Tragedi 100 Ribu buat Perempuan

Daya Beli masyarakat – Ilustrasi (sumber:konde.co)

Akhir-akhir ini ramai tagar atau perdebatan mengenai uang seratus ribu dapat apa. Hal ini terjadi setelah pernyataan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno yang mengatakan uang Rp 100 ribu saat ini hanya bisa untuk beli cabai dan bawang. Keluhan itu, menurut Sandiaga, disampaikan salah seorang ibu di Pekanbaru, Riau, yang mengeluh tentang naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah terhadap dolar. Pernyataan bernuansa politik ini tidak saja menjadi bahan perdebatan antara yang pro dan kontra, tetapi lebih dari itu perempuan juga yang menjadi objek dan sekaligus korban dari pernyataan itu.

Dalam sebuah talk show di tv swasta yang menchallenge dua kubu perempuan untuk belanja dengan uang seratus ribu bisa dapat apa. Sebetulnya bukan nilai nominalnya sebab tiap orang berbeda dalam melihat sebuah nilai uang dan tergantung dari kelas, lokasi tempat tinggal.  Memang selama ini perempuan selalu menjadi alat atau kendaraan untuk perubahan ekonomi ataupun politik.

Perempuan memang selalu yang paling berdampak bila terjadi keguncangan ekonomi. Hal ini terjadi karena perempuan yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur keuangan keluarga. Sebagai seorang istri dianggap harus mampu mengatur gaji suami berapapun itu nilainya. Cukup atau tidak uang yang diterima, istri harus bisa menyajikan makan kepada keluarganya, membayar uang sekolah anak, membayar tagihan dan lainnya.

Kehebohan uang seratus ribu dapat apa, menuai berbagai komen baik dari perempuan maupun laki-laki. Bahkan ada laki-laki yang mengatakan kalau istri belanja seratus ribu hanya dapat cabe dan bawang saja maka 2019 ganti istri. Polemik ini jadi seperti mengadu antar perempuan dan memojokan perempuan yang dianggap tidak becus mengatur uang.

Pada masyarakat yang patriarki mengatur keuangan dianggap tugas seorang istri dan suami seperti tidak mau tahu kesulitan istri dalam mengatur keuangan. Belum lagi stigma terhadap perempuan yang sering dianggap boros dan suka belanja. Padahal bila pasangan suami istri mau berbagi peran dalam tugas domestik dan juga pengaturan keuangan bersama tentu tidak akan menjadi beban seorang istri.

Perempuan tidak akan menjadi menjadi objek dan agenda politik bila perempuan diberikan akses ekonomi, akses pendidikan dan juga dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan juga menjadi kendala bagi perempuan dalam kemampuan mengolah keuangan rumah tangga atau berpartisipasi dalam pembangunan.

 

penulis: Pujiati Tan