamkan tingkat pemahaman dan kesadaran mengenai rasisme di antara anggotanya. Terkhusus dalam kaitannya dengan masuknya buruh migran, yang sering menjadi bagian dari kesepakatan paket investasi. Hal ini lebih relevan lagi hari ini, karena adanya investasi global Cina yang ambisius melalui Belt and Road Initiative (BRI).

Menutup paparan dalam diskusinya, Khamid kemudian menegaskan bahwa serikat buruh Indonesia harus keluar dari kungkungan pemahaman yang sempit yang dibatasi oleh ego sektoral atau hanya dibatasi garis wilayah negeranya.

“Sekarang modal bergerak melintasi negara, pelabuhan di Indonesia punya operator yang sama dengan yang ada di Australia, Hongkong, dan Inggris. Majikannya sama. Sudah seharusnya buruhnya juga saling kenal dan membangun solidaritas,” ujar Khamid.

Memberikan tanggapan atas pengantar diskusi, Anthony Croolall dari MUA memberikan pernyataan bahwa situasi perburuhan di Indonesia dan Autralia saat ini sama. Kedua negeri semakin terjerat pada sistem hubungan kerja yang fleksibel dan mengikuti kemauan kapital global.

“Di Australia, kami juga menghadapi ancaman yang sama. Labour Market Flexibility menjadikan sistem kerja di negara kami menjadi semakin longgar. Orang bisa bekerja dalam hitungan jam saja dengan upah yang sangat terbatas. Pengusaha juga lebih suka menggunakan pekerja kontrak karena upahnya lebih murah,” kata Anthony.

Menurut Anthony, masalah lain yang dihadapi oleh pekerja pelabuhan di Indonesia sama seperti di Australia, yaitu privatisasi. Negara melepaskan pengelolaan sektor strategis yang menguasai hajat hidup rakyat banyak kepada operator swasta untuk alasan bisnis dan keuntungan semata. Demikian juga di Indonesia. Selain privatisasi pelabuhan, sektor lain yang juga didera privatisasi adalah sektor ketenagalistrikan.

“Dampaknya akan segera dirasakan langsung oleh buruh.”

Privatisasi mengancam kelangsungan hidup buruh karena praktik ini praktis berjalan berbarengan dengan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Kondisi ini menghilangkan “pekerjaan yang layak’ dari buruh melalui lapisan-lapisan perusahaan sub-kontrak, dan vendor. Buruh berada dalam situasi yang sulit karena tidak mengetahui majikan mereka yang sebenarnya, sehingga menempatkan diri mereka pada risiko kehilangan pekerjaan, standar keselamatan dan kesehatan kerja yang rendah, kecelakaan kerja yang merajalela dan kompensasi yang rendah. Ditambah tidak adanya atau kurangnya perlindungan sosial, serta tidak adanya pelatihan yang tepat, di antara masalah lainnya.

Ketua Umum FBTPI Abdul Rosid memberikan tanggapan yang tajam atas situasi terkini politik perburuhan di Indonesia. Menurutnya, menghadapi ancaman yang semakin global, tidak ada pilihan lain kecuali mewujudkan solidaritas yang juga global.

“Kita membutuhkan solidaritas internasional berwatak kelas yang tidak memisahkan buruh pada warna kulit dan kewarganegaran yang sempit, tapi menyatukan buruh untuk menghadapi musuh yang sama, kapitalisme,” terang pria yang pernah lama menjadi sopir trailer itu.

Rosid juga berpendapat agar elit serikat buruh di Indonesia belajar dari berbagai kegagalan demi kegagalan yang dihadapi selama ini ketika menghadapi berbagai kebijakan sepihak pemerintah yang anti kesejahteran buruh. Sebut saja rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, pelaksanan sistem kerja magang yang mengeksploitasi buruh, dan Peratutan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 yang merampas upah buruh.

“Kita tidak boleh berdiam saja, harus menyatukan sikap dan menyamakan cita-cita ke depan dalam barisan yang sama. Bukan saja dalam barisan serikat yang solid, tapi juga barisan organisasi politik yang memayungi kepentingan kaum buruh”.

Pada sesi penutup, Anthony juga menegaskan harapannya agar gerakan buruh di Indonesia semakin solid dan mampu membangun cita-cita yang lebih tinggi dan mengkristalkan harapanya menjadi kerja nyata.

“Selain serikat buruh yang kuat dan melindungi anggota dari ancaman pemodal, ke depan kita harus mampu mewujudkan alat perjuangan yang lebih maju, partai politik yang benar-benar mewakili kepentingan buruh sudah tak mungkin lagi ditunda.”

Diskusi yang berjalan lebih dari dua jam ini diakhiri dengan acara keakraban dan foto bersama.

****

Penulis: Khamid I dan Marullah

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close