Setelah Didemo, Karawang Batal Hapus Upah Sektoral

Buruh.co, Jakarta – Pemerintah Karawang, Jawa Barat, akhirnya batal menghapus upah sektoral. Pembatalan ini menyusul aksi protes yang dilakukan sekitar 2 ribu buruh. Aksi tersebut berlangsung pada Rabu, 24 Januari 2017, di kantor bupati Karawang.

Massa berasal dari Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan. Koalisi ini terdiri dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Selain itu, sekitar 200 buruh dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia turut mendukung aksi tersebut.

Sekitar pukul 14:00, perwakilan buruh diterima oleh Pemda Karawang dan membuahkan kesepakatan pada pukul 16:00. “Pemerintah tetap sepakat dengan adanya upah minimum sektoral kabupaten Karawang,” kata Ketua PPMI Karawang, Pupung Saeful Kamil ketika membacakan risalah rapat di atas mobil Komando.

KPBI Turut Mendukung Koalisi

Sebagai tindak lanjut, Dewan Pengupahan akan menyelenggarakan rapat dan perundingan untuk menentukan besaran upah sektoral. Rapat rencananya akan digelar pada Rabu, 31 Januari 2018. ” Mekanisme penentuan dilakukan dalam rapat kab. Karawang. dilakukan oleh perwakilan yang mendapat mendat unsur yang diwakilinya sehingga tidak melibatkan terlalu banyak pihak,” imbuhnya.

Selain upah sektoral, pemerintah juga sepakat untuk tidak menerapkan Upah Padat Karya. Selama ini, upah padat karya diterapkan di Jawa Barat dengan dalih agar tidak mem-PHK buruh. Namun, buruh dipaksa bekerja dengan upah hingga 20 persen di empat wilayah di Jawa Barat.

Lebih lanjut, aksi bersama akan terus dilancarkan. “Ini adalah aksi kita yang pertama dan bukan yang terakhir. Persiapkan fisik dan semangat karena akan masih ada hari-hari kita untuk sama-sama berjuang,” ungkapnya.

Sementara, KPBI turut menurunkan anggotanya karena penghapusan upah sektoral akan berdampak pada kesejahteraan buruh. “Buruh di Pindo Deli dan banyak basis  Serikat Buruh Kerakyatan menerima upah sektoral,” kata Anggota Departemen Pengembangan Organisasi KPBI Bambang Tambora pada Rabu, 24 Januari 2017.