Puluhan Ribu Buruh Menegaskan Sikap : Buruh Untuk Rakyat, Berjuang Bersama

Konferensi Pers Gerakan Buruh untuk Rakyat di LBH Jakarta, Selasa 25 April 2017

MAY DAY : MOMENTUM KEBANGKITAN PERSATUAN PERLAWANAN RAKYAT

Dengan demikian, jalan untuk mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan hidup rakyat Indonesia (untuk menjadi manusia yang seutuhnya), tidak bisa diharapkan pada pemerintahan model Jokowi ini, melainkan harus mengambil jalan lain, yakni jalan persatuan antar rakyat, jalan perjuangan rakyat itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam momentun MAY DAY 2017, lebih dari 10 ribu buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Untuk Rakyat, menyatakan komitmen perjuangannya, bahwa untuk ke depan nya, gerakan buruh akan menjadi bagian yang paling aktif dalam perjuangan rakyat Indonesia.

Yaitu perjuangan untuk melawan semua kebijakan model kapitalime-neoliberal, dan mendorong seluas-luasnya partisipasi rakyat dalam hak-hak berorganisasi-berserikat, menyuarakan pendapat, hingga terlibat penuh dalam pengambilan keputusan (dan kontrol) terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.

10 ribu peserta aksi Gerakan Buruh Untuk Rakyat di Jakarta, akan bergerak pada 1 Mei 2017, mulai jam 11.00 dari Salemba, kemudian menuju Tugu Tani, lalu kearah Gambir dan bergabung bersama puluhan ribu massa aksi lainnya yang juga bergerak dari titik lainnya mengepung Istana Negara.

 

Gerakan Buruh untuk Rakyat terdiri dari

  • Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
  • Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI)
  • Serikat Pekerja Bank Permata (SPBP)
  • Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)
  • Serikat Pekerja Jhonson (SP Jhonson)
  • Gerakan Perjuangan Mahasiswa Jakarta (GPMJ)
  • Komite Perjuangan Rakyat (KPR)
  • Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN)
  • Partai Rakyat Pekerja (PRP)
  • Konfederasi Serikat Nasional (KSN)
  • Serikat Perjuangan Mahasiswa Nusantara (SPMN)
  • Serikat Pekerja Bank Danamon (SP Danamon)
  • Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK)
  • Perempuan Mahardhika
  • Politik Rakyat
  • KPO Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO PRP)
  • Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

 

Landasan Situasi

Pasca Pemerintahan Jokowi terbentuk, tanpa membutuhkan waktu lama, berbagai paket kebijakan ekonomi dikeluarkan—dan hingga kini sudah belasan paket kebijakan ekonomi, sebagai payung politik dan hukum yang menegaskan posisi politik dan ekonomi pemerintah.

Dan dalam pernyataan-pernyataan resminya, Pemerintah Jokowi menyampaikan bahwa paket-paket kebijakan ekonomi ini diluncurkan untuk memastikan (dan menjamin) investor agar dapat menjalankan bisnisnya di Indonesia, tanpa hambatan yang berarti, baik hambatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maupun hambatan penolakan-penolakan dari rakyat yang terkena dampak dari paket kebijakan ekonomi ini.

Selain itu paket kebijakan ekonomi juga untuk mendorong laju eksport, dan guna meningkatkan pengeluaran pemerintah, yang utamanya digunakan dalam pembangunan infrastruktur.

Presiden Jokowi dalam pidatonya di dalam rapat paripurna DPR tentang RUU APBN 2016 beserta nota keuangannya,menyatakan : RAPBN tahun 2016 disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal yang mengacu pada tema “penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”. Penguatan pengelolaan fiskal diarahkan melalui sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dari sisi pendapatan negara, pemberian insentif fiskal ditujukan untuk kegiatan ekonomi strategis guna mendukung iklim investasi dan dunia usaha. Kebijakan perpajakan yang akan dilakukan Pemerintah adalah optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha.

