Ini Kaitan Jam, Status Kerja, dan Hak Maternitas

Dalam momentum International Women’s Day, Rabu, 8 Maret 2017, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama dengan Pokja Buruh Perempuan menyerukan lima tuntutan pada negara. Koalisi tersebut rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa ke Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Istana Kepresidenan pada peringatan International Women’s Day besok. Di antara 5 tuntutan KPBI, tiga di antaranya adalah hak maternitas, 8 jam kerja, serta hapuskan sistem kontrak dan outsourcing. KPBI melihat ketiga hal itu saling berkaitan satu sama lain.

Hak Maternitas Kunci Kesetaraan Kerja

Deklarasi Bersana Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh Mendukung 14 Minggu Cuti Melahirkan

Hak maternitas merupakan faktor penting dalam mendorong persamaan gender. Kesetaraan merupakan persamaan peluang dan akses tanpa memandang perbedaan gender. Dari berbagai hal, maternitas merupakan salah satu yang paling sering menjadi sumber diskriminasi. Banyak perusahaan enggan memberikan hak-hak maternitas dengan alasan pembengkakan biaya.

Pemenuhan hak-hak maternitas. Ini adalah hak bagi perempuan untuk melahirkan, menyusui, dan mendapatkan cuti haids tanpa dipersulit atau terancam kehilangan pekerjaan.

Hak maternitas merupakan kunci bagi peningkatan partisipasi kerja perempuan. Badan Pembangunan PBB (UNDP) menyebutkan cuti melahirkan memiliki korelasi positif dengan partisipasi perempuan di lapangan kerja. Hal itu tertuang dalam Laporan Pembangunan Manusia 2015 berjudul Kerja untuk Pembangunan Manusia.

Selama ini, peraturan di Indonesia hanya memberi 12 minggu cuti.  Ayat 1, Pasal 82,UUK 13/2003 Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah)bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Waktu istirahat melahirkan 12 minggu belumlah cukup, bicara perempuan bicara tentang sistem reproduksi, kehamilan, melahirkan, nifas, harus juga fokus pada pemenuhan kebutuhan eklusif bayi yaitu Air Susu Ibu ( ASI ). Kementerian Kesehatan menyatakan bayi membutuhkan 6 bulan untuk mengkonsumsi ASI ekslusif. Di lain sisi, si ibu harus beradaptasi secara fisik dan psikologis untuk mencapai kesehatan buah hatinya.

Terkait dengan cuti haid, KPBI mendesak cuti haid yang diberikan tanpa surat dokter. Ini karena haid merupakan siklus alami reproduksi dan bukanlah penyakit. Surat keterangan sakit hanya modus untuk memberangus hak atas cuti haid tersebut.

 

 

8 Jam Kerja dan Pemenuhan Hak Maternitas
Hak maternitas juga mesti dijamin dengan pemberian 8 jam kerja. Buruh perempuan, terutama di sektor tekstil, kerap mesti bekerja lebih dari 8 jam untuk mengejar target. Jika tidak, upah rendah buruh perempuan memaksa mereka menempuh lembur untuk meraup tambahan rupiah.

Kesehatan amatlah penting berapapun uang yang kita kumpulkan dari lembur tidak sangat sebanding dengan biaya kesehatan apabila kita sakit, lebih baik kita focus untuk mencapai kesejahteraan dengan meningkatkan upah, menamambah penghasilan jangan dengan menambah jam kerja.

Dengan jam kerja panjang, perempuan tidk lagi memiliki waktu untuk menyusui bayi. Seperti disebut sebelumnya, ibu membutuhkan 6 bulan untuk memberi ASI ekslusif demi kesehatan buah hati.

Tidak hanya itu, jam kerja berkepanjangan mempersulit perempuan untuk hamil. Penelitian jurnal Occupational and Environmental Medicine mengungkapkan, wanita yang terlalu aktif bekerja dan kerap lembur lebih berisiko sulit hamil. Terjadi pengurangan drastis cadangan sel telur dalam ovarium wanita yang kerap lembur.  Cadangan sel telur peremuan yang kerap lembur hanya sebesar 8,8% sementara sel telur mature hanya 14,1%. Penelitian yang diluncurkan pada 2017 itu juga menemukan perempuan yang sering lembur lebih rentan mengalami stress dan berdampak pada singkatnya waktu pembuahan.

Pokja Buruh Perempuan dalam Konferensi Pers di LBH Jakarta, Senin, 6 Maret 2017.


Kontrak dan Outsourcing Halangi Pemenuhan Hak Maternitas

Outsourcing dan kontrak menghalangi pemenuhan hak maternitas. Sistem kontrak berkepanjangan memberikan ruang mudah bagi pengusaha untuk memecat buruh. Hal yang sama juga berlaku pada sistem outsourcing. Perusahaan kerap melakukan kontrak terus menerus pada hubungan kerja ini. Kemudahan untuk memecat dan merekrut buruh disebut juga dengan pasar kerja fleksibel.

Pasa kerja fleksible memudahkan pengusaha untuk memutus kontrak buruh yang tengah hamil. Bahkan, beberapa perusahaan mensyaratkan karyawan perempuan untuk tidak menikah dan hamil selama kontrak berlangsung.  Jika buruh memiliki status karyawan tetap, pengusaha tidak dapat dengan mudah memecat hanya karena alasan hamil.

Untuk itu, perjuangan melawan kontrak dan outsourcing adalah juga perjuangan untuk kesetaraan gender. Penghapusan sistem yang memiskinkan buruh ini akan memperkuat dan menjamin pemenuhan hak maternitas pada buruh-buruh perempuan.