Bogor- Rapat Kerja Nasional II Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (Rakernas II KPBI) resmi dibuka. Ketua Umum KPBI Ilhamsyah memberikan pidato pengantar sebagai awal dibukanya Rakernas yang akan dilaksanakan selama 2 hari, 22-23 September 2018.
Dalam pidatonya, Ilhamsyah menjelaskan bahwa Rakernas II KPBI dilaksanakan beriringan dengan peringatan 2 tahun KPBI setelah dideklarasikan dalam Kongres Nasional I pada 2016. “Dua tahun merupakan waktu yang sangat pendek bagi KPBI untuk menemukan bentuk dan memantapkan konsolidasi, membangun langgam kerja yang sinergis antaraDewan Eksekutif Nasional KPBI dengan pimpinan Federasi Serikat Anggota (FSA), dan juga menetapkan arah perjuangan yang lebih fokus di waktu mendatang,” ucap Ilhamsyah.
Ilhamsyah, yang juga akrab disapa Boing, menegaskan bahwa konstitusi KPBI menyatakan tentang pentingnya kehadiran konfederasi serikat buruh yang lebih progresif di waktu mendatang. Posisi tersebut, menurutnya penting sebab kita selalu bertarung dan berpacu dengan waktu untuk memastikan agar cita-cita kehidupan buruh yang lebih baik terwujud. “Tujuan pembangunan bangsa Indonesia adalah untuk melindungi, memajukan, dan mencerdaskan segenap warga negara berdasarkan keadilan yang bebas dari segala bentuk intimidasi dan diskriminasi. Tapi kondisinya sekarang belum juga terwujud dan justru semakin mundur,” tegas Boing mengutip alinea penting dalam konstitusi KPBI.
Sementara, Wakil Ketua Umum KPBI Jumisi menyatakan tantangan serikat buruh terkait dengan liberalisasi ekonomi telah mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. “Akibat nyata dari semua kebijakan tersebut adalah semakin memperlebar jarak antara yang kaya dan miskin serta menghambat kebebasan berserikat dan kemerdekaan menyampaikan pendapat,” tukas Jumisih.
Rakernas yang dihadiri seluruh Federasi Serikat Anggota diharapkan mampu memberikan evaluasi mendalam atas pencapaian Dewan Eksekutif Nasional KPBI selama setahun terakhir. “Evaluasi mendalam akan memberikan pijakan yang lebih kokoh bagi kita untuk menyusun program perjuangan pada tahun mendatang,” jelas Sekretaris Jenderal KPBI, Damar Panca Mulya. Selain itu, Damar juga menjelaskan pentingnya kehadiran pimpinan Federasi dalam Rakernas sebagai upaya untuk membaca perkembangan situasi daerah yang akan menjadi acuan bagi KPBI menyusun strategi dan taktik di level nasional. “Kondisi di daerah menjadi signifikan untuk dibahas sebab pada hakikatnya kebijakan nasional selalu berpengaruh pada anggota serikat buruh di wilayah-wilayah, bahkan hingga di tempat kerja,” sebut Damar.
Sesuai dengan tujuan pembentukannya, KPBI dibangun dengan satu tujuan besar untuk menghimpun dan membangun gerakan serikat buruh lintas sektor. “Mengingat tujuan besar yang dimandatkan oleh angota melalui Kongres, KPBI harus terus menerus meningkatkan kapasitas organisasi pekerja agar bisa memperjuangkan kepentingan kaum buruh secara lebih efektif,” tambah Ilhamsyah. Dalam catatan KPBI, situasi perburuhan Indonesia saat ini jauh mundur ke belakang. Konsolidasi gerakan mengalami penurunan dalam perjuangannya karena berbagai kebijakan Pemerintah Joko Widodo yang anti buruh. Selain kebijakan Pemerintah yang pro pemodal, represi dan kebijakan anti serikat yang dipertontonkan Pemerintah juga menjadikan kehidupan buruh semakin buruk. Menurut Boing, Pemerintahan Joko Widodo bertanggung jawab atas buruknya kehidupan buruh saat ini dengan lahirnya kebijakan anti buruh seperti Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. “Selain itu, pada level Kementerian juga tidak berpihak. Pengawas tidak berfungsi secara optimal dan macetnya penyelesaian kasus-kasus di meja Menaker,” tegas Boing.
Rakernas II KPBI yang akan berlangsung selama dua hari juga diharapkan melahirkan arahan organisasi terkait dengan sikap politik terkait sikap politik Pemilu 2019.
