Dinamika Buruh

Buruh Perempuan Melawan Pengesahan RUU Cilaka dan Ketahanan Keluarga

Siaran Pers, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia,

Setiap tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day). Penetapan tanggal ini diilhami dari perjuangan panjang buruh perempuan di masa lalu untuk kesetaraan dan keadilan. Tragedi kekerasan yang dialami sejumlah perempuan di Kota New York, Amerika Serikat pada 8 Maret 1857 menjadi landasan awal perjuangan lahirnya Hari Perempuan Internasional. Kala itu, para buruh perempuan pabrik garmen di New York melakukan aksi demonstrasi untuk memprotes kondisi tempat kerja yang tidak manusiawi serta pendapatan yang rendah. Aksi tersebut tidak berjalan damai karena direspon dengan tindakan represif aparat kepolisian untuk membubarkan aksi.

50 tahun kemudian, 8 Maret 1907, buruh perempuan kembali menggelar aksi demonstrasi yang melibatkan lebih dari 15 ribu perempuan buruh pabrik tekstil di New York. Aksi ini dilakukan karena tidak kunjung ada perbaikan kondisi kerja setelah aksi yang digelar setengah abad sebelumnya.

Dua tahun kemudian, kaum buruh perempuan di New York kembali melakukan aksi untuk menuntut hak berpendapat dan berpolitik. Aksi yang diadakan oleh Partai Sosialis Amerika ini memicu gerakan-gerakan serupa di beberapa negara Eropa pada 19 Maret 1909 dengan tujuan sama. Hingga pada akhirnya, PBB menetapkan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Sedunia dan terus diperingati hingga saat ini. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa sejarah dunia adalah sejarah perjuangan kelas. Sejarah perjuangan kelas buruh dan tak berpunya lainnya melawan penghisapan dan penindasan.

Saat ini, di Indonesia, peringatan Hari Perempuan Sedunia juga berarti merupakan momentum perjuangan buruh dan perempuan melawan kapitalisme dan patriarki. Melawan restrukturisasi segala aspek yang dilakukan kapitalisme untuk menyelamatkan keterpurukannya serta melawan patriarki yang meminggirkan perempuan. Dalam bentuk paling nyata saat ini, tentu adalah perlawanan terhadap kebijakan yang ‘membunuh’ buruh dan kaum tak berpunya lainnya dalam wajah Omnibus Law Cipta Kerja dan RUU Ketahanan Keluarga.

Bagi kelas buruh, rancangan Omnibus Law Cipta Kerja akan menjerumuskan kelas buruh dalam hubungan kerja yang semakin berbahaya dan tidak layak. Legalisasi penerapan skema buruh kontrak dan outsourcing yang diciptakan dalam rangka fleksibitas hubungan kerja (pasar kerja fleksibel) seolah semakin memposisikan buruh hanya sebagai sekrup-sekrup tak bernyawa. Turunnya jumlah pesangon secara drastis dan kemudahan pemodal melakukan PHK, membuat pemodal semakin pongah dan seenaknya memecat buruh. Upah murah diterapkan dengan membabi buta melalui ragam skema. Penghapusan sanksi pidana bagi pemodal yang melakukan pelanggaran upah maupun jaminan sosial juga semakin menunjukkan bahwa negara telah sepenuhnya tunduk pada pemodal.

Setali tiga uang, bagi kaum tani, rancangan Omnibus Law Cipta Kerja juga merupakan ancaman, karena akan diposisikan sebagai instrumen untuk perampasan lahan garapan kaum tani (land grabbing). Perampasan lahan milik kaum tani juga sama artinya dengan memperbanyak tenaga kerja murah. Semakin banyaknya tenaga kerja cadangan yang bisa dibayar murah, berarti semakin memperkuat posisi pemilik modal. Di sisi lain, rancangan Omnibus Law Cipta Kerja juga akan mempermudah eksploitasi sumber daya alam, mempermudah perizinan bagi perusahaan yang berarti mempercepat kehancuran ekologis. Kehancuran ekologis adalah “kematian” bagi rakyat secara perlahan.

Disamping itu, akibat dipangkasnya partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam menentukan kebijakan yang kemudian berkontribusi pada menguatnya ketidakadilan gender dan semakin terpinggirnya perempuan serta kelompok minoritas lain. Bagi buruh perempuan, ancaman penghilangan hak cuti haid dan hak cuti melahirkan melalui rancangan Omnibus Law Cipta Kerja semakin nyata. Tidak ada lagi upah bagi perempuan yang cuti karena haid dan melahirkan. Buruh perempuan akan semakin mengalami diskriminasi hak. Perempuan terjerumus dalam situasi kerja yang tidak manusiawi karena target dan jam kerja yang panjang, upah yang seringkali jauh dari standar hidup layak, status yang tidak jelas atau bahkan tidak diakui sebagai pekerja. Perempuan semakin rentan mengalami kekerasan fisik dan seksual seperti perkosaan dan pelecehan seksual ketika sedang bekerja. Tidak kunjung disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tentu menjadi ancaman lain bagi perempuan akibat laku buruk patriarki.

Upaya kekerasan terhadap perempuan yang sistematis juga tampak semakin jelas melalui perumusan RUU Ketahanan Keluarga. RUU ini tak lain hanya merupakan upaya pelanggengan budaya patriarki melalui domestikasi perempuan. Membatasi perempuan untuk keluar dari area domestik adalah penghambat bagi perempuan untuk belajar, untuk menguatkan pengetahuannya, dan untuk berserikat. Dengan demikian, RUU tersebut juga potensial menjadi alat untuk menahan laju perjuangan dan perlawanan kaum perempuan, serta di sisi lain akan meningkatkan angka pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Semua upaya ini tak lain merupakan upaya pemiskinan kaum perempuan. Akhirnya, subordinasi terhadap perempuan ini akan menjadikan perempuan sebagai cadangan tenaga kerja murah.

Dengan demikian, rancangan Omnibus Law Cipta Kerja dan RUU Ketahanan Keluarga patut kita simpulkan sebagai upaya regulatif untuk menjauhkan perempuan untuk merdeka. Oleh karena hal itu, maka kami Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menyatakan:

  1. Menolak pengesahan rancangan Omnibus Law Cipta Kerja dan RUU Ketahanan Keluarga
  2. Menggaungkan perlawanan melawan segala bentuk peminggiran dan pemiskinan terhadap perempuan
  3. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

 

Jakarta, 2 Maret 2020

 

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close