Pengadilan Pekanbaru Tolak Gugatan Pekerja Penyedia Outsourcing RAPP

Ilustrasi Tolak PHK

Buruh.co, Jakarta – Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru memutuskan untuk tidak mengabulkan gugatan 16 orang anggota Serikat Pekerja Sarindo (SPS). Keputusan ini terjadi setelah para pekerja berjuang selama 102 (seratus dua ) hari di pengadilan.

Parlindungan Butar Butar bersama 15 orang pekerja lainnya adalah pekerja dari PT.WPP (Wira Putra Perkasa) sebagai Supir Truck Loging dan Operator Alat Berat di Riau Andalan Pulp dan Papper. Mereka mengajukan Gugatan ke PHI karena gagalnya upaya2 penyelesaian secara Bipartit dan Mediasi yg dilakukan Mediator. Persoalan berakar dari tidak di Pekerjakanmya kembali para pekerja. Namun, mereka tidak mendapatkan pesangon.

Kuasa hukum dari YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA Pekanbaru adalah Aditia Santoso, ANdi Wijaya, Angga Pratama, dan Smuel Giardo Purba. Perkara nomor : 82/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr.Sedangkan Tergugat adalah PT.WPP yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya APUL SIHOMBING,SH,MH dan JANNER MARBUN,SH. Sidang Gugatan Kasus PHI ini berlangsung sebanyak 10 kalisidang dan dihadiri oleh pengurus SPS Syafaruddin selaku wakil ketua.

Majelis hakim menolak seluruh gugatan dari pekerja mulai eksepsi hingga gugatan dengan alasan NO. “DALAM PROVISI- Menolak Tuntutan Provisi para Penggugat. DALAM EKSEPSI – Menolak Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA – menyatagak gugatan para penggugat kurang pihak dan Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO),” sebut putusan nomor 82/pdt.sus-PHI/2017/PN.Pbr yang dibacakan oleh Majelis Hakim Martin Ginting, Ketua Majelis Hakim Muhammad Fauzi, dan anggota lainnya Elias Hamonangan serta didampingi Panitera Pengganti Rosdiana Sitorus.

Berdasarkan Pertimbangan Pertimbangan Hukum maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memeriksa kembali sejauhmana Hubungan Hukum yakni Kontrak Bisnis antara PT. WPP selaku Tergugat dengan PT.RAPP ditinjau dari aspek Hukum Positip Ketenagakerjaan.  Dengan begitu, hasil pemeriksaan akan menjadi terang dan jelas kepada siapakah sesungguhnya Hubungan Kerja Para Penggugat.

Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia melihat masih ada harapan dengan mencerrmati Keputusan Menteri Naker 19 tahun 2012. Berdasarkan peraturan itu, PT WPP tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan borongan dari PT RAPP.