Privatisasi dan Perlawanan Kaum Buruh

Aksi Masa SERBUK – KPBI

 

SEJARAH

Jika mengukur revolusi Industri di Inggris sebagai kelahiran Kapitalisme setelah mampu menggusur sitem sosial kuno feodalisme, umur kapitalisme sekitar 250-an tahun. Jika merujuk usia manusia tentu sudah sangat tua, namun jika dilihat dari umur peradaban Kapitalisme barulah kanak-kanak, sebagaimana umur feodalisme (di Eropa) yang berhasil diruntuhkannya tak kurang mengalami masa keemasan seribu tahun lamanya, diukur sejak runtuhnya kerajaan-kerajaan di jaman perbudakaan. Namun, meskipun muda belia, Kapitalisme bukanlah kanak-kanak yang sehat. Kapitalisme adalah bayi yang membawa penyakit sejak kelahirannnya, yaitu bernama Krisis Overproduksi.

Maka tidak heran diusianya yang belum juga Aqil Baliq, entah sudah berapa kali ‘penyakit’ itu kambuh. Great Depression 1930an, Neoliberalisme, Krisis Moneter 1980 – 1990an dan krisis 2008 adalah krisis-krisis besar kapitalisme yang menunjukkan bagaimana Kapitalisme itu adalah krisis itu sendiri.

Tulisan ini tidak akan membahas membahas tentang krisis-krisis Kapitalisme dan Periodesasinya. Akan tetapi spesifik membahas tentang dua hal, pertama tentang Privatisasi. Kedua, tentang Perlawanan terhadap Privatisasi yang dilakukan oleh serikat buruh. Lantas apa hubungannya krisis Kapitalisme dengan Privatisasi? Jelas sekali hubungannya erat sekali, karena privatisasi adalah salah satu program kapitalisme “merestorasi” dirinya demi mengulur kematian dini. Lalu, apa hubungannya dengan kaum buruh? Sudah banyak catatan menunjukkan, bahwa setiap program-program Kapitalisme untuk memulihkan sakitnya (sementara) selalu memakan korban dari rakyat pekerja, seperti PHK massal, penghapusan jaminan sosial, memperketat aturan untuk Serikat Buruh, dll. Oleh karena itulah mengapa ia harus dilawan, sampai tetes darah terakhir.

Privatisasi di Dunia

Bermula dari krisis ekonomi yang melanda Amerika serikat, Inggris dan eropa menyebabkan bangkrutnya sistem Bretton Woods pada awal dekade 1970an, secara politik terjadi pergeseran keseimbangan politik ke kanan. Pergeseran itu ditandai oleh tampilnya Margaret Hilda Thatcher, dari partai Konservatif di Inggris sebagai perdana menteri dan Ronald Wilson Reagan, dari partai Republik sebagai Presiden AS.

Di bawah tuntutan untuk segera menyelesaikan krisis ekonomi tersebut, Thatcher meluncurkan sebuah kebijakan ekonomi di bawah dogma “there is no alternative (TINA).” Bersama Ronald Reagan di AS, keduanya menandai satu fase baru pembangunan kapitalisme, yang dikenal dengan nama Neoliberalisme. Dalam pengertian yang sederhana, Neoliberalisme merupakan gagasan yang terkait dengan upaya untuk kembali pada kebijakan ekonomi liberal klasik yang diusung oleh Adam Smith dan David Ricardo. Gagasan yang lebih menekankan pada deregulasi pasar, Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, campur tangan pemerintah yang terbatas, serta pasar internasional yang lebih terbuka.

Thacher percaya bahwa pasar bekerja dengan efisien jika dibiarkan bebas. Ia menerapkan racikan deregulasi keuangan, pasar bebas, pajak rendah sejak pertama kali menjadi perdana menteri Inggris di tahun 1979. Langkah Thatcher adalah memangkas anggaran pemerintah dan menetapkan target inflasi. Ya, Thatcher adalah penggemar ekonom Chicago, Milton Friedman, dan monetaris Austria, Frederich Hayek. Perempuan berjuluk ‘Iron Lady’ itu juga memprivatisasi banyak perusahaan pemerintah. Di awal pemerintahannya, ia melego British Aerospace and Cable & Wireless, British Telecom, Britoil, British Gas, dan Jaguar. Di masa jabatan ketiganya, ia menjual British Airways, British Petroleum (BP), British Steel, Rolls Royce, dan perusahaan listrik serta air.