Dan hingga saat ini, telah ada 14 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintahan Jokowi—segera menyusul paket ke-15 dalam waktu dekat.

  1. Paket ekonomi Pemerintahan Jokowi, mempermudah perampasan ruang hidup rakyat meningkatkan konflik agraria.

“Sedikitnya terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016 dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Tahun sebelumnya tercatat hanya 252 konflik. Dari ratusan konflik yang terjadi, konflik di lahan perkebunan masih menjadi penyumbang tertinggi dengan angka mencapai 163 konflik. Jumlah itu disusul sektor properti 117 konflik, dan infrastruktur 100 konflik. Kemudian, 25 konflik terjadi di sektor kehutanan, 21 konflik di sektor tambang, dan masing-masing ada tujuh konflik di sektor migas dan pertanian.

Dalam kasus Kendeng yang menjadi sorotan publik baik nasional maupun internasional, ratusan akademisi yang berhimpun dalam Forum Akademisi Perduli Agraria menyatakan dalam rilisnya “Dengan demikian jelas bahwa masuknya industri semen di wilayah ini telah mengancam sumber pokok ekonomi petani dan masyarakat desa di sekitar Pegunungan Kendeng Utara dan sekitarnya. Ancaman itu bukan hanya persoalan kebutuhan air namun juga persoalan rusaknya ruang hidup ekosistem pegunungan Kendeng Utara dan ekosistem pertanian masyarakat desa di pegunungan Kendeng secara keseluruhan. Karena itu, jika kebijakan nasional melandaskan pembangunan dari pinggiran, maka masyarakat desa dan ruang hidupnya mesti didudukkan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sebagai korban”

Dan lebih jauh akademisi-akademisi ini menyatakan “Pembangunan pabrik yang sudah terlanjur berdiri harus ditinjau ulang berdasarkan perspektif yang kritikal, dengan prinsip kehati-hatian, agar tidak mengulangi berbagai kesalahan pembangunan sebelumnya. Bersama itu kiranya juga dapat ditinjau ulang berbagai penambangan lain yang sudah ada, baik yang legal maupun liar. Upaya melindungi keselamatan manusia dari bencana kerusakan ekologis yang tidak terbaharui, dan mempertahankan ruang hidup manusia yang berselaras dengan alam, kebudayaan dan peradabannya, jauh lebih berharga bagi masa depan Indonesia jangka panjang, daripada keuntungan ekonomi.

  1. Paket ekonomi Pemerintahan Jokowi mrmpersempit ruang demokrasi

Untuk melihat situasi demokrasi di Indonesia, ada baikknya kita melihat bagaimana situasi di Papua—sebagai kenyataan yang paling jelas, tentang komitmen demokrasi dalam Pemerintahan Jokowi. Menurut catatan Komnas HAM, ada 9 kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat. Hampir 700 orang Papua menjadi korban penangkapan, penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan selama setahun pemerintahan Jokowi.

Pada November 2015 terdapat 41 anak meninggal secara misterius di Kabupaten Nduga. Kematian empat siswa dan 17 anak pada Desember 2014, di empat Kabupaten yaitu Yahukimo, (Maret 2015), Dogiyai (Juni 2015), Tolikara (Juli 2015) dan Timika (Agustus 2015). Selain itu ada 500 orang yang ditangkap, kasus saham PT Freeport Indonesia.

Belum terhitung kasus-kasus lain yang terjadi sejak awal tahun 2016 hingga kini. Kasus penangkapan besar-besaran yang terjadi dalam 9 hari dari tanggal 5-13 April 2016, saat rakyat Papua mendukung agar United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) diterima full dalam keaggotaan di Melanesia Spearhead Group (MSG).

Yang terdata sebanyak 61 orang ditahan. Kasus itu terjadi di beberapa daerah Papua, di antaranya, Timika 15 orang, Kaimana 15 orang, Yahokimo 7 orang, Merauke 13 orang, Jayapura 11 orang. Beberapa di antaranya dikenakan pasal Makar.

