Analisa

Bersiaga Melawan Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan

Layar pemilu belum lama dikerek turun. Siapa pemenang dan siapa pecundang sudah pula  diumumkan. Drama konstestasi telah resmi ditutup. Kini, barisan elit tanpa malu-malu saling membuka diri. Yang dulu berseteru tiba-tiba ingin bersekutu. Sehingga pada sampul sebuah majalah, Jokowi digambarkan bersepeda mesra dengan Prabowo. Semua pertikaian elit tiba-tiba tampak fana belaka, yang abadi adalah “siapa dapat apa, kapan dan bagaimana”.

Sementara jatah kekuasaan sedang dinegosiasikan, Hanif Dhakiri selaku Menaker terus menggeber wacana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK). Di mata Hanif UUK terlihat tidak cukup fleksibel. Sementara usulan revisi UUK versi pengusaha tampaknya akan berpusat di seputar isu pelembagaan upah murah, perluasaan outsourcing dan kerja kontrak, juga pemangkasan pesangon, serta pengkebiran hak mogok buruh.

Upaya merevisi UUK tentu tak terpisah dari situasi ekonomi global dan nasional. Setelah mengalami periode paling suram di bulan April, neraca perdagangan Indonesia kembali surplus di bulan Mei, sebesar US$ 210 juta. Namun surplus ini masih jauh dari gambaran berakhirnya kelesuan ekonomi. Pasalnya, seperti yang dibilang sendiri oleh Kepala BPS Suhariyanto, melihat struktur neraca perdagangan pada bulan tersebut, kinerja ekspor year-on-year tercatat mengalami penurunan begitupula nilai impornya.

Berdasarkan data BPS  sepanjang Januari hingga Mei 2019 nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar USD 68,46 miliar atau menurun 8,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara impor dari Januari hingga Mei 2019 sebesar USD 70,60 juta atau turun 9,23 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ekspor yang masih lemah terus membayangi neraca perdagangan.

Menurunnya impor juga memberikan sinyal perlambatan ekonomi, sebab lebih dari 80% impor berasal dari bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan industri. Penurunan impor ikut mengindikasikan gontainya industri atau produksi. Pemerintah tentu tak bisa teramat senang dengan laporan di bulan Mei itu. Terlebih tren surplus sesaat lalu  nyungsep sudah pernah terjadi dalam  periode tahun ini.

Demikian, selepas lima bulan berturut-turut mengalami defisit, pada bulan Februari neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus. Disusul surplus yang sama pada bulan Maret. Mereka yang optimis pada waktu itu mulai mengumbar keyakinannya. Namun pada bulan-bulan tersebut kinerja ekspor tidak menunjukkan perbaikan signifikan, bahkan di bulan Februari mengalami penurunan. Bencana kemudian tiba di bulan April, defisit neraca perdagangan mencatatkan rekor terburuk sepanjang sejarah, tekor 2,5 miliar dolar AS!

Keadaan ekonomi global masih kusam adanya hingga hari ini. Kapitalisme terus berjalan oleng. Perang dagang antara AS dan China di sisi lain melahirkan potensi relokasi industri ke wilayah-wilayah baru. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto awal tahun mengatakan beberapa industri berminat memindahkan pabrik ke Indonesia. Di dalamnya termaksud industri tekstil dan alas kaki. Modal masuk ini juga mengarah ke pengembangan sektor menengah atau midstream, seperti pemintalan, penenunan, pencelupan, dan pencetakan.

Pegatron Corporation, perusahaan manufaktur elektronik yang merakit iPhone juga bersiap melakukan relokasi. Akhir tahun lalu perusahaan asal Taiwan itu tengah merampungkan proses perizinan dan penggunaan lahan untuk pembangunan pabrik di Batam. Volex Group yang berpusat di Inggris  menyatakan niat yang sama. Perusahaan ini bergerak di bidang pemasokan dan perakitan kabel mulai dari komponen elektronik, telekomunikasi, data center, peralatan media hingga Industri otomotif. Mereka berniat hengkang dari China menuju nusantara.

