Penamparan Buruh, KPBI Desak Pencopotan Kasatintel Tangerang


Buruh.co, Jakarta – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mengecam pemberangusan terhadap aksi unjuk rasa buruh PT.Panarub Dwikarya di Tangerang, Banten. Kepolisian Tangerang melakukan pembubaran itu dengan merampas poster, memaki, dan menampar peserta aksi. Kepala Satuan Intel Polres Tangerang Danu Wiyata menampar Sekjen Gabungan Serikat Buruh Indonesia Emilia Yanti ketika membubarkan aksi mingguan yang sudah berlangsung lima tahun ini.

KPBI melihat pembubaran itu sebagai tindakan yang mencederai demokrasi. Hak untuk menyampaikan kritik melalui unjuk rasa merupakan bagian penting untuk mempertahankan demokrasi di Indonesia. Terlebih, kebebasan melakukan unjuk rasa sudah mendapat jaminan dalam konstitusi dan Undang-undang no 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.

Intimidasi Kepolisian Tangerang juga menunjukan wajah ironi dari pemerintah. Presiden Joko Widodo selalu membagakan Indonesia sebagai negara demokrasi besar. Presiden ke-7 itu bahkan terus mengulang-ulang kebanggaan itu dalam kunjungan Presiden Perancis Francois Hollande dan Presiden Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani. Pemerintah akan semakin menghancurkan kebanggaan Indonesia tersebut jika membiarkan begitu saja pembubaran unjuk rasa oleh Polres Tangerang.

Ironi lain juga ada pada perbedaan perlakuan antara buruh dan pengusaha. Aksi buruh PT.Panarub Dwikarya ini dilatari oleh pelanggaran pihak manajemen. Produsen Mizuno dan Adidas ini melakukan PHK sepihak pada ribuan buruhnya. Penegakan hukum pemerintah tajam menghunus protes para buruh tapi tumpul ketika tertuju pada pelanggaran hukum PT.Panarub Dwikarya. “Pemerintah yang seharusnya berfungsi untuk melindungi dan menyelesaikan setiap persoalan rakyatnya telah terbukti gagal dalam menjalankan peran dan fungsinya. Walikota, melalui Disnaker setempat tidak berbuat apapun untuk memberikan perlindungan kepada buruh,” Kata Ketua Umum KPBI Ilhamsyah.

KPBI juga melihat pemerintah pusat membiaran represi kepolisian. Pada Oktober 2015, Kepolisian Metro Jaya menetapkan 26 tersangka akvitis buruh dan membawa mereka ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena unjuk rasa menolak PP Pengupahan. PN Jakpus akhirnya mengkoreksi kepolisian dengan memberikan vonis bebas.

Hal serupa terjadi untuk pemerintahan daerah. Setelah DKI Jakarta mencabut larangan unjuk rasa kecuali di tiga tempat, aturan serupa muncul di Kota Tangerang. Peraturan Walikota 02/2017 yang melarang aksi unjuk rasa di Sabtu dan Minggu. Peraturan itu jelas bertentuangan dengan hukum di atasnya, UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat. UU itu melarang pembubaran aksi unjuk rasa dan menempatkan negara untuk memfasilitasi.

Ilhamsyah Ketua Umum KPBI berpendapat, “Tamparan Kasat Intel Polresta Tanggerang terhadap Yanti (Sekretaris Jenderal GSBI) selaku pimpinan aksi, merupakan tamparan bagi Gerakan Buruh Indonesia.” Rezim Penguasa semakin merendahkan martabat kaum buruh dan Rakyat pada umumnya.

Atas kejadian itu Ilhamsyah menyerukan kepada seluruh gerakan buruh dan rakyat untuk segera melakukan konsolidasi dan menggalang persatuan serta berjuang bersama-sama untuk melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan di negeri ini.

Untuk itu, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia mendesak agar pemerintah melakukan tanggapan tegas terhadap aksi pembubaran ini. KPBI mendukung protes Gabungan Serikat Buruh Indonesia terhadap aksi pembubaran unjuk rasa buruh PT.Panarub Dwikarya.
KPBI menyatakan sikap:
1. Melawan segala bentuk penindasan dan kekerasan terhadap kaum buruh Indonesia.
2. Mendesak KAPOLRI untuk segera mengusut tuntas tindakan dan kekerasan tersebut dan memecat Kasat Intel Polres Tenggerang.
3. Menuntut kepada Kemenaker agar segera menyelesaikan kasus PT. PANARUB DWIKARYA dan mengeluarkan produk hukum sebagai upaya perlindungan terhadap buruh korban PHK.
4. Menyerukan kepada seluruh kaum buruh Indonesia untuk dapat bersolidaritas terhadap korban kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan rezim penguasa terhadap pejuang rakyat.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, sebagai wujud nyata solidaritas sesama kaum tertindas.
Bangkit – Lawan- Hancurkan Tirani !

Siaran Pers, KPBI, 10 April 2017

 

 

Demo GSBI