Perjuangan Kita

Di Tengah Pandemi, Rakyat Terpaksa Turun Aksi Desak DPR Cabut Omnibus Law!

Siaran Pers Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), 16 Juli 2020,

Meski di tengah pandemi COVID-19, Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi unjuk rasa serentak mendesak Dewan Perwakilan Rakyat mencabut omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Gabungan berbagai organisasi gerakan rakyat ini menganggap DPR mengambil kesempatan di tengah ancaman COVID-19 untuk meloloskan beleid kontroversial tersebut.

Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi serentak di berbagai kota di Indonesia untuk menolak omnibus law RUU Cipta Kerja. Aksi dilakukan meski rakyat sadar berkegiatan di tempat publik beresiko terpapar COVID-19. “Kengototan pemerintah dan DPR memaksa rakyat mempertaruhkan nyawa untuk melawan omnibus law. Keduanya mencuri kesempatan dalam kesulitan rakyat,” kata Juru Bicara GEBRAK Ilhamsyah.

Di Jakarta, sebanyak 5 ribu orang anggota organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan GEBRAK turun menggeruduk DPR dalam aksi unjuk rasa penolakan omnibus law. Tidak hanya itu, unjuk rasa GEBRAK juga berlangsung di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Makasar, Jambi, Surabaya, dan Lampung. GEBRAK bersama organisasi rakyat lain di wilayah-wilayah itu mengeruduk DPR Provinsi untuk menegaskan penolakan omnibus law. Total ada puluhan ribu massa GEBRAK dari gerakan buruh, petani, mahasiswa, gerakan perempuan, LSM, pelajar yang turun di provinsi-provinsi tersebut.

GEBRAK menilai gagasan ekonomi mengucur ke bawah (trickle down economy) yang mendasari omnibus law merupakan pembenaran untuk memperkaya oligarki dan memiskinkan mayoritas rakyat. Di antaranya dengan memperburuk kondisi kerja, upah, memudahkan PHK, dan merusak lingkungan. “Bagaimana mungkin omnibus law ingin menciptakan lapangan kerja dengan memudahkan PHK? Pasar kerja fleksibel sama dengan memaksa rakyat bekerja dalam perbudakan modern. Rakyat bekerja keras tapi miskin karena keringatnya untuk pemilik modal,” kata Juru Bicara GEBRAK Nining Elitos.

Selain itu, pendewaan pada investasi tidak serta merta mendorong penciptaan lapangan kerja. BKPM sendiri mencatat sejak 2013 hingga 2019 investasi yang masuk ke Indonesia terus naik tapi berkorelasi negatif dengan penyerapan tenaga kerjanya. Sebagai gambaran, bila pada 2016 USD 28,96 miliar investasi asing menyerap 951.939 tenaga kerja tapi pada Triwulan I 2019, USD 29,31 miliar investasi hanya menyerap 490.368 tenaga kerja.

Investasi asing yang diundang melalui omnibus law juga dinilai tidak akan menarik alih teknologi. Sebab, omnibus law menurunkan upah pekerja. “Upah murah akibat omnibus law hanya akan menarik modal berteknologi rendah yang mengandalkan buruh terampil murah,” kata Juru Bicara GEBRAK Ellena Ekarahendy.

Tidak hanya itu, dalih memudahkan perizinan dalam omnibus law bakal berdampak pada meningkatnya konflik lahan. Tanah yang merupakan sumber kehidupan dan kebudayaan petani dijadikan barang dagangan semata yang pembelian paksa atau penggusurannya bakal semakin difasilitasi negara dengan omnibus law. “Sistem perluasan hak pengelolaan (HPL) yang bisa mencapai 90 tahun di muka bagi usaha skala besar jelas akan memperbesar ketimpangan agrarian. Saat ini saja, 1 persen orang menguasai 68 persen tanah (termasuk nilai asset tanah),” kata Juru Bicara GEBRAK Dewi Kartika.

Selain menolak omnibus law, GEBRAK juga mendesak DPR kembali melakukan proses deliberasi untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU ini penting untuk melindungi kaum marjinal dari kekerasan seksual. Selain itu, GERBAK juga mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Pasalnya, banyak pekerja rumah tangga terjebak dalam perbudakan modern atau trafficking in person karena tidak adanya perlindungan yang tegas. Dan GEBRAK juga mendesak agar biaya

biaya pendidikan menjadi gratis selama masa pandemic Covid 19. Terkhusus GEBRAK meminta agar mahasiswa Univ. Unas dicabut SK DO dan skorsingnya tanpa Syarat.

Aksi ini juga mendapat solidaritas perjuangan antar kelas pekerja secara global baik secara tertulis maupun tidak. Secara tertulis World Federations of Trade Unions (WTFU) terdiri dari ratusan juga anggota, tersebar di 130 Negara di 5 benua mengirimkan pernyataan solidaritasnya pada Rabu 15 Juli 2020. WTFU dalam solidaritas mendukung perjuangan GEBRAK dan rakyat Indonesia yang melakukan perlawanan menggagalkan Omnibus Law.

Siaran pers ini kami tutup secara khusus menyampaikan tuntutan aksi GEBRAK sebagaimana tercantum dalam bit.ly/KertasPosisiGEBRAK antara lain:

1. Menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja seluruhnya;
2. Memprioritaskan pembahasan dan pengesahan produk legislasi yang menjamin rasa aman bagi tiap warga negara, terutama kelompok rentan dan termarjinalkan, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Pekerja Rumah Tangga;
3. Mencabut Undang-Undang Minerba;
4. Memaksimalkan sumberdaya DPR RI, dengan fokus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terkait penanganan pandemi COVID-19, dan penanganan dampak krisis lanjutannya secara nasional dan sistematis.

 

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close