Pembangunan Poros Maritim Jokowi Abaikan Perlindungan Buruh Transportasi dan Pelabuhan

 

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.


Buruh.co, Jakarta – Media nasional digegerkan oleh pemogokan kru Pertamina Patra Niaga pada November 2016. Sekitar 1.000 buruh itu adalah penggerak yang menyalurkan BBM di Jakarta dan sekitarnya. Perlawanan sengit itu bisa berjalan terutama karena Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) sebagai motor penggerak.

FBTPI akan menggelar rapat akbar pada Minggu, 19 di Gelanggang Remaja Jakarta Utara. Rapat akbar tersebut diperkirakan akan diikuti sekitar 1.500 orang. Federasi ini dideklarasikan pada 2015 dan terakhir menggelar rapat akbar pada 2016. Sejak deklarasi, FBTPI kini meluas dan mempelopori berdirinya Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

FBTPI memanfaatkan momentum rapat akbar ini untuk menggerakan mesin organisasi, melakukan kampanye isu-isu nasional, dan konsolidasi. Tidak hanya itu, FBTPI terus mengingatkan pentingnya membangun gerakan bersama sektor-sektor rakyat lainnya.

Berikut wawancara Buruh.co dengan Ilhamsyah, Ketua FBTPI pada Rabu, 15 Maret 2017 di Jakarta. Selain menjadi Ketua FBTPI, Ilhamsyah juga aktif sebagai Ketua Umum KPBI.

Poster Rapat Akbar FBTPI 2017

Apa pentingnya Rapat Akbar besok?

Rapat akbar sekarang diikuti beberapa perwakilan wilayah-wilayah. Pertama kali Jawa Timur terbentuk pada 2016. Pada 2017 ini makin luas. Ada beberapa point pentingnya rapat akbar.

Pertama, tetap menjaga dan menghidupkan mesin-mesin organisasi sampai ke tingkatan komisariat (PUK/SBA) dalam rangka mendorong partisipasi anggota dalam perjuangan.

Kedua, mengkampanyekan isu-isu nasional yang sedang berkembang dan isu-isu perburuhan yang masih terus.

Ketiga, karena kita sektoral, untuk sektor transportasi, pelabuhan, dan pergudangan tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Di mana, pemerintah yang sedang mencangankan program poros maritime dengan pembangunan infrastruktur di mana-mana tapi tidak menyentuh peningkatan sumber daya manusia dan perlindungan di sektor ini.

 

Apa persoalan yang paling mendesak di sektor transportasi, pergudangan, dan pelabuhan?

Kesejahteraan, banyak pekerja di sektor ini di bawah standar. Kedua, waktu kerja yang panjang. Akibatnya, tinggi resiko kecelakaan kerja. Terkait juga status hubungan kerja terutama di sektor transportasi. Pengusaha transportasi masih banyak menyatakan hubungan ini mitra yang dalam hal ini manipulative. Mitra versi pengusaha cuman dalam kerangka menghilangkan kewajiban peraturan ketenagakerjaan.

Truk Pertamina Patra Niaga yang dikendarai anggota FBPTI terbakar pada 26 Februari 2017. Transportasi adalah sektor yang memiliki resiko besar.

Pada 2012 pemerintah sudah mengeluarkan PP 51/2012 tentang SDM di bidang transportasi. Tapi, PP ini merupakan kerjasama dari 4 institusi, Kemenaker, Kemenhub, Kemenkes, dan Polri. Semenjak dikeluarkan PP 51 ini, belum ada turunan juklak dan juklis dalam bentuk Permen maupun Kepmen oleh Menaker.

PP ini Mengatur waktu kerja, pendidikan dalam rangka pelatihan, asuransi, bahwa di sektor ini karena beresiko tinggi jadi double cover untuk asuransi.

Berbeda perlakuan negara dalam hal PP 78 tentang pengupahan, baru satu tahun sudah 4 permen dikeluarkan oleh menaker sedangkan PP ini sudah dari 2012 tapi belum satupun Permen atau Kepmen.

Kenapa FBTPI mengangkat isu korupsi dalam rapat akbar kali ini?

Masih ada pungli di sektor transportasi. Kenapa kita hubungkan dengan korupsi, jelas sekali dampaknya pada pekerja buruh atau rakyat secara menyeluruh.

Contoh, mulai di jalan yang biasanya dilakukan oleh Kepolisian, Dishub, Oreman, maupun oleh sesama buruh sendiri dalam proses bongkar muat baik di pabrik maupun pelabuhan.

Bagaimana korupsi pelabuhan merugikan buruh?

Tidak ada ongkos dari pengusaha untuk membayar pubgli, umumnya buruh tidak punya gaji pokok jadi hanya dikasih uang jalan. Uang jalan inilah yang habis dan harusnya sisa uang jalan bisa buat dia, akhirnya menguap di jalan karena pungli. Ini termasuk uang operasional, bensin, tol, dan sisanya gajinya.

Pemerintahan Jokowi membuat tim Saber Pungli untuk melawan korupsi terutama di sektor pelayanan publik. Apakah buruh sudah merasakan kinerja tim ini?

Ada sedikit tapi tidak signifikan dampaknya karena pungli2 di jalan ada berkurang, tapi selama ini kebijakan pemerintah semacam hangat-hangat tahi ayam. Ramai-ramai ada penggrebekan seolah-olah bangkit lagi. Karena, bobroknya birokrasi ini, kalau bentuk tim bagaimana mencari tim yang bersih, kalau tidak bersih ya jadi lips service, tangkap satu dua, di media, sudah.

Apa solusi FBTPI untuk memberantas pungli?

Di korupsi tidak ada efek jera, pelaku masih bisa tertawa, orang tidak kapok pada korupsi. Seandainya tidak mengembalikan uang, paling penjara subsider.

Paling idealnya itu, undang-undang pembuktian terbalik. Negara harus mendorong pembuktian terbalik. Semua pejabat harus membuktikan uangnya dari mana. Dulu, contoh, Djoko Susilo, anaknya masih kecil tapi punya aset berapa miliar.

Kedua, hukuman yang seberat-beratnya kalau perlu seumur hidup bagi pelaku koruptor.