Sementara itu penyiksaan oleh aparatur negara juga semakin meningkat,

Menurut Kontras, pada 2015 tercatat 98 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada 2016 menjadi 108 kasus. Kasus penyiksaan yang terjadi justru di kantor-kantor penegak hukum,

Dalam hal kebebasan beragama, Sementara itu, peneliti Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, memaparkan pelanggarannya mencapai 200 kasus, sama dengan tahun-tahun lainnya,”

  1. Paket ekonomi Pemerintahan Jokowi merampas upah buruh.

Dalam hal kebijakan pengupahan, di era Pemerintahan Jokowi pun upah buruh tidak mengalami peningkatan secara riil, bahkan dengan menggunakan PP 78/2015, upah buruh justru lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Saat ini rata-rata nasional upah buruh hanya mencapai 1,8 juta/bulan.

Dan bahkan upah buruh Indonesia nomor dua terendah di Asean.

  1. Paket ekonomi Pemerintahan Jokowi gagal memberantas korupsi

Dalam laporan tren penindakan perkara korupsi semester 1 tahun 2016, ICW mencatat ada 210 perkara korupsi yang tengah disidik oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Total kerugian negara mencapai Rp 890,5 miliar dengan jumlah tersangka sebanyak 500 orang.

Pada semester l 2015, sebanyak 299 kasus yang disidik dengan jumlah tersangka sebanyak 596. Sementara total kerugian mencapai Rp 3,9 triliun, ini belum termasuk skandal korupsi E-KTP yang merugikan negara 2,3 Trilyun.

  1. Paket ekonomi Pemerintahan Jokowi semakin mempersulit akses pendidikan dan kesehatan

Sementara untuk pendidikan, justru menunjukan bahwa angka putus sekolah di Indonesia masih sangat tinggi, bahkan nomor 2 di seluruh dunia—dibawah Tiongkok. Hal ini adalah hasil penelitian Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD),

Dan untuk kesehatan, paling tidak dari indikator gizi buruk yang menimpa balita.

ANGKA kematian bayi dan anak balita (bawah lima tahun) akibat kurang gizi di Indonesia masih memprihatinkan. Prevalensi angka gizi buruk masih tinggi, yakni mencapai 5,7% dan gizi buruk mencapai 13,9%. Pendapat itu disampaikan oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jaya Rini Sekartini

 

Sumber: http://mediaindonesia.com/news/read/48684/kasus-gizi-buruk-anak-indonesia-masih-tinggi/2016-06-03#sthash.0qRrI4wR.dpuf

 

http://kirisosial.blogspot.co.id/2017/04/gabungan-akademisi-se-indonesia-menolak-pabrik-semen-di-kendeng.html

http://www.rappler.com/indonesia/127298-insiden-intoleran-orde-baru

http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/10/13/upah-minimum-rata-rata-nasional-hampir-mencapai-rp-2-juta

http://bisnis.liputan6.com/read/2427180/upah-buruh-ri-terendah-ke-2-di-asean

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/20/17213221/dua.tahun.pemerintahan.jokowi-jk.pemberantasan.korupsi.dinilai.jauh.dari.harapan

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/20/22502151/kontras.sebut.penyiksaan.dan.pelanggaran.ham.meningkat.selama.pemerintahan.jokowihttp://www.qureta.com/post/kasus-ham-di-papua-meluap-di-era-jokowi

http://nasional.kompas.com/read/2017/01/05/15230131/konflik.agraria.naik.hampir.dua.kali.lipat.pada.2016

http://www.beritasatu.com/ekonomi/299103-ini-pidato-lengkap-jokowi-soal-rapbn-2016.html

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/09/18/171326/alasan-pemerintah-keluarkan-paket-kebijakan-ekonomi

http://news.okezone.com/read/2015/12/23/65/1273279/angka-putus-sekolah-indonesia-nomor-dua-di-dunia

 

Siaran Pers Gerakan Buruh untuk Rakyat, Selasa, 25 April 2017.