Politik Bahasa Terhadap Kata “buruh”

Aksi Geber BUMN, Rabu 28 Februari 2018

Ada framing yang mudah dilihat ketika membaca berita-berita di media tentang buruh. Khususnya ketika buruh sedang melakukan aksi demonstrasi, sebagian media akan melekatkan buruh dengan berbagai hal negatif, dari mulai disebut sebagai penyebab kemacetan sampai perkara sampah yang ditinggalkan. Bahkan pernah satu media menyoroti pakaian dalam buruh perempuan yang sedang melakukan aksi di bawah hujan.

Framing terus-menerus semacam ini tentu saja akan melemahkan gerakan buruh. Pertama karena isu yang coba diangkat dan diperjuangkan oleh gerakan buruh menjadi tidak muncul. Kedua, framing tersebut membuat jarak antara buruh yang sedang memperjuangkan hak-haknya dengan mereka yang membaca berita-berita tersebut.

Respon yang biasa muncul terhadap berita-berita semacam itu adalah antipati terhadap buruh. Wacana negatif tentang buruh itu akan membuat para pembaca (yang bisa jadi, dan kemungkinan besar, juga buruh) akan lebih cenderung untuk nyinyir ketimbang mencoba memahami substansi isu yang coba diperjuangkan. Dan terutama, jarak semacam ini secara psikologis akan membuat pembaca merasa mereka bukan buruh.

Jika ditarik lebih jauh, framing media semacam ini berada dalam alam pikir Orde Baru yang melanggengkan politik bahasa terhadap kata “buruh”. Selain menghancurkan gerakan buruh secara sistematis, Orde Baru mengganti “buruh” dengan padanan yang dianggap lebih “halus” seperti karyawan, pekerja, atau pegawai. Sebagaimana politik bahasa bekerja, hal tersebut adalah upaya rezim mengaburkan esensi “buruh” dan mendekatkannya dengan berbagai hal negatif. Persis seperti yang dilakukan media.
Kampanye puluhan tahun tersebut tentu punya efek sampai hari ini. Sedikit orang yang mau mengidentifikasi dirinya sebagai buruh dan lebih suka menyebut dirinya sebagai karyawan atau pekerja. Keengganan tersebut berakibat pada kesadaran bahwa mereka lebih baik dari buruh. Bagaimana bisa berpikir demikian sementara sebenarnya ia bisa jadi juga merupakan buruh? Ini adalah bentuk keberhasilan bagaimana rezim mengaburkan kesadaran rakyatnya.

Kesadaran semu itu yang mesti dibongkar dan dibabat sampai tuntas. Seorang pekerja, karyawan, adalah seorang buruh. Dan sebagai sesama buruh, solidaritas untuk memperjuangkan berbagai hak harus terus dilakukan. Dalam konteks media, itulah kenapa jurnalis-jurnalis progresif mencoba menggalang kampanye bahwa jurnalis juga buruh. Ada kecenderungan bahwa jurnalis juga tidak menganggap dirinya sebagai buruh. Padahal dengan berbagai kondisi dan kerentanan pekerjaan yang dialami, misalnya dari tekanan pemilik media, ia adalah juga buruh.

Jika anda merasa bukan buruh, dengan alasan anda berbeda dengan buruh, coba ajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kerentanan anda dalam bekerja. Kalau dalam pekerjaan anda rentan, dari kerentanan dengan beban kerja sampai dipecat, kenapa menolak mengidentifikasi diri sebagai buruh? Memulai kesadaran sebagai buruh adalah upaya menyicil solidaritas lintas sektoral yang sangat penting bagi buruh, bagi kita.

Dan sebentar lagi, solidaritas itu bisa kita tunjukkan dengan cara yang sederhana, merayakan hari buruh yang jatuh pada 1 Mei. Ia adalah perayaan terhadap berbagai keberhasilan gerakan buruh global yang mungkin kita nikmat hari ini (misalnya kerja 8 jam sehari). Ia adalah peringatan terhadap perjuangan yang tak habis-habis dilakukan oleh buruh. Kita adalah bagian dari dan yang akan melanjutkan perjuangan itu.

 

(Penulis Wisnu Prasetya Utomo, Anggota Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi atau SINDIKASI)