Thatcher mengubah aturan tentang pemogokan buruh. Ia mengontrol inflasi dengan mengontrol upah buruh. Akibatnya, ia menghadapi salah satu perang politik paling panas yakni pemogokan buruh tambang selama setahun pada 1984-1985. Efeknya, banyak tambang batubara Inggris yang tutup dan menghancurkan ekonomi keluarga-keluarga Inggris yang mencari nafkah di sekitar tambang.

‘Keberhasilannya’ menekan kesejahteraan dan memadamkan perlawanan kaum buruh inggris ini menjadi landasan dalam diplomasi ekonomi internasional yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia. Melalui Sponsor dari Inggris dan Amerika tentu saja, lembaga-lembaga keuangan dan ekonomi dunia itu menekan para pemimpin negara-negara berkembang untuk melakukan kebijakan yang sama di negara masing-masing.
Ide-ide itu kemudian dikemas menjadi resep oleh John Williamson sebagai Konsensus Washington, yang berisi:

– Pengapusan kontrol terhadap komoditas produksi dan mata uang
– Disiplin fiskal
– Pemotongan anggaran pemerintah untuk sektor publik
– Reformasi Pajak
– Liberalisasi sektor keuangan
– Nilai tukar
– Liberalisasi perdagangan
– Investasi asing langsung
– Privatisasi
– Deregulasi
– Aturan tentang Hak atas kekayaan Intelektual.

Privatisasi di Indonesia

Di Indonesia, Keran swastanisasi resmi dibuka tahun 1992. Salah satunya melalui KEPPRES Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta (“Keppres 37/1992”). Meskipun kebijakan ini jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 dan mengingkari sejarah PLN, yang didirikan pada 27 Oktober 1945 atau dua bulan setelah Proklamasi kemerdekan Indonesia, untuk tujuan sosial, memberikan Listrik yang murah untuk rakyat. Soeharto tidak peduli, Privatisasi jalan terus. Setahun kemudian pembangkit listrik swasta pertama di Indonesia, yaitu PLTU Paiton I resmi beroperasi. Setahun berikutnya menyusul beroperasi PLTU Paiton II. Konon, kedua PLTU tersebut sebagian modalnya milik keluarga penguasa Orde baru tersebut.

Diawal Kebijakan Privatisasi sektor kelistrikan tersebut, nyaris tidak mendapatkan perlawanan. Sebab jauh-jauh hari sebelumnya, diawal kekuasaannya, Soeharto telah mengeluarkan tentara dari tenda baraknya menyeretnya ke panggung-panggung politik sipil, seketika pula perpolitikan menjadi tidak dinamis, seragam dan satu warna. Di lapangan tentara menjadi mesin silinder yang siap melindas apapun dan siapapun.

Tahun 1997 Indonesia dilanda Krisis Moneter. Rupiah jatuh. Utang luar negeri harus dibayar jumlahnya menggunung, 132 Milyar USD. Akumulasi utang selama 32 tahun kekuasaan Soeharto. Dan Soeharto bukan Soekarno berani mengancam dan melawan kebijakan kapitalisme, Soeharto memilih tunduk, menuruti resep dari IMF dengan menandatangani Letter of Intens. Indonesia resmi menjadi pasien IMF. Lewat struktural Adjustment Program Indonesia harus membuka selabar-lebarnya arus privatisasi BUMN, pencabutan subsidi, dan deregulasi pasar. Dan akibatnya semakin banyak BUMN jatuh ke tangan Investor asing. Ekonomi nasional ambruk, PHK terjadi dimana-mana. Gelombang demonstrasi tak bisa dibendung lagi, menuntut Soeharto lengser, dan setahun kemudian, 21 mei 1998, Penguasa orde baru itu benar-benar lengser.

Setelah Soeharto jatuh Privatisasi tidak serta merta-merta ikut berhenti. Justru sebaliknya, Privatisasi menyasar berbagai perusahaan negara yang lain. Dalam periode inilah perlawanan terhadap privatisasi dari Serikat Pekerja BUMN mulai bermunculan.

Bersambung…

Pada tulisan berikutnya, kita akan menuliskan salah satu perjuangan Serikat Buruh di BUMN dalam melawan Privatisasi.