Detik Finance, 21/6/2019, menulis; imbas perang dagang antara Amerika Serikat dan China mendorong beberapa perusahaan elektronik berbondong-bondong merelokasi pabriknya ke Indonesia. Sharp dan LG bermaksud merelokasi pabriknya dari Thailand dan Vietnam ke Indonesia. Kabarnya, Sharp akan menuju Karawang International Industrial City (KIIC). Selain itu, Panasonic diberitakan juga berniat merelokasi pabriknya dari Malaysia ke Indonesia.

Perusahaan-perusahaan tersebut bepindah mencari lingkungan yang lebih melegakan saluran pernafasan mereka di tengah penatnya himpitan ekonomi. Maka seperti bunyi pepatah, “pucuk dicinta ulam pun tiba”. Rejim Jokowi telah berulang kali menyatakan komitmennya menjadi tuan rumah yang hangat bagi pertumbuhan modal. Jokowi selalu menegaskan pendiriannya untuk mengawal apa yang dinamakan “iklim ivestasi yang ramah”.

Demi mewujudkan maksud tersebut, disediakanlah ragam kebijakan insentif, semisal super deduction tax, sehingga pajak bisa berkurang 200 sampai 300%. Namun pemberian insentif, juga pemangkasan aturan  perizinan dan lain-lain kemudahan investasi, akan terlihat membantu dalam kondisi  normal. Sayangnya itu tak akan cukup di saat modal sedang megap-megap dicekik perlambatan ekonomi.

Baik melempemnya neraca perdagangan, maupun potensi relokasi industri ke dalam negeri, keduanya  membutuhkan kepastian jawaban. Jawaban itu dicari keberadaannya di seputar ekosistem ketenagakerjaan Indonesia. Hak-hak normatif buruh, -yang dianggap memberatkan perputaran modal-, dipandang wajib dimutilasi. Persis dalam kondisi seperti itulah, Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 dan sistem kerja magang ala Hanif, dirasa tak  mencukupi lagi.

Dibutuhkan sesuatu yang lebih, lebih dan lebih lagi. Itu tak lain dan tak bukan sebuah Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan wajah baru. Wajah yang lentur, tak lagi kaku bagai kanebo kering, merujuk  perumpamaan kurang berselera dari seorang  menteri tenaga kerja. Beban  kelesuan ekonomi yang tak berkesudahan, seperti yang sudah-sudah pada akhirnya kembali ditimpakan ke pundak kelas buruh.

Hanya dalam hitungan beberapa pekan usai hajatan pemilu, kelas buruh kini  mendapati dirinya berhadap-hadapan kembali dengan pemilik modal yang menginginkan perubahan regulasi perburuhan. Para pemilik modal ini bisa saja seorang taipan yang ikut mendukung 01 atau pebisnis raksasa penyokong 02. Sebelum kabinet baru dibentuk, masing-masing pihak tampak telah menyiapkan kuda-kuda demi membela kepentingan kelasnya masing-masing.

Buruh pabrik sepatu yang katakan sempat menjadi “cebong”, atau pekerja konstruksi yang memilih berlabel “kampret”, sekarang dipersuakan kembali dalam gelanggang perjuangan kelas. Keresahan-keresahan mereka kembali serupa bentuknya, gumpalan kemarahan yang ditulis di status Facebook-nya pun sama. Di titik ini kelas buruh menemukan kembali keberadaan dirinya. Keberadaan dirinya sebagai sebuah kelas.

Momen revisi UUK  berpotensi menjadi titik pemersatu ulang kelas buruh Indonesia. Karenanya konsolidasi kelas buruh skala luas mendesak dilakukan. Pasang turun gerakan buruh telah berlangsung lama. Revisi UUK berpeluang memberi bahan mentah bagi kenaikan baru. Jika elit borjuis akhir-akhir ini kerap berseru, “tak ada lagi 01 dan 02, yang ada 03: Persatuan Indonesia”, baiknya kita sambut seruan itu dengan persatuan buruh Indonesia  untuk melawan rencana revisi  mereka!

****